Komisi IV DPRD Jabar Diminta Pantau Jalan Cileungsi Cibeet dan Selajambe Cibogo Cibeet
Kamis, 16 November 2017 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 46 kali
Retakan jalan pada Peningkatan Jalan Selajambe-Cibogo-Cibeet. (foto: medikomonline.com)

BANDUNG, Medikomonline.com – Masa pemeliharaan Peningkatan Jalan Cileungsi - Cibeet dan Peningkatan Jalan Selajambe-Cibogo-Cibeet selama satu tahun terhitung mulai serah terima pertama (PHO) pekerjaan. Peningkatan Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) dilakukan serah terima pertama pekerjaan pada tanggal 31 Oktober 2016. Untuk Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km), serah terima pertama pekerjaan dilakukan pada tanggal 30 November 2016.

Namun berdasarkan pantauan Medikom di lapangan pada 22 September 2017, tidak ada terlihat tanda-tanda pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana Peningkatan Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) yaitu PT Anten Asri Perkasa  dan PT Prima Mixindo Utama selaku kontraktor Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km). Padahal pada kedua paket pekerjaan peningkatan jalan ini ditemukan banyak kerusakan berupa retakan jalan baik perkerasan beton maupun aspal. 

Menurut Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid kepada Medikom di Bandung, Sabtu (11/11), pemeliharaan jalan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor PT Anten Asri Perkasa  dan PT Prima Mixindo Utama sebelum dilakukan Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan. “Jadi kalau kontraktor tidak melakukan pemeliharaan jalan, ada keanehan yang terjadi. Soalnya kontraktor bisa kena sanksi dengan tidak mengembalikan uang jaminan pemeliharaan jalan kepada kontraktor,” kata Mujahid.

Oleh karena itu kata Mujahid, Konsorsium ARM  meminta Ketua Komisi IV DPRD Jabar dan para anggota Komisi IV melakukan pemantauan lapangan untuk melihat pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor PT Anten Asri Perkasa pada ruas Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km)  dan kontraktor PT Prima Mixindo Utama pada ruas Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km).

Sebagai wakil rakyat, lanjut Mujahid, legislator Komisi IV DPRD Jabar berhak melakukan fungsi pengawasan penggunaan anggaran APBD Jabar pada Peningkatan Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) dan Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km). “DPRD Jabar harus memantau anggaran peningkatan jalan di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Jabar agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Mujahid.

 

Jaminan pemeliharaan       

Mujahid menjelaskan, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  maka pihak penyedia jasa/kontraktor yang tidak melakukan kewajiaban pemeliharaan (jalan) sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi kepada penyedia jasa/kontraktor tersebut, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan ke kas daerah.

“Artinya, uang jaminan pemeliharaan kontraktor sebesar 5?ri nilai kontrak Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) dan Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km) terancam tidak dikembalikan kepada kontraktor karena penyedia jasa tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya,” kata Mujahid.

Mujahid menambahkan, dalam pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo – Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) yang dikerjakan oleh PT. Anten Asri Perkasa dengan nilai kontrak Rp17,1 milyar ditemukaan dugaan korupsi dan penyimpangan. Hasil Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo - Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) tahun 2016 lalu, ternyata pada perkerasan kaku/beton sudah banyak ditemukan kerusakan jalan berupa Retakan Melintang (transversal cracks), Retakan Memanjang (longitudinal cracks), Retakan Berkelok-kelok (meandering cracks) yang diduga disebabakan adanya pengurangan kuantitas dan kualitas campuran beton dan tulang besi dalam proses pengerjaan sehingga biaya harga satuan perkerasan beton terjadi selisih (pengurangan) dan pengurangan anggaran tersebut diduga dijadikan ajang korupsi.  

Selain itu kata Mujahid, agregat campuran beton berupa butiran batu pecah/kerikil pada Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo - Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) tahun 2016 lalu ternyata sudah terlihat bermunculan di permukaan jalan sebagai akibat adanya pengikisan lapisan campuran beton. Kondisi ini juga diduga disebabakan adanya pengurangan kuantitas dan kualitas campuran beton dalam proses pengerjaan sehingga biaya harga satuan perkerasan beton terjadi selisih (pengurangan) dan pengurangan anggaran tersebut diduga dijadikan ajang korupsi.

“Sedangkan hasil Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo - Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) tahun 2016 lalu ternyata pada perkerasan aspal juga mengalami kerusakan berupa retakan permukaan aspal,” kata Mujahid.

 

Pengurangan volume

Mujahid juga menjelaskan, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016,  pada Peningkatan Jalan Selajambe - Cibogo - Cibeet (Lewat Jl. Baru) (5 Km) terjadi pengurangan volume pekerjaan perkerasan aspal. Adapun pengurangan volume tersebut yaitu: Pengurangan volume pekerjaan Aspal Laston – Lapis Aus (AC-WC) sebanyak 171,41 m?3; dan pengurangan volume pekerjaan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Levelling sebanyak 31,80 ton.

“Dengan adanya pengurangan volume pekerjaan aspal sebagaimana yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah merugikan keuangan negara (korupsi) karena ternyata biaya pekerjaan Aspal Laston – Lapis Aus (AC-WC) sebanyak 171,41 m?3; dan pekerjaan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Levelling sebanyak 31,80 ton dibayar oleh Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat kepada kontraktor PT. Anten Asri Perkasa. Dalam hal terjadinya pengurangan volume pekerjaan aspal dan pembayaran pekerjaan volume aspal yang dikurangi, menjadi indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Jabar bersama jajaran Direksi PT. Anten Asri Perkasa,” ujar Mujahid.

Lanjut Mujahid lagi, dalam pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km) yang dikerjakan oleh PT. Prima Mixindo Utama dengan nilai anggaran Rp17,2 milyar ditemukaan dugaan korupsi dan penyimpangan. Hasil Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km) tahun 2016 lalu, banyak retakan yang terjadi pada permukaan jalan, baik pada perkerasan kaku/beton maupun perkerasan lentur/aspal serta bahu jalan yang amblas sehingga menimbulkan lubang besar yang menganga.

Dalam Peningkatan Jalan Cileungsi – Cibeet (4 Km) juga terjadi pengurangan volume pekerjaan perkerasan aspal oleh kontraktor. Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016, yaitu: Aspal Laston – Lapis Aus (AC-WC) sebanyak 203,28 m?3; dan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Levelling sebanyak 41,73 ton

“Dengan adanya pengurangan volume pekerjaan aspal sebagaimana yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah merugikan keuangan negara (korupsi) karena ternyata biaya pekerjaan pengurangan Aspal Laston – Lapis Aus (AC-WC) sebanyak 203,28 m?3; dan Aspal Laston – Lapis Antara (AC BC) Levelling sebanyak 41,73 ton dibayar oleh Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat kepada kontraktor PT. Prima Mixindo Utama. Dalam hal terjadinya pengurangan volume pekerjaan aspal dan pembayaran pekerjaan volume aspal yang dikurangi, menjadi indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Direksi PT. Prima Mixindo Utama,” ujar Mujahid.

Sementara Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I Yongga Bhakti yang dikonfirmasi tentang indikasi penyimpangan pengurangan volume aspal dan retakan perkerasan beton dan aspal, hingga saat ini tidak memberikan penjelasan. Ketika Yongga Bhakti ST MT yang didampingi Ayi ditemui di kantornya, Cianjur, Jumat (22/9) lalu mengatakan kepada Medikom, masa pemeliharaan pekerjaan peningkatan jalan di atas adalah selama satu tahun.

(Penulis: TIM)