Musrenbang Jabar 2017, Mendagri Minta Gubernur Sinkronkan Janji Kampanye dengan Nawacita
Jumat, 14 April 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 24 kali
Musrenbang Jabar 2017

BANDUNG, Medikomonline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jabar 2017 untuk pembahasan anggaran 2018 di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (13/4/2017). Mendagri meminta  Gubernur Jabar Ahmad Heryawan fokus memantapkan program pemerintahannya di tahun anggaran 2018 sesuai janji kampanyenya dan menyinkronkan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Untuk mewujudkan visi pembangunan periode 2015 - 2019, Tjahjo menegaskan, maka seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus berkoordinasi dan menyinergikan RKPD serta programnya berdasarkan RPJMD dan RPJMN. Ini dibutuhkan untuk mendukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tjahjo mengatakan, penyerasian rencana program daerah dengan program prioritas nasional dilakukan mulai dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Agenda ini menjadi forum bagi gubernur menyusun rencana kebijakan ini secara terpadu.

"Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, terpadu," kata Mendagri.

Gubernur Jabar, kata Mendagri, tinggal memantapkan kerjanya sebelum selesai masa tugasnya pada tahun mendatang. Dalam upaya tersebut, ia meminta pemerintah provinsi mematangkannya bersama DPRD dan dapat merangkul seluruh elemen, termasuk masyarakat.

Mendagri Tjahjo menambahkan, Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Ini juga menjadi landasan penyusunan RAPBD 2018 dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Dalam UU Pemda, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 tahun," tambah Mendagri.

Pembangunan daerah, kata Tjahjo, merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian pembangunan nasional. Karena itu, ia juga meminta agar kepala daerah bisa aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja SKPD-nya.

"Saya mohon pak gubernur, bupati dan walikota memahami satuan tiga. Jangan semua diserahkan ke SKPD. Tiap 3 bulan sekali ditanya, kalau tidak tercapai, ganti saja," tegas Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta Pemprov Jabar terus konsisten dalam merencanakan pembangunan daerah sehingga pembangunan berkualitas. “Daerah harus memperhatikan aspek konsistensi, baik konsistensi antar dokumen perencanaan maupun konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran,” ujar Tjahjo.

Kata Tjahjo, konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dimaksud akan mewujudkan pembangunan daerah yang terencana dengan baik. Jika nantinya sudah terencana dengan baik  dan memiliki akuntabilitas tinggi maka akan  mampu mencapai target pembangunan nasional.

Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan, salah satu tujuan Musrenbang ini untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pemerintah pusat. Salah satu perhatian Jabar saat ini yakni percepatan pembangunan sumber daya manusia.

“Skema pembangunan 2018 ada percepatan pembangunan manusia meningkatkan daya saing masyarakat. Mudah-mudahan Jabar menyiapkan lebih baik sehingga 29 ribu pegawai lebih gembira karena penghasilannya lebih naik,” ungkap Gubernur.

Disamping itu, Gubernur Jabar meminta jajarannya untuk bisa mensolidkan rencana pembangunan tiap daerah di Jabar pada 2018. Program yang dibiayai APBD harus sesuai dan transparansi dalam penyusunannya.

"Musrenbang tahun ini sangat istimewa, karena program pemerintah pusat percepatan pembangunan harus terkoneksi antara daerah, provinsi dan pusat, tentu harus disepakati oleh semua pemimpin kota kabupaten, serta janji kepala daerah saat kampanye dulu harus dilaksanakan tanpa kecuali," ungkap dia.

Ada beberapa yang menjadi isu strategis Provinsi Jabar tahun 2018, yaitu seperti  aspek kesejahteraan masyarakat (ketahanan pangan, kemiskinan dan penyandang kesejahteraan sosial, pengangguran dan  ketahanan keluarga), aspek pelayanan umum (pemerataan, perluasan akses dan mutu Pendidikan,peningkatan kualitas, akses dan sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur strategis, infrastruktur desa dan perdesaan).

Kemudian aspek daya saing daerah (aksesibilitas, kualitas, daya saing, pengawasan, dan perlindungan ketenagakerjaan,pengembangan KUMKM, prestasi pemuda, pemilihan kepala daerah 2018, akuntabilitas kinerja aparatur, pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga dan lingkungan hidup dan penataan ruang).

Sementara itu, terdapat 10 rancangan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, yaitu: pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

(Penulis: IthinK)