Pemkab Majalengka Berharap Pemprov Jabar Bayar PBB Rp 7 Miliar
Senin, 10 April 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 126 kali
Tampak pembangunan Terminal BIJB di Kertajati sedang dalam tahap penyelesaian.

MAJALENGKA, Medikomonline.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap agar Pemeritah Provinsi Jawa Barat bisa menepati janjinya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar kurang lebih Rp 7 miliar berikut denda keterlambatan pembayaran pajak untuk tahun 2016 sebesar 2 persenan di kawasan BIJB yang sebagian kini sudah berubah status menjadi bangunan.

    Pajak terhutang Pemprov Jabar yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk lahan BIJB selama dua tahun masing-masing tahun 2016 sebesar Rp 3,297 miliar dan tahun 2017 mencapai kurang lebih Rp 4 miliaran.

    Piutang pajak milik Pemkab Majalengka juga terdapat di sejumlah pemilik tanah yang kondisi tanahnya kini telantar. Untuk aturan menyangkut pajak progresif tanah serta lahan-lahan yang menganggur atau tidak produktif segera diterbitkan Pemerintah Pusat.

    Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Lalan Suherlan disertai Kabid BPP Aay Kandar Nurdiansyah, pihaknya sudah berupaya melakukan penagihan pajak sejak tahun 2016 lalu karena ketika dilakukan penagihan Pemprov sempat menolak melakukan pembayaran.

    Pertemuan di antara kedua belah pihak membahas persoalan tersebut pun telah beberapa kali dilakukan yang diwakili oleh Biro Aset Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

Pada pertemuan terakhir bulan Februari di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pihak Pemprov Jabar yang diwakili Biro Aset Daerah menurut Aay, Biro Aset berjanji akan berupaya melunasi pajak tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasinya. SPPT tahun 2017 akan segera dikirim ke Pemprov.

    “Macetnya pembayaran pajak ini baru terjadi tahun 2016, sebelumnya pembayaran PBB selalu lancar, anggaran untuk pembayaran pajak disimpan di Dinas Perhubungan, setelah terjadi peralihan pengelolaan aset dari Dishub ke Biro Aset pembayaran pajak mulai sulit,” ungkap Aay.

    Anehnya pada tahun 2016 lalu Pemprov sempat mengajukan keberatan pembayaran PBB setelah dikirim surat penagihan oleh Pemkab Majalengka. Alasannya lahan baru tahap pembangunan belum difungsikan sebagai bandara.

    “Agak aneh tahun-tahun sebelumnya pajak lancar dibayarkan ke Pemkab Majalengka, tahun 2016 menolak membayar, di tahun 2017 juga tidak berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak tersebut, baru pada pertemuan kemarin bulan Februari menyatakan akan berupaya membayar namun rencananya baru akan dialokasikan dari perubahan anggaran,” ujar Aay.

 

Banyak lahan telantar

Di sisi lain Aay menjelaskan soal banyaknya lahan telantar yang sudah beralih status kepemilikan dari masyarakat ke perusahaan. Namun bertahun-tahun perusahaan tidak berupaya memanfaatkan lahan tersebut hanya sekadar memasang papan nama perusahaan di atas tanah miliknya tersebut.

    “Lahan telantar yang sudah beralih status kepemilikan ini cukup banyak di antaranya saja di Desa Andir di sana hanya terpasang papan nama PT Pradista, di Desa Buyawak juga demikian, belum lagi bekas perusahaan-perusahaan genteng yang lahannya sangat luas-luas. Ini potensi pajak yang sulit ditagih, karena perusahaannya belum jelas alamatnya, ketika ditanya kepada masyarakat mereka mengaku tidak mengetahui,” ungkap Aay.

    Peralihan kepemilikan tanah ini menurutnya banyak yang tdiak melapor dan masyarakat tidak mengetahui kepada siapa mereka menjual tanahnya.

Aay berharap aturan menyangkut menerapkan pajak progresif dalam kepemilikan lahan bisa segera turun dan diberlakukan. Karena akan semakin luas kepemilikan lahan maka makin besar tanah terkena pajak. Termasuk bagi lahan-lahan yang menganggur atau tidak produktif yang pemiliknya akan dikenakan pajak unutilized asset.

    “Kami berharap aturan tersebut segera diterbitkan karena di Majalengka banyak lahan menganggur milik pengusaha yang kini pajaknya sulit ditagih,” kata Aay. (Jur)

(Penulis: Juremi)