Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 84 kali
Bimbingan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bogor Tahun 2018

 

KABUPATEN BOGOR, Medikom - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016. 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan(DPKPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 15 (lima belas) Seksi dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kegiatan yang dilaksanakanDPKPP pada tahun 2018 yang termasuk dalam program utama, antara lain adalah:

  1. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota / kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota / kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 110/KPTS/DC/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan lokasi sasaran proram KOTAKU di Kabupaten Bogor terdapat di 185 Desa / Kelurahan pada 17 Kecamatan (Cibungbulang,Ciampea, Ciomas, Cigombong, Caringin, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Cileungsi, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede, Tajur Halang, Kemang, Rancabungur dan Parung).

Untuk tahun 2018 lokasi sasaran penanganan kumuh terdapat di 7 desa / kelurahan pada 3 kecamatan berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DITJEN CIPTA KARYA Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 perihal Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di DIPA Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten / Kota TA.2018, sebagai berikut :

  1. Kelurahan Cibinong, Pabuaran dan Pakansari Kecamatan Cibinong;
  2. Desa Bojonggede  KecamatanBojonggede;
  3. Desa Puspasari dan Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup.
  1. Pelayanan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT)

Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tandatangan pejabat yang berwenang serta stempel / cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam perencanaan.

Persyaratan pelayanan pengesahan dokumen rencana teknis (PDRT):

  1. Surat permohonan PDRT yang ditujukan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  dan
  2. ertanahan Kabupaten Bogor;
  3. Foto kopi KTP Pemohon
  4. ;Surat Kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan orang lain (melampirkan foto kopi yang diberkuasa);
  5. Foto kopi IPPT / ILOK/PenetapanLokasi;
  6. Foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
  7. Gambar rencana berskala 1:100 atau 1:200 rangkap 3 (min A3);
  • Gambararsitektur (denah, tampak, potongan)
  • Gambar system struktur (rencana pondasi, kolom, rangkapatap)
  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  2. Perhitungan Konstruksi / Struktur untuk bangunan bertingkat / bentangan>6m;
  3. Site plan, SK Site plan / GambarSituasi.
  1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada Tahun 2018 ini adalah tahun penuntasan RTLH Kabupaten Bogor sesuai RPJMD Tahun 2013 – 2018 dengan target sejumlah 83.982 Unit.Sejak tahun 2017 kegiatan RTLH ini didampingi oleh Tim Pendamping dari unsur Kepolisian Resor Cibinong dan Kejaksaan Negeri Cibinong untuk memberikan pertimbangan /pengetahuan dalam bidang hukum sehingga kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2018 ditargetkan akan dilaksanakan rehabilitasi RTLH sebanyak 9259 unit rumah di 193 Desa pada 30 Kecamatan. Pada bulan Mei dan April 2018 telah dilaksanakan Bimtek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam 4 (empat) Tahap sesuai dengan wilayah Kecamatan dan Desa Penerima Bantuan dengan tujuan agar peserta Bimtek dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber. Jumlah peserta adalah sebanyak 430 Orang, peserta Bimtek berasal dari unsur Pemerintah Desa dan Kecamatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai konsep, mekanisme serta menyatukan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan Rehabiltasi RTLH tahun 2018.

  1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kabupaten Bogor sebagai kawasan strategis nasional memiliki keunikan alam berupa terdapatnya banyak situ.Puluhan situ yang tersebar di Kabupaten Bogor sangatlah potensial untuk dijadikan sebagai city branding.Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk melestarikan situ-situ tersebut dengan menerapkan konsep pembangunan waterfront city.Konsep waterfront city merupakan konsep pembangunan daerah di tepian air, dimana badan air menjadi orientasi utamanya.

Kegiatan perencanaan pembangunan waterfront city ini telah dilaksanakan oleh BAPEDDA LITBANG Kabupaten Bogor dengan output berupa masterplan Cibinong Situ Front City yang mengintegrasikan tiga situ yang berada di Cibinong Raya, yaitu Situ Cikaret, Situ Kabantenan, dan Situ Pemda.

Penerapan konsep Cibinong Situ Front City ini sudah dimulai dengan pembangunan taman Cibinong Situ Plaza di Situ Pemda yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat. Terwujudnya pembangunan taman ini tidak terlepas dari kerja sama antar lembaga pemerintah di Kabupaten Bogor. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor (DPKPP) merupakan salah satu yang turut berpartisipasi dalam pembangunan Taman Cibinong Situ Plaza. Tidak hanya itu, DPKPP pun turut andil dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan Taman Situ Plaza, terkait dengan program utamanya, yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Pertamanan di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

  1. Penyusunan Kompilasi Data dan Informasi Peta Pola Penatagunaan Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

a) pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

b)penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang disusun dalam bentuk Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), yang meliputi:

(1) penyajian neraca perubahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

(2) penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;

(3) penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;

c) penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Kompilasi Data dan Informasi Peta Pola Penatagunaan Tanah adalah untuk memperoleh gambaran mengenai perimbangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRW sehingga dapat memberikan informasi mengenai kondisi ketersediaan tanah.

Kegiatan Penyusunan Kompilasi Data dan Informasi Peta Pola Penatagunaan Tanah ini dilaksanakan di Kawasan Cibinong Raya yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Bogor, terdiri dari Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Citeureup dan BabakanMadang.

  1. Pengendalian dan Penataan Reklame
  1. Pendataan Reklame

Sampai dengan bulan Juli tahun 2018 telah dilakukan pendataan sebanyak ± 5000 reklame dengan lokasi sebanyak 40 kecamatan.

Terhadap reklame yang habis masa izin atau tidak memiliki izin disampaikan surat pemberitahuan dan apabila tidak ada tanggapan maka dilakukan penutupan dan pembongkaran.

  1. Penutupan Reklame

Sampai dengan bulan Juli tahun 2018 telah dilakukan penutupan reklame sebanyak 7 unit reklame, dengan rincian:  4 unit di Kecamatan Cibinong, 2 unit di Kecamatan Sukaraja, dengan rincian :

  1. Pembangunan Media Reklame

Pembangunan Panggung Reklame untuk Tahun 2018 terdiridari 2 (dua ) unit Panggung Spanduk di Kecamatan Babakan Madang dan Kemang, dan 3 (tiga) unit panggung billboard di Kecamatan Parung, Cileungsi dan Megamendung.

Program / kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. 

(Penulis: Kuswanto/Editor: Mbayak Ginting)