PAD Retribusi Perizinan DPTMPT-SP Kota Sukabumi Melebihi Target
Jumat, 04 Januari 2019 | 14 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 364 kali
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi. (Foto: Iyan)

SUKABUMI, Medikomonline.com – Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi  Perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMPT-SP) Kota Sukabumi Tahun 2018 melebihi target.

Pada awal tahun 2018  DPTMPT-SP Kota Sukabumi menargetkan  Retribusi Perizinan di angka Rp1.160.000.000. Namun hasil rekapitulasi dari bulan Januari hingga Desember 2018, Retribusi Perizinan mencapai  Rp1.392.808.500, atau melebihi target sebesar Rp232.808.500.

Demikian dijelaskan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinin melalui Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinin, Fauzi Rahmatuloh SE di kantor DPTMPT-SP, Jalan Mayawati Atas Nomor 11 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (02/01/2019).

Tercapainya PAD yang melebihi dari  target tersebut menurut Fauzi, merupakan hasil kerja sama dari semua elemen khusunya di lingkungan DPTMPT-SP Kota Sukabumi. Seluruh petugas dari semua bidang di DPTMPT-SP,  terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, baik pelayanan kepada masyarakat yang datang secara langsung maupun pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem jemput bola.

“Di samping terus berupaya memberikan pelayanan  secara optimal kepada masyarakat secara langsung, pihak DPTMPT-SP Kota Sukabumi secara berkala terus melakukan sosialisasi dengan aparat  wilayah, baik yang diselenggarakan melalui rapat tim teknis maupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya,” jelas Fauji kepada wartawan.

Lanjutnya, seiring perkembangan teknologi di era modernisasi saat ini, masyarakat lebih leluasa untuk menyerap informasi-informasi yang dapat diakses dari berbagai sumber tentang pentingnya tertib administrasi perizinan. Hal itu memberikan dampak positif  terhadap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen berbagai perizinan dari mulai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha serta izin-izin lainnya.

“Tentu dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut, bagi DPTMPT-SP akan lebih mudah di dalam memberikan pelayanan terlebih yang berkaitan dengan administrasi perizinan,” imbuhnya.

Untuk terus meningkatkan ketertiban administrasi perizinan di Kota Sukabumi, Fauzi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa mengurus administrasi perizinan, terlebih saat ini pemerintah telah meluncurkan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang akan lebih mempermudah dan mempercepat proses perizinan. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penyelenggaraan sistem perizinan berusaha secara Online Single Submission (OSS) untuk proses perizinan usaha.

Dengan PP tersebut, kata Fauzi, masyarakat akan lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan dokumen perizinan. Sebab, yang mengeluarkan dokumen perizinan itu langsung dari Kementerian Perekonomian dan Kominfo. Namun karena PP Nomor 24 Tahun 2018 baru diluncurkan di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2018 lalu, dan di Kota Sukabumi baru diterapkan pada bulan September 2018. Beberapa bulan terpotong kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan PP itu sendiri. Jadi PP tersebut belum disosialisasikan secara optimal kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, ke depan pihak DPTMPT-SP secara terus menerus akan mensosialisasikannya, terlebih yang berkaitan dengan OSS. Mensosialisasikan PP Nomor 24 Tahun 2018 itu memang dipandang penting untuk dilakukan, supaya masyarakat akan lebih memahami di dalam mengurus perizinan dengan sistem OSS. “Meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui melalui informasi- informasi dari media-media dan lain sebagainnya,” katanya.

Hingga akhir tahun 2018 yang sudah masuk ke DPTMPT-SP Kota Sukabumi, tercatat lebih dari 1.300 dokumen perizinan dengan sistem OSS. Namun dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi baru sekira 400 dokumen perizinan.Untuk selebihnya masih dalam proses validasi.

“Sebab, di dalam PP nomor 24 Tahun 2018 yang membedakan dengan sistem perizinan di tahun-tahun sebelumnya, yakni sistemnya terbalik, yang mana izin dulu diterbitkan kemudian berkomitmen/pengefektifan izin menyusul,” pungkasnya.

(Penulis: Iyan S/Editor: Mbayak Ginting)