Rektor UIN Bandung Berikan Contoh Buruk Pembangunan Proyek Gedung Rp35 Milyar Tanpa IMB
Kamis, 16 November 2017 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 58 kali
Para pekerja sedang melakukan pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung UIN Sunan Gunung Djati tanpa persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan. (foto: medikomonline.com)

BANDUNG, Medikomonline.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dr Tedi Priatna MAg dalam Surat Nomor: 887 A/Un.05/II.4/HM.00/11/2017 tanggal 01 November 2017 menyatakan, proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sudah dilaksanakan saat ini tidak dilengkapi persyaratan IMB dari Pemkot Bandung.

Menurut Tedi, untuk pembuatan IMB Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan tanggung jawab kontraktor PT Amber Hasya. “Sehubungan dengan hal tersebut, PT Amha sedang memproses penerbitan IMB sesuai regulasi yang berlaku,” kata Tedi dalam suratnya. 

Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dimenangkan oleh PT Amber Hasya senilai Rp35,4 milyar bersumber dari dana APBN tahun 2017. Pada tahun anggaran 2016, PT Amber Hasya juga memenangkan tender Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan nilai kontrak Rp30,7 milyar.

Menyikapi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, Ketua Umum Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid mengatakan kepada Medikom di Bandung, Sabtu (11/11), Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung selaku Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan contoh buruk kepada masyarakat karena membiarkan Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanpa dilengkapi dengan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan.

Lanjut Mujahid, selaku lembaga pendidikan tinggi harusnya UIN Sunan Gunung Djati Bandung mematuhi seluruh perijinan dari Pemkot Bandung dalam Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Oleh karena itu kata Mujahid, Konsorsium ARM mendesak Pemkot Bandung untuk segera melakukan tindakan tegas dengan melakukan penyegelan atau pun pembongkaran karena Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini melanggar aturan dengan tidak memenuhi persyaratan IMB.

Sementara berdasarkan pantauan Medikom di lokasi proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini pada Rabu (8/11), kegiatan pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja masih terlihat melakukan kegiatan pembangunan. Kini bangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah berdiri lima lantai meskipun pembangunannya tidak memiliki IMB.  

Medikom juga tidak berhasil mendapatkan keterangan dari PPK Tedi Priatna ketika melakukan pemantauan pekerjaan Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung di lokasi proyek.

(Penulis: TIM)