Dinas Bina Marga Jabar Sosialisasikan Perda Kawasan Bandung Utara ke Aparatur Daerah
Rabu, 12 April 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 332 kali

BANDUNG, Medikomonline.com - Dinas Bina Marga Penataan Ruang (BMPR) Jabar menyosialisasikan Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat kepada aparatur daerah dan kewilayahan se Bandung Raya di ruang auditorium Dinas BMPR Jabar, Jalan Asia-Afrika No 79 Bandung, Rabu (12/04/2017).

Kepala Dinas BMPR Jabar M Guntoro yang diwakili oleh Kepala Bidang  Penataan Ruang Ir Muhamad Nur Kuwandana MEng Sc menjelaskan, sesuai dengan SOTK baru, Penataan Ruang kini berada di Dinas BMPR Jabar. Untuk itu, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan sosialisasi perda tersebut.

Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2016 ini sangat penting karena  KBU merupakan kawasan konservasi dan resapan air, kawasan rawan bencana (gunung api) dan sesar/patahan lembang. 

Selain itu, kata Nur, di KBU juga terdapat kawasan observatorium Bosscha sebagai cagar iptek, terdapat Hulu Sungai Cikapundung, ada Taman Hutan Raya (Tahura), kawasan cagar alam dan TWA Tangkuban Perahu, beberapa situs, dan sumber mata air.  

Nur juga menjelaskan, KBU memiliki luas 39.354,31 Ha, dengan rincian masuk wilayah Kota Bandung 3.366,28 Ha yang sudah terbangun seluas 96,47% atau seluas 3.247,40 Ha; Kota Cimahi seluas  1.524,88 Ha, sudah terbangun seluas 85,62% atau seluas 3.247,40 ha.

Sedangkan luas KBU di Kabupaten Bandung 9.235.36 Ha, sudah terbangun seluas 13% atau seluas 1.270,10 Ha. Di Kabupaten Bandung Barat seluas 25.227,80 Ha, sudah terbangun 14,18 % atau seluas 3.576,63 Ha.

“Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi, Pemprov Jabar mengeluarkan regulasi berupa Perda No 2 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang: kebijakan pengendalian kawasan; arahan pola ruang dan arahan zonasi; izin dan rekomendasi; ruang terbuka hijau abadi; konservasi dan rahabilitasi; pengawasan dan penertiban; sanksi; kelembagaan dan penanganan bangunan lama (belum berizin-red),” kata Nur.

Lanjut Nur menjelaskan,  ada beberapa kebijakan pengendalian kawasan. Pertama, pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis  pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas.  Kedua, pencegahan peningkatan kekritisan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis.

Ketiga, pemulihan dan penanggulangan pada lahan fungsi hidrologis kritis dan sangat kritis.  Keempat, penetapan arahan pola ruang, arahan zonasi, perizinan dan pengenaan sanksi.

Terkait dengan arahan pola ruang, Nur juga menjelaskan, sesuai Perda No 2 Tahun 2016 pada Pasal 14  disebutkan, pola ruang KBU merupakan pola ruang sebagaimana tercantum dalam RTRW kabupaten/kota atau rencana rinci tata ruang kabupaten/kota di KBU yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Sedangkan arahan zonazi KBU (pasal 19-30) membagi zona berdasarkan fungsi lindung dan resapan air terdiri dari Zona L1 - Konservasi/Lindung Utama; Zona L2 - Lindung Tambahan; Zona B1 - Pemanfaatan Perdesaan; Zona B2 - Pemanfaatan Perkotaan; Zona B3 - Pemanfaatan Terbatas Perdesaan; Zona B4 - Pemanfaatan Terbatas Perkotaan; Zona B5 - Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan.

Perda KBU ini juga mengatur soal larangan (Pasal 62) dan sanksi. Untuk  larangan meliputi:  kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai tata ruang; mendirikan bangunan tanpa izin; mengganggu dan merubah fungsi kawasan lindung dengan melakukan alih fungsi; melakukan kegiatan pertambangan;  melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan; merubah RTHA;  pengambilan air tanah untuk keperluan komersil.

“Untuk itu, setiap pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda No 2 Tahun 2016.  Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif, sangksi pidana dan  akumulasi sanksi.  Untuk sanksi pidana mengacu pada peraturan perundang-undangan UU Penataan Ruang dan UU Lingkungan Hidup,” jelas Nur.

Adapun untuk izin dan rekomendasi  (pasal 54-56)  dikatakan Nur, setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang KBU wajib memperoleh rekomendasi Gubernur Jabar dan izin pemanfaatan ruang dari bupati/walikota terkait. Permohonan rekomendasi Gubernur harus diajukan sebelum izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh bupati/walikota. 

“Namun, bila bupati/walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang di KBU tidak berdasarkan rekomendasi Gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum,” tandas Nur.

Sosialiasi ini ikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari aparatur daerah, kecamatan dan kelurahan/desa dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.  Narasumber Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas BMPR Jabar Muhamad Nur K, Kasi PPUPR Bidang Insos BPMPT Jabar Drs Kusmawan MSi, dengan Moderator Drs Asep Rohendy, Kasie Penataan Ruang DBMPR Jabar.

(Penulis: IthinK)