DPRD Menyayangkan Banyak Proyek di Pangandaran Dikerjakan Asal-asalan
Kamis, 15 Juni 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 260 kali
Sidak Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran mengecek gambar pada kontruksi pembangunan proyek Jalan Wonoharjo(Foto: Agus Kucir)

PANGANDARAN, Medikomonline.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran gelar inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah proyek pekerjaan pada tahun anggaran 2017.

  Sidak ini menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait banyaknya dugaan proyek pembangunan di Pangandaran yang dikerjakan asal-asalan. Selain itu DPRD memiliki hak dalam pengawasan terhadap penyerapan pelaksanaan anggaran perbelanjaan daerah APBD Pangandaran 2017, agar tidak terjadi penyelewengan dana yang terindikasi pada tindak pidana korupsi.

  "Sebagai fungsi pengawasan kami melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan pemerintah Kabupaten Pangandaran 2017 ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran, Syarif Khairul Anwar, Kamis (08/06/2017).

  Menurutnya, ada beberapa titik proyek yang dianggap kurang baik dan tidak memperhatikan bahan dan materialnya. Seperti proyek pembangunan penataan pedagang di pantai barat Pangandaran. Selain itu Jalan Wonoharjo yang tembus ke tempat pembangunan sampah. “Saya lihat banyak matrial yang tidak sesuai dengan ketentuan konstruksi pekerjaan,” kata Syarif.

  Terpantau oleh Medikom, Komisi III membawa sample material yang rencananya dibawa ke laboratorium untuk dicek kekuatan berdasarkan ketentuan aturan.

  "Kami akan terus melaksanakan mengontrolan pada semua pekerjaan konstruksi pembangunan di kabupaten Pangandaran. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai aturan, kami akan menindak dengan tegas," katanya.

  Lebih jauh Syarif Khairul Anwar mengungkap banyak titik proyek pekerjaan yang dikerjakan dianggap asal-asalan. Ini terbukti banyaknya ditemukan material bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Seperti, campuran adukan semen dan pasir yang banyak dikurangi volumenya serta meterial batu dan pasir yang tidak memenuhi standar spesifikasi pekerjaan.

  “Saya heran kepada para kontraktor di Pangandran, kenapa mereka tetap menggunakan alat matrial lokal, padahal itu belum teruji bahwa itu layak atau tidaknya dipakai di konstrksi bangunan, dan itu tentunya saya tidak yakin bahwa proyek-proyek di Pangandran ini akan menghasilkan kualitas yang baik. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa banyak pekerjaan di Pangandaran tidak memenuhi standar kualitas proyek. Batu, pasir yang tidak sesuai dengan standarisasi kualitas mutu pekerjaan," kata dia.

  Dia mengkhawatirkan, dengan adanya temuan tersebut, dipastikan adanya dugaan penyelewengan anggaran yang seharusnya diserap untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai perencanaan, dan ini menurutnya tidak dilakukan.

  "Ini uang Negara loh, uang rakyat. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi mengurangi takaran material bangunan. Bagaimana sisi manfaat kedepannya apabila hasil pekerjaan itu tidak sesuai spesifikasi kualitas mutunya," tagas politisi Partai Demokrat tersebut.

  Ia berharap, peranan masyarakat dalam fungsi pengawasan sangat dibutuhkan. Mengingat personel anggota Komisi III yang sedikit. "Jika ada temuan yang mengakibatkan kerugian negara laporkan pada kami. Kami akan tegas dan memberikan rekomendasi untuk ditindak secara hukum," katanya.

  Hal yang sama diungkapkan Anggota DPRD lainya Muhrodin. Ia menyayangkan banyaknya kejanggalan dalam pekerjaan pada konstruksi bangunan di Pangandran. Bahkan lebih parahnya lagi, Muhrodin mengaku, banyak menemukan meterial yang dipasang tidak sesuai dengan perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan dibangun.

  "Harusnya ini sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja RAB. Sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pada pekerjaan nantinya. Sedangkan ini tidak sesuai," kata dia, Kamis (08/06/2017).

  Menurutnya pada perataan pondasi jalan harusnya menggunakan batu agregat A atau Agregat Kls 1, namun dia menemukan banyak yang menggunakan agregat nomor 2. "Jelas ini mengurangi teknis kualitas pekerjaan harusnya dipilih kembali yang sesuai teknis," imbuhnya.

  Muhrodin mengungkapkan contoh temuan pekerjaan pembuatan Tanggul Penahan Tanah (TPT). Itu dikerjakan tidak sesuai campuran semen pasir sesuai aturan gambar.  "Harusnya 4:1 ini mah 7,5 : 1 dan tidak menggunakan dolak padahal dalam setiap pekerjaan proyek di lapangan dolak itu harus ada untuk mengukur campurannya," terang Muhrodin.

Dia berpendapat, campuran perbandingan pasir sama semen tidak sesuai RAB. Hal inilah yang menjadi perhatian utama Komisi III. Dia berharap ini dapat diperhatikan oleh pelaksana proyek di lapangan. Unsur pelaksana pekerjaan tentunya ada konsultan pengawas yang biasanya membawa RAB.

            "Tolonglah pekerjaannya jangan asal saja kami dari Komisi III akan selalu pantau sampai akhir pekerjaan," pungkasnya.     

(Penulis: Agus Kucir/Editor: Dadan)