KPK Minta Pemkab Garut Berikan Layanan Masyarakat Berbasis Online
Rabu, 15 Februari 2017 | 10 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 181 kali
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan kepada seluruh SKPD Pemkab Garut agar memiliki website yang berbasis online guna memudahkan pelayanan masyarakat

GARUT, Medikomonline.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan kepada seluruh SKPD Pemkab Garut agar memiliki website yang berbasis online guna memudahkan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perijinan, baik itu akte kelahiran, KTP, dan lain-lain yang terintegrasikan di Diskominfo.

Anggota Tim KPK Tri Budi di sela-sela Ekspose KPK di Aula Bappeda Garut, Rabu (08/02) mengatakan, seharusnya transparansi ini dikuatkan dengan adanya pelayanan berbasis online, sehingga si pengguna lain itu mengetahui berapa lama pelayanan itu diberikan. “Kalaupun ada restribusinya, kita akan mengetahui prosesnya. Kemudian dilihat in tracking, jadi masyarakat tidak harus datang ke tempat pelayanan, masyarakat jadi tahu kapan itu selesainya,” katanya.

Tri menyarankan agar pelayanan yang selama ini di Disdukcapil Garut, semua ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga dinas tersebut tidak perlu lagi berhubungan lagi ke pengguna layanan. “Proses-prosesnya harus dilakukan transparan. Misalnya, yang namanya pengurusan apapun kalau itu nol rupiah, ya disampaikan nol rupiah. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sanksi yang jelas terhadap pegawai kalau memang diduga menerima materi pungli dan sebagainya,” tegasnya.

Bupati Garut H Rudy Gunawan menuturkan, sistem dan cara berbasis online sudah selayaknya disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bagaimana cara mempergunakan sistem online. Jadi masyarakat tidak usah datang ke tempat pelayanan publik, apalagi masyarakat yang jauh akan menghabiskan uang dan waktu untuk bisa mendapatkan sebuah KTP atau Akte Keahiran.

Menyinggung masalah Aparatur Sipil Negara, Bupati menegaskan, bila ada yang pungli di luar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku atau diberi sanksi. 

(Penulis: Engkus/Editor: Mbayak Ginting)