Hasil Tinjauan Komisi IV, TPPAS Legok Nangka Belum Siap Digunakan
Selasa, 11 April 2017 | 1 Tahun yang lalu | Di baca sebanyak 124 kali
Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady dan rombongan Komisi IV DPRD Jabar meninjau TPPAS Legok Nangka

BANDUNG, Medikomonline.com – Komisi IV DPRD Jabar meninjau lokasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Nagrek, Kabupaten Bandung, Selasa (11/04/2017). Kunjungan rombongan Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady (Fraksi Gerindra).

Anggota Komisi IV yang ikut meninjau adalah Lucky Lukmansyah Trenggana (Fraksi PPP), Oleh Soleh dan Asep Irfan Alawi (Fraksi PKB), Hasbulllah (Fraksi Golkar Amanah), dan Rustandie (Fraksi Nasdem Hanura).

Dari hasil tinjauan tersebut, Daddy Rohanady menjelaskan kepada Medikomonline, TPPAS Regional Legok Nangka ternyata belum siap untuk digunakan. Padahal TPPAS Regional Legok Nangka ini dimulai proses pembangunannya sejak 2009 lalu dengan luas penetapan lokasi (Penlok) 90 ha.

“Kajian awalnya (TPPAS Legok Nangka) dari BPLHD tahun 2005,” kata Daddy. Penloknya pun awalnya di Citiis (lingkar Nagreg sekarang) dan lokasi eksisting Legok Nangka.

Lanjut Daddy, konstruksi fisik TPPAS Legok Nangka dimulai pembangunannya tahun 2014 oleh Hutama Karya berupa jalan sepanjang sekitar 1,4 km. Pembangunan fisik TPPAS Legok Nangka ini didanai APBN dengan anggaran sekitar Rp136 miliar (multiyears). “Memang masih ada yang belum tersambung sepanjang 200 m, lebar 88 m. Ini membutuhkan sekitar Rp 17 miliar,” kata Daddy yang dikenal vocal mengkritisi kebijakan Pemprov Jabar.

Daddy menambahkan, pada tahun 2017 ini juga masih ada pekerjaan pembangunan di TPPAS Legok Nangka.”Pengerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) diproyeksikan lelang pada pertengahan 2017, Agustus penetapan pemenang. Dua tahun kemudian baru bisa beroperasi, bahkan bisa molor ke tahun 2020,” ujar Daddy.

Pengerjaan IPAL ini tinggal menunggu lahan saja. Ada anggaran sekitar Rp2 miliar untuk lahan seluas 2 ha.

Terkait lahan IPAL, Daddy meminta Dinas Lingkungan Hidup Jabar harus lebih intensif berkoordinasi dengan Pemkab Garut. Hal ini juga harus dikomunikasikan dengan pihak ketiga yang akan mengelola TPPAS Regional ini nantinya.

 “Siapa pun pengelolanya, Pemprov Jabar seharusnya mendapat share di sana dan semua harus dibicarakan secara jelas karena investasi kita juga tidak sedikit,” ujar tokoh Partai Gerindra Jabar ini mengingatkan.

Sedangkan untuk kolam land fill residu, dibangun berkapasitas 660.000 meter kubik. Diperkirakan akan mampu beroperasi selama kurang lebih 20 tahun. “Sisa hari pengerjaan kolam residu (kontrak eksisting) masih ada 35 hari lagi. Waktu ini diperkirakan masih cukup karena pekerjaan IPAL sudah dipisahkan.

Saat ini, studi kelayakan pengolahan dan pemrosesan sampah ini sedang berjalan. Diharapkan hasilnya sudah memilah sampah, sehingga output menjadi lebih bernilai tinggi karena harga produksi menjadi lebih. “Sampah kita 55-57% merupakan sampah organic,” ujar Daddy.

Untuk pengolahan dan pemrosesan sampah di TPPAS Legok Nangka ini, dia menjelaskan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk mesin dan bangunan sebesar Rp600 miliar. “Jika produk akhirnya RDF (Refuse Derived Fuel-red) sekitar Rp1,3 triliun untuk penerapan metode waste to energy,” ujar Daddy.

Lanjutnya, sampah pada dasarnya bisa menjadi sumberdaya. Pertama, waste to energy. Eropa memakai ini (misalnya Denmark-red) sampai 29%. Negara itu 59% listriknya dihasilkan dari sampah. Bahkan, mereka mengimpor sampah dari negara lain. Mesinnya sendiri produk Jerman. Kedua, melalui recycle dan ketiga dengan composting.

Karena TPPAS Legok Nangka belum bisa digunakan mengolah sampah Bandung Raya, sampah Bandung Raya saat ini masih ditampung di Sarimukti. TPPAS Sarimukti ini diirancang untuk waktu 5 tahun dengan asumsi kapasitas sampah 1.200 ton per hari.

“Namun ternyata volume sampah terus meningkat sampai 1500-1800 ton per hari. Oleh karena itu, Sarimukti minta perpanjangan hingga tahun 2020 dan penambahan lahan seluas 20-25 ha. Tim evaluasi sudah turun minggu lalu, tinggal menunggu ganti rugi tegakan (jati). Diharapkan MoU sudah rampung pada akhir tahun 2017,” tambah Daddy.

Lanjutnya, untuk biaya pembangunan infrastruktur dasar di Legok Nangka dibantu APBN. Anggaran APBD Provinsi Jabar sendiri juga sudah dikucurkan sejak tahun 2009 sekitar Rp150 miliar, mayoritas untuk pembebasan lahan. Pekerjaan-pekerjaan penunjang di Legok Nangka tahun 2015 Rp3 miliar dan tahun 2016 Rp 1 miliar untuk pemagaran.

Sedangkan  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membantu untuk studi teknologi yang paling memungkinakan diterapkan dan studi kelayakan tipping fee. Harga untuk tipping fee ini juga bervariasi. Harga tipping fee versi Kementerian PUPR sekitar Rp220.000 per ton sampah. Harga tipping fee versi Bappenas Rp320.000 per ton sampah. Harga tipping fee versi DKI sekitar Rp500.000 per ton sampah.

(Penulis: IthinK)