Tolak Zero Keramba, Dewan Akan Perjuangkan Aspirasi Petani Ikan KJA Jatiluhur
Jumat, 10 Februari 2017 | 11 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 57 kali
Perwakilan Paguyuban Petani Ikan Keramba Jaring Apung (PPI KJA) Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menyampaikan aspirasi kepada Komisi DPRD I Purwakarta.

PURWAKARTA, Medikomonline.com - Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta mengundang Paguyuban Petani Ikan Keramba Jaring Apung  (PPI  KJA)  Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan permasalahan penertiban keramba "Zero Keramba" di Aula Gedung DPRD, Selasa (8/2/2017). 

Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Fitri Maryani yang didampingi Wakil dan Anggota Komisi I menerima langsung perwakilan PPI KJA sebanyak 20 orang dari beberapa zona yang ada di Jatiluhur, Purwakarta.

Ketua PPI KJA H Yana Setiawan mengatakan, pihaknya menolak aturan"Zero Karamba" yang dibuat oleh PJT II dan Pemerintah Daerah Purwakarta. Sebaliknya, PPI KJA mendukung penertiban KJA.

“Jadi di sini bukan tidak mendukung program pemerintah daerah, sebab kalau di-zero-kan berarti seluruh petani ikan di Jatiluhur harus tidak ada,” ucapnya menjelaskan mengapa PPI KJA menolak program pemerintah dan PJT II.

Salah seorang petani ikan KJA Karto memohon kepada Pemda Purwakarta dan  PJT II memikirkan kembali kehidupan usaha petani KJA yang sudah 10 tahun lamanya berusaha. “Awalnya petani lokal, makin ke sini berbaur dengan yang lain. Sebelumnya belum menemukan hal-hal yang signifikan,  tapi pada bulan-bulan ini merasa ada kesusahan dengan adanya penertiban sampai pada Zero Keramba,” ujar Karto. 

Sebelumnya dalam rapat Muspida tanggal 10 Januari 2017 lalu, dihasilan Zero Keramba petani ikan yang ada di waduk Jatiluhur selama 6 bulan. Peringatan kepada petani KJA diberikan dengan tiga tahap, yaitu dengan peringatan 1, 2 dan 3. 

Pembinihan ikan tidak dilakuan kembali, ikan yang ada harus dikosongkan atau dilakukan pemanenan dalam kurung waktu 6 bulan. 

Karto mengharapkan Komisi I DPRD Purwakarta membatalkan kebijakan Zero Keramba. “Memohon kepada dewan supaya disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Purwakarta-red) dan PJT, ini (zero keramba-red) dikaji ulang,” harap Karto.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Fitri Maryani menanggapi serius permasalahan penolakan PPI KJA ini. Sebelumnya Komisi I telah melakukan kunjungan kerja ke  PJT II dan.meminta pihak PJT II untuk menjelaskan duduk persoalan yang ada dengan pihak PPI KJA yang berada di Jatiluhur.

Lanjut Fitri, pihaknya akan melakukan kembali pembicaraan dengan PJT II dan Pemerintah Daerah Purwakrta tentang penertiban Zero Keramba di Jatiluhur.

“Dalam pertemuan kali ini, DPRD Purwakarta berjanji akan menyelesaikan dan memperjuangkan para petani kolam jaring apung,” pungkas Fitri Maryani.

 

 

 

 

 

 

 

(Penulis: Daup Herlambang/Editor: Mbayak Ginting)