DPRD Jabar Dampingi Gubernur ke Tiongkok, MoU Dengan Empat Provinsi Tiongkok Hasilkan Payung Hukum B to B
Sabtu, 13 Mei 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 188 kali
Penandatangan MoU Dengan Empat Provinsi Tiongkok Hasilkan Payung Hukum B to B

BANDUNG, Medikomonline.com – Kunjungan rombongan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) telah menghasilkan penandatangan MoU dengan empat provinsi di Tiongkok. Dalam kunjungan ini, Gubernur Jabar juga didampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Harris Bobihoe dan tiga anggota DPRD Jabar Waras Wasisto SH (Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar), Drs H Yod Mintaraga MPA (Ketua Fraksi Golkar Amanah), DR H Didin Supriadin (Fraksi Demokrat).

Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar ini merupakat bentuk dukungan kepada Pemprov Jabar dalam mengembangkan kerjasama dengan empat provinsi di Tiongkok.

Gubernur mengatakan, kunjungan Gubernur Jabar ini bukan hanya kunjungan pejabat Pemprov Jabar semata. "Kami datang ke Tiongkok bukan hanya untuk studi banding seperti pada tema tertentu. Kunjungan kerja kami temanya lebih lebih luas, kerja sama permanen antar provinsi yang bisa berkembang. Itu keuntungan sister province," jelas Aher di Chengdu, Sichuan, Tiongkok, Selasa (9/5/2017).

Selama sepekan ini, Pemprov telah menandatangani tiga kesepahaman kerja sama Sister Province dengan tiga provinsi di Tiongkok yaitu dengan Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, dan Rabu ini dengan Heilongjiang.

?Melalui kerja sama antara Provinsi tersebut, lanjut Aher, merupakan bagian perjanjian hukum yang besar. Menjamin kedua pemerintah daerah terutama dalam memfilter perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan dalam kerja sama tersebut.

"MoU ini bagus akan terlindungi perjanjian hukum yang besar, dengan kerja sama berbagai bidang. Kemudian akan lebih terencana dan teratur. Bahkan Wagub Sichuan mengatakan kalau kerja sama b to b bilang tolong kasih tahu soal perusahaannya, takutnya perusahan terkait tidak bagus. Jadi difilter sama pemerintahan di Tiongkok tersebut," kata Gubernur sambil menambahkan, setelah kerja sama antar pemerintah bisa dilanjutkan dengan kerja sama dengan perusahaan.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jabar Taufiq Budi Santoso menuturkan, empat kerja sama Sister Province yang dijalin Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak hanya di atas kertas atau hanya rencana formalitas saja.

Katanya, kedua belah pihak antara Pemprov Jabar dan empat provinsi di Tiongkok yang telah melakukan kesepahaman MoU akan menindaklanjutinya dengan membentuk join working gruop. Tim yang terdiri antara kedua belah pihak sister province tersebut akan secepatnya menyusun rencana kerja pada tahun ini secepatnya untuk ditindaklanjuti.

"Joint working group ini sama halnya dengan pola yang kami lakukan dengan kerja sama Pemprov Jabar bersama Australia Selatan yang sudah terjalin selama tiga tahun ini," jelas Taufiq.

Menurut dia, setelah penandatangan kerja sama Sister Province tersebut, Gubernur Jabar meminta pihaknya dan pihak provinsi saudara bentuk tim bersama. Di tim ini, namanya adalah joint working grup ini terdiri dari unsur empat pemerintah daerah di Tiongkok dan di Jabar. Secara reguler, joint meeting grup itu paling tidak bisa digelar setahun sekali.

"Itu sama halnya dengan kerja sama antara kami dan Australia selatan, saat ini sudah tiga tahun bekerja sama. Jadi kami memiliki rencana bersama, dan mengevaluasinya juga bersama-sama. Kalau ada penyesuaian bisa langsung kita putuskan saat itu (saat pertemuan terjadi),"ujar dia.

Diakui Taufik, rencana joint working group tersebut sudah mereka rencanakan dengan keempat provinsi tersebut yaitu Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, dan Heilongjiang. Hal itu meliputi kerja sama teknik dari turunan rencana kerja dengan Mou tersebut.

(Penulis: IthinK)