Jangan Mudah Terpengaruh Hoax
Rabu, 15 Februari 2017 | 10 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 319 kali
Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto menandatangani penolakan hoax bersama sejumlah wartawan di Majalengka, pada peringatan Haris Pers Nasional yang diselenggarakan PWI Majalengka di Aula PWI Majalengka.

 

MAJALENGKA, Medikomonline.com – Masyarakat Majalengka tidak konsisten dengan namanya sendiri, kadang meminjam nama orang lain untuk menyerang orang lain, ketika bicara orangnya bohong beritanya bohong dan anehnya berita dipercaya hingga mampu menyulut emosi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi saat memperingati hari ulang tahun pers di Aula Kantor PWI Majalengka, Kamis (9/2/2017). Acara dihadiri Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto, Kasie Pidsus, Kodim, Danlanud dan sejumlah pejabat lainnya.

    Disampaikan Wakil Bupati, teknologi informasi memiliki dua sisi manfaat  dan memiliki madorot. Untuk menyikapinya dan memaknainya butuh kearifan karena tak jarang akan menimbulkan persoalan.

    “Kebebasan yang terjadi sekarang telah mengganggu kesejukan dan kenyamanan. Kebebasan bisa mengakibatkan penyimpangan,” ungkap Wakil Bupati.

    Menurutnya hoax bisa membuat fitnah dan meresahkan masyarakat. Kondisi ini sudah cukup meresahkan masyarakat dan dari sisi edukasi sudah sangat memprihatinkan. Untuk hal tersebut masyarakat harus waspada karena akan menimbulkan konflik horizontal. Untuk menyikapinya butuh kedewasaan setiap orang dalam menuangkan opini dan pendapat.

    Sedangkan Mada Roostanto mengatakan hoax menjadi ancaman seacara pribadi, golongan, kelompok. Masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan berita berbau propokasi, mengikuti ajakan yang bersifat memecah belah NKRI.

    “Jangan mudah dengan politik adu domba yang sudah dialami pendahulu, hingga kita dijajah beratus-ratus tahun karena politik adu domba,” ujar Kapolres.

Kapolres mengatakan berita lewat surat kabar atau media elektronik bisa dipertangungjawabkan  karena jelas berbeda dibanding berita lewat medsos banyak  yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Tapi masyarakat tidak bisa dilarang berinteraksi lewat medsos. Banyak juga manfaatnya tapi bagimana menyerap informasi-informasi berbau negatif agar tidak mudah diterima masyarakat,” kata Mada.

    Kepala Infokom Kabupaten Majalengka mengatakan UU ITE bukan untuk mengebiri kebebasan pers, namun justru untuk melindungi pers yang baik dan benar. Dan industri pers bisa terverifikasi dengan baik.

    Kebebasan pers memang kini banyak memunculkan wartawan setiap bulannya terus bertambah, mulai dari 150 bulan berikutnya bertambah lagi satu kali lipat.

    Wartawan senior yang juga budayawan Majalengka Rachmat Iskandar menyebutkan, kata hoax mulai muncul akibat banyaknya sergapan-sergapan informasi yang bersifat tendensius yang menimbulkan perpecahan baik dalam lingkungan pergaulan sesama, kerabat atau golongan, bahkan bisa terjadi lintas etnis.

    “Lalu, apakah hoax merupakan budaya bangsa kita? Jawabannya bisa jadi benar ataupun tidak,” ungkap Rachmat Iskandar.

Namun dalam pemahaman Budaya Sunda secara semantik asal kata hoax adalah berteriak atau berkata dengan nada tinggi atau bisa juga dengan nada meremehkan untuk melumpuhkan lawannya. Hoax, haok, goak memang bahasa Sunda. Haok hanya sekadar bicara lantang atau bicara dengan tendensi tinggi yang menjurus kasar. Misalnya sahaok kadua gaplok. Marah dan langsung nampar. Goak, orang yang berteriak kesakitan sedangkan gaok biasanya disebut suara gagak yang melengking.

    Dalam pemahaman semantik, hoak berarti menggertak untuk melumpuhkan nyali lawan. Dalam bahasa Cina Hoakian yang telah berubah menjadi Bahasa Sunda, ngahoa berarti meremehkan. Intinya beritanya lebih besar dari pada kenyataannya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Majalengka Leila Qadria PM mengatakan pihaknya akan berupaya memproses setiap kasus yang masuk sesuai UU yang ada.

(Penulis: Juremi)