Kantong Dewan Makin Tebal
Kamis, 23 November 2017 | 23 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 74 kali
DPRD Sumedang

SUMEDANG, Medikomonline.com - Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah pasti bakal membuat pundi-pundi pendapatan wakil rakyat ini makin tebal. Di Kabupaten Sumedang sendiri, kenaikan pendapatan 50 anggota parlemen ini menyentuh angka 100%.

Tak pelak, kebijakan Pemda Sumedang menaikan pendapatan DPRD Sumedang tersebut menuai kritik beberapa pemerhati kebijakan pemerintah. Salah satunya datang dari Ketua LSM Transparansi Sumedang (Tandang) Yus Yudistira. Pria bertubuh tinggi besar ini mempertanyakan rasionalitas dan relevansi atas usulan permintaan kenaikan gaji Anggota DPRD Sumedang.

Menurut Yus, permintaan kenaikan gaji anggota DPRD seharusnya diikuti juga dengan peningkatan kinerja. Namun dikatakan Yus, hal tersebut justeru menunjukan hal sebaliknya.

"Saya kira tak sedikit anggota DPRD yang tak hadir dalam rapat kelengkapan sehingga rapat seringkali tak mencapai quorum. Akibat dari prilaku lalai ini tak jarang rancangan-rancagan peraturan daerah tidak berjalan dengan efektif," ungkapnya.

Selain itu, Yus menilai, pemberian hak dan fasilitas keuangan terhadap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurutnya sudah cukup baik. Misalnya, mengenai tunjangan perumahan.

Pemberian tunjangan itu menurut Yus tentunya bertujuan agar anggota DPRD bisa hadir dalam rapat tepat waktu dan datang dalam setiap agenda rapat. Selain tunjangan perumahan, anggota DPRD juga diberi tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang bertujuan agar memudahkan mereka berinteraksi dengan konstituennya masing-masing.

“Anehnya, meski setiap bulan menerima tunjangan perumahan, namun tetap saja tak sedikit anggota DPRD malas menghadiri rapat. Bahkan tambahan tunjangan alat kelengkapan dan uang paket, sepertinya tidak dapat mendongkrak kinerja mereka sebagai wakil rakyat,” Tukas Yus.

Karenanya, Yus usul agar pemerintah bisa mengedepankan langkah pembenahan yang lebih rasional. Misalnya, dengan memperbaiki aspek keuangan partai politik, mekanisme kampanye oleh para calon anggota DPRD, dan sistem pemilu anggota legislatif. Dengan melakukan pendekatan terhadap aspek itu, pria berdarah batak ini menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mesti berkomunikasi dan meminta klasifikasi terukur kepada pihak yang meminta kenaikan gaji ini.

Sebab, Yus menduga, permintaan kenaikan gaji anggota DPRD yang sebelumnya diajukan oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bukan semata-mata karena pengeluaran anggota DPRD lebih besar dari gaji yang didapatkan.

Tapi, lanjut Yus, lebih dikarenakan penerapan sistem ‘upeti’ oleh partai politik, sehingga membuat gaji kadernya di DPRD tersedot. Belum lagi, terkait ‘utang politik’ serta ‘modal’ yang mesti dikembalikan saat kampanye hingga pemilu menjadi dorongan besar agar permintaan kenaikan gaji ini disetujui oleh pemerintah.

“Seberapa pun besar gaji anggota DPRD, tetap tidak akan memenuhi kebutuhan pengeluaran politik, apalagi faktor penyebabnya tidak pernah tuntas ditanggulangi. Harusnya pemerintah berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menyikapi permintaan kenaikan gaji anggota DPRD," pungkasnya. (Elang/Teguh)

(Penulis: Elang dan Teguh/Editor: Mbayak Ginting)