Dinas Tanaman Pangan Jabar Kelola Dana Bantuan APBN Rp500 Miliar, Penerima Bantuan Diduga Tidak Jelas
Senin, 10 April 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 26 kali
Kantor Dinas Tanaman Pangan Jabar

BANDUNG, Medikomonlie.com – Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan tahun 2016 sebesar Rp500 miliar lebih di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar. Penggunaan dana ini bertujuan agar Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar mampu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, meningkatakan produksi dan nilai tambah hortikultura, menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian di wilayah Jawa Barat.

    Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi tentang Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Untuk Tugas Pembantuan Provinsi, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan dana Tugas Pembantuan. KPA yang ditunjuk tersebut merupaka Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Kemudian KPA bertugas menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.

    Untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, meningkatakan produksi dan nilai tambah hortikultura, menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar memberikan bantuan baik berupa modal, sarana prasarana produksi (Saprodi) pertanian kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani selaku penerima bantuan.

    Namun sayang, penerima bantuan dana Tugas Pembantuan Provinsi yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar  tersebut diduga tidak jelas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendi Jatnika kepada Medikom baru-baru ini. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar tidak bisa menjelaskan penerima bantuan tersebut dengan alasan pola pengelolaan dana berada di Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

    Dijelaskan sumber Medikom, alokasi dana Tugas Pembantuan ada yang di pemerintah provinsi dan ada juga di pemerintah kabupaten/kota. Artinya baik provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mengelola dana Tugas Pembantuan tersebut.

    Penjelasan Hendi Jatnika sepertinya bertolak belakang dengan ketentuan Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah (Tugas Pembantuan). Terkait dengan penetapan penerima bantuan Tugas Pembantuan Provinsi tersebut, sumber Medikom menjelaskan, sesuai dengan Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah (Tugas Pembantuan), KPA yang telah ditetapkan Gubernur di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar mensahkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pemerintah yang memuat informasi tentang identitas penerima bantuan, jumlah barang atau nilai uang, nomor rekening bantuan pemerintah dan lain-lain.

    “Oleh karena itu, berdasarakan Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah (Tugas Pembantuan) tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat harusnya tidak menjadikan alasan pola pengelolaan dana berada berada di Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sehingga tidak menjelaskan penerima bantuan pemerintah tersebut,” ujar sumber Medikom.

    Selain itu katanya, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan ada yang untuk pemerintah provinsi dan ada juga untuk pemerintah kabupaten/kota. “Jadi KPA dan PPK Tugas Pembantuan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar pasti mengetahui penerima dana Tugas Pembantuan yang nilainya mencapai Rp500 miliar tersebut,” tegas sumber.

    Oleh karena itu kata sumber Medikom, lembaga penegak hukum sudah seharusnya menyelidiki penyaluran dana Tugas Pembantuan yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar tersebut.

(Penulis: IthinK)