Mulai 2017 Akper Pemda Garut Berada di Bawah Unpad
Senin, 10 April 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 143 kali
Bupati Garut

GARUT, Medikomonline.com - Mulai tahun 2017, Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Garut pengelolaan akademiknya berada di bawah Uiversitas Padjadjaran (Unpad). Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan SH MH MP dengan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad sebagai tanda dimulainya Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan Akademi Kepewrawatan Pemerintah Kabupaten Garut kepada Universitas Padjadjaran, di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Jumat (7/4/2017). Turut hadir pejabat Pemkab Garut antara lain Asisten Administrasi Umum Asep Sulaeman Farouq, Kepala Dinas Kesehatan Tenni S Rivai, jajaran manajemen Akper Pemkab Garut serta Rektorat Unpad.

 

    Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di Dinas Kesehatan milik Pemda bisa dialihkan ke Kementerian Kesehatan atau ke Perguruan Tinggi Negeri. Untuk itu dirinya menyatakan rasa syukur dan bangga atas penyatuan ini. Dengan demikian tahun ini Akper Pemda itu menjadi Universitas Padjajaran, bahkan semua asetnya dilimpahkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan pengelolaannya semuanya termasuk penyelenggaraan wisudanya.

    “Nah kita sangat bersyukur, karena orang lain ingin masuk Unpad itu susah, nantinya ke depan orang Sumedang, orang Cianjur dan orang mana pun mungkin sekolahnya di Garut. Karena nanti Unpad bahkan Pemda sendiri ingin men-support tentang fasilitasnya yang ada di sini dan kita harus bertanggung jawab dan dipantau ke depannya”, ujar bupati di hadapan wartawan.

    Sementara itu Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, menyatakan pernyatuan ini sebenarnya sebagai komitmen dari Kementerian Dikti bagaimana meningkatkan pendidikan tinggi, memperluas akses dan menugaskan perguruan tinggi untuk bisa ikut serta dalam menangani atau mencari kandidat keluar didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bahwa pendidikan kesehatan itu tidak bisa lagi berada di wilayah dalam negeri ataupun pemerintah per kabupaten, maka harus bergabung apakah ke Kementerian Kesehatan atau ke Kementerian Dikti.

    Pendekatannya karena Garut dengan Sumedang berhimpitan, kampusnya ada di Sumedang, sehingga langkah yang sudah lama ditempuh bersama-sama sehingga tercapai kesepakatan. Sedangkan aspek aset semuanya diserahkan ke kementerian, yang akan dikelola oleh Unpad hanya BMN (Barang Milik Negara) yang terkait dengan sarana, sedangkan status tanah milik Kementerian yang tetap tercatat di Unpad. “Yang lebih penting sebenarnya adalah pengelolaan akademiknya, jadi mulai tahun 2017 ini nanti pengelolaan akademik ada di Unpad,” ujar Tri. 

    Sedangkan status mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Akper Pemkab Garut akan ditransformasikan menjadi mahasiswa Program Sarjana Keperawatan yang ada di Unpad. “Karena Unpad tidak punya Prodi  D3 Keperawatan yang adanya Sarjana Keperawatan sampai Plus,” tegasnya. Sehingga, kelulusannya tidak sebagai D3 Keperawatan tapi sebagai sarjana S1 Keperawatan. Meski demikian pihaknya akan menawarkan kepada mereka (mahasiswa) pada masa transisi, karena berkaitan dengan haknya sebagai mahasiswa terutama yang menginjak di tahun ketiga, kecuali untuk tahun pertama dan kedua tidak ada pilihan.

    Bagi pegawai yang saat ini menjadi pegawai Pemkab Garut yang akan menjadi tenaga pendidik di Dikti penugasannya ada di Unpad. Sedangkan bagi dosen, undang-undang menetapkan minimal harus S2. “Konsekuensi berikutnya kalau ingin jadi dosen di Unpad juga harus sekolah lagi nanti,” tegasnya.

                Soal biaya kuliah, Tri Hanggono, mennyatakan, selama ini Unpad berkomitmen, permasalahan biaya bukan permasalahan yang esensial. Karena dijamin bila sudah menjadi mahasiswa Unpad tidak boleh berhenti, karena keberadaan perguruan tinggi mestinya bisa menjadi daya dorong ekonomi. Diharapkan dengan adanya perguruan tinggi di daerah timbul daya tarik.

(Penulis: Engkus)