Dedi Mulyadi, Kultur Tidak Terpelihara Jadi Penyebab Radikalisme dan Intoleransi
Sabtu, 04 November 2017 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 52 kali
Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional

PURWAKARTA, Medikomonline – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengungkapkan penyebab munculnya paham radikalisme dan intoleransi yang hari ini menjamur melalui berbagai media terutama media sosial. Melalui instrumen tersebut paham itu tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat luas.

     Hal ini dia sampaikan di tengah Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional yang digelar belum lama ini di Bale Maya Datar, Kompleks Sekretariat Daerah Purwakarta.

     Dedi menengarai, kondisi ini terjadi karena sikap kurang waspada yang ditunjukkan oleh sebagian warga bangsa Indonesia. Akibatnya, hari ini seluruh warga bangsa kesulitan untuk meng-counter berbagai paham yang merusak tatanan kehidupan kebangsaan tersebut.

     “Ini karena kita kurang waspada sehingga paham radikalisme dan intoleransi yang bermunculan itu sulit kita counter. Kita harus bersatu untuk meng-counter itu semua agar bangsa ini tidak terjebak ke dalam konflik dan sengketa paham,” jelas Dedi.

     Selain sikap kurang waspada, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kebudayaan bangsa sendiri disebut oleh Bupati Purwakarta dua periode tersebut sebagai penyebab utama. Masyarakat Indonesia yang terkenal ‘guyub’ kini lebih bersikap individualis.

     “Kita jujur sajalah, kemunculan paham tersebut bukan hanya datang dari luar, tetapi bibitnya karena sikap individualitis yang kita miliki. Akibatnya, saat menerima informasi, kita tidak ber-tabayyun dulu, langsung saja kita konsumsi informasi yang beredar itu,” katanya menambahkan.

Dedi mencontohkan kultur masyarakat pedesaan yang hari ini mulai tercerabut dari akarnya. Tokoh masyarakat di desa yang biasanya menjadi rujukan berbagai informasi yang beredar kini mulai ditinggalkan karena masyarakat desa sudah mulai beralih menggunakan media sosial.

     “Paham-paham yang tidak sesuai dengan kultur, dulu masih bisa di-filter oleh para tokoh di desa. Sosok mereka mampu menggerakan masyarakat untuk bergotong – royong dan berswadaya, kini itu sulit kita temukan,” tandasnya.

     Dedi pun menyerukan penguatan kultur budaya ketimuran untuk menangkal perkembangan paham radikalisme dan intoleransi. Kultur ini menurutnya, harus bertransformasi menjadi perilaku dalam kehidupan warga masyarakat sehari-hari.

     “Kalau tidak ingin paham ini tumbuh subur, maka jati diri kultur kita harus diperkuat. Jangan mengubah kebudayaan Indonesia, kita Indonesia dan seterusnya akan tetap menjadi Indonesia,” pungkasnya.

     Dalam Forum ini pun turut digelar Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme oleh sejumlah masyarakat Purwakarta yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat dan komunitas.

     Usai deklarasi, Forum ini berkembang menjadi diskusi dengan menghadirkan narasumber, diantaranya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof DR Jimly AshShiddiqie, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Ir Arief P Moekiyat MT dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

 

Jimly sayangkan pembatalan Perbup Desa Budaya

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof DR Jimly Ashshiddiqie memuji berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di wilayah yang dia pimpin. Menurut dia, Dedi berhasil memadukan amanat konstitusi dengan kultur daerah.

     Hal ini dia sampaikan dalam Diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional yang digelar pada Kamis (14/9) di Bale Maya Datar, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

     “Kebijakan Kang Dedi di Purwakarta ini menjadi cermin konstitusi berbasis kebudayaan. Karenanya saya kira, Kang Dedi ini sudah pantas disebut sebagai tokoh nasional,” kata Jimly.

     Dalam diskusi yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini, Jimly memaparkan alasan dibalik sanjungannya tersebut. Kata dia, nilai yang terkandung dalam konstitusi kebanyakan berasal dari luar, sementara Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menggalinya dari kultur daerah sendiri.

     “Konstitusi di Purwakarta ini berbasis kearifan lokal. Kita harus jujur bahwa selama ini kita mengadopsi berbagai tata aturan dari luar, sehingga seringkali kesulitan dalam menemukan relevansi dan implementasinya dengan masyarakat kita,” katanya menambahkan.

     Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tersebut mencontohkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Desa Berbudaya. Sejatinya, menurut dia, peraturan ini merupakan refleksi konstitusi berbasis kebudayaan yang dia maksudkan.

     “Misalnya Peraturan Bupati Purwakarta tentang Desa Berbudaya, ini bagus sekali. Saya jadi teringat buku saya yang terakhir yang bercerita tentang Kebudayaan dan Konstitusi,” tandasnya.

Namun, sebagaimana diketahui, Peraturan Bupati Purwakarta ini harus kandas ditangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena mengalami pembatalan dan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangan di atasnya.

     Menanggapi hal ini, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, seharusnya peraturan tersebut didalami bukan dibatalkan.

     “Harusnya ini tinggal diperdalam saja, bukan dibatalkan. Saya menyayangkan kejadian ini,” pungkasnya. (*)

(Daup H)