Meski di Era Presiden Jokowi, Kepala Satker PJN II Jabar Biarkan Kualitas Proyek Jalan Buruk
Senin, 12 Maret 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 94 kali
Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang dikerjakan PT Seneca Indonesia, kini sudah rusak dengan terjadinya amblas pada dinding penahan tanah, dan retakan badan jalan. (foto: medikomonline.com)

BANDUNG, medikomonline.comPemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkonsentrasi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang. Presiden menjelaskan, kondisi infrastruktur saat ini masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk.

Presiden menunjuk studi dari Bank Dunia dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013,  dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB, stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah hanya 38?ri PDB.

Keseriusan Presiden membangun infrastruktur tampaknya tidak dilaksanakan serius oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerajan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketua Umum Konsorsium Alianis Rakyat Menggugat  (ARM) Furqon Mujahid Bangun melihat ketidakseriusan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar karena membiarkan kualitas proyek jalan yang buruk.

“Contohnya, Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang dikerjakan tahun 2017 lalu oleh PT Seneca Indonesia, kini sudah rusak dengan terjadinya amblas dinding penahan tanah, dan retakan atau penurunan badan jalan,” kata Mujahid kepada Medikom, Kamis (8/3/2018) di Bandung.

Mujahid menilai, keberpihakan Presiden Jokowoi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia telah dihianati oleh oknum pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan membangun jalan yang berkualitas buruk.

Dengan parahnya kerusakan jalan pada Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur yang menelan anggaran Negara sekitar Rp46 miliar ini, Mujahid menegaskan, terjadinya amblas dinding penahan tanah, dan retakan atau penurunan badan jalan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pekerjaan di lapangan. “Dalam hal ini sangat berpotensi terjadi kerugian Negara sehingga sudah selayaknya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar dan kontraktor PT Seneca Indonesia untuk memastikan penyebab buruknya hasil pekerjaan proyek tersebut,” ujar Mujahid.

Terkait buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017, Medikom mengonfirmasi masalah tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar. Wahyu Budi Wiyono selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar kepada Medikom menjelaskan, Rabu (28/2/2018),  pihaknya tidak berwenang memberikan informasi terkait Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tersebut.

Budi mengatakan, Medikom harus meminta penjelasan kepada Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta terkait dengan buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur. Namun hingga saat ini, Kepala Balai Besar Pelasaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Ir Atyanto Busono MT yang dikonfirmasi Medikom sejak tanggal 2 Maret 2018 lalu tidak memberikan penjelasan.

Permasalahan buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017 ini justru cepat direspons oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir Sumito. Kepada Medikom, Selasa (27/2) Sumito menjelaskan, laporan kejanggalan “Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017” yang dikonfirmasi Medikom kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Pusat, agar ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk dapat ditindaklanjuti lebih kuat.

Sebaliknya, Direktur Utama PT Seneca Indonesia yang dikonfirmasi Medikom tentang buruknya hasil pekerjaan PT Seneca Indonesia dalam Proyek Preservasi Rehabilitasi Tegalbuleud - Cidaun - Bts. Bandung/Cianjur tahun 2017 ini lambat merespons masalah tersebut. Sejak dikonfimasi pada tanggal 1 Maret 2018, Direktur Utama PT Seneca Indonesia tidak mau memberikan penjelasan kepada Medikom.

Sikap diam Direktur Utama PT Seneca Indonesia dinilai oleh Ketua Umum ARM  Furqon Mujahid Bangun sebagai symbol kekuatan PT Seneca Indonesia yang pada tahun 2017 lalu berhasil memenangkan empat paket proyek Direktorat Jenderal Bina Marga di wilayah Provinsi Jabar dengan total nilai Rp211 milyar.

(Penulis: IthinK)