Dewan Apresiasi Prestasi Dinas SDA Jabar Sebagai Penyelenggara OP Irigasi Terbaik
Rabu, 26 September 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 44 kali
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady dan penghargaan Juara 1 Penyelenggara OP Irigasi Terbaik se-Indonesia Tahun 2017. (Foto: Ist)

BANDUNG, Medikomonline.com – DPRD Jabar memberikan apresiasi atas prestasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar sebagai Juara 1 Penyelenggara Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terbaik se-Indonesia Tahun 2017.

"Kami mengapresiasi kinerja seperti ini. Selamat untuk Dinas SDA, khususnya Bidang OP urusan irigasi. Tapi jangan berpuas diri, masih banyak bidang lain yang harus minta urusi. Pertahankan yang baik, tingkatkan yang belum maksimal," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady kepada Medikomonline.com di Bandung, Rabu (26/9/2018).

Acara pemberian penghargaan tersebut dilakukan sekaligus pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) SDA wilayah barat. Konreg ini berlangsung selama 4 hari, yakni 18-21 September 2018 lalu.

Daddy menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan provinsi adalah irigasi primer dan sekunder. “Banyak pihak khawatir jika provinsi mengurusi wilayah tersier bisa menjadi temuan BPK,” kata Daddy, Sekretaris Fraksi Gerindra yang berasal dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.

Lanjut Daddy, dalam Konreg tersebut banyak masalah yang disampaikan para pembicara maupun para peserta. Banyak usulan dari berbagai daerah meminta agar dilakukan single manajemen yang mengurusi irigasi. Namun, hal itu dianggap bertentangan dengan hukum, karena melawan UU Nonor 23 Tahun 2014.

Masalah lain yang mengemuka di antaranya mengenai sumber  daya manusia. “Pemerintah hanya merekrut CPNS S1, padahal mana mungkin petugas pintu air S1. Ini terkait dengan target OP Prima maupun OP Ideal yang dicanangkan tercapai tahun 2019/2020,” tambah Daddy.

Tantangan di bidang SDA, menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas Prof Dr Ir Helmi Arifin MSc, yaitu:

  1. Memenuhi kebutuhan dasar air minum dan irigasi
  2. Memenuhi kebutuhan air untuk produksi pangan (pertanian)
  3. Membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha berbasis air
  4. Melindungi ekosistem air
  5. Menangani variasi ketersediaan air dari segi waktu dan tempat
  6. Membangun kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan serta secara paralel mbangun dukungan politik kebijakan sebagai dasar bertindak
  7. Membangun kolaborasi dan sinergi lintas sektor, lintas batas, dan lintas pelaku.

Kemudian ada juga usulan Belanja OP ditetapkan persentasenya dari volume APBD atau jadi fix cost untuk kontinuitas. 

Selain itu, diusulkan juga agar hasil dari air untuk OP. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kerangka kerja peningkatan partisipasi masyarakat pada lintas aspek pengelolaan terpadu SDA ikut menanggung biaya (users and polluters pay principle-red).

Kondisi ini terjadi karena "tekanan" terhadap SDA terus meningkat, yaitu:

  1. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan standar kehidupan sehingga terjadi peningkatan kompetisi dan konflik untuk mendapatkan sumber daya air.
  2. Kerusakan daerah tangkapan air.
  3. Pencemaran air.

Semua masalah SDA ini terkait perilaku dan perbuatan masyarakat dan stakeholders SDA. Untuk mengatasi "krisis" pengelolaan SDA diperlukan pendekatan sektoral, pelaksanaan pembangunan SDA yang terfragmentasi dan terkoordinasi.

(Penulis: IthinK)