Pemkot Bekasi Hapuskan Denda Pajak PBB
Selasa, 16 Oktober 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 22 kali
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Karya Sukmajaya

BEKASI, Medikomonline.com – Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi terus melakukan proses penagihan terhadap para penunggak pajak yang jumlahnya tidak sedikit. Dari data terdapat sejumlah 246 ribu Wajib Pajak yang terhitung mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2018 belum membayarkan kewajiban pajaknya.

Terkait hal ini Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Karya Sukmajaya mengakui jumlah penunggak pajak tersebut adalah penunggak Pajak Bumi dan Banggunan (PBB). “Saat ini kami sedang melakukan verifikasi piutang PBB terhadap Wajib Pajak,” ujar Karya, Senin (15/10/18).

Berdasarkan data verifikasi Bapenda, kata Karya, dari 246 ribu Wajib Pajak tersebut didominasi oleh rumah tangga atau masuk ke dalam buku 1,2 dan 3 yaitu Wajib Pajak mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah.

Sedangkan untuk Wajib Pajak buku 4 dan 5 adalah Wajib Pajak yang dikenakan pajak mulai dari dua juta rupiah ke atas sampai dengan lima juta ke atas.

Untuk jumlah secara keseluruhan tunggakan Wajib Pajak dari buku 1,2,3,4 dan 5, menurut Karya, sebesar Rp439 miliar. Dan, Bapenda Kota Bekasi melalui semua stakeholder akan berupaya semaksimal mungkin agar tagihan pajak tersebut bisa tercapai sampai dengan 31 Desember 2018.

“Kami tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak, Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Perlu peran serta yang lain terutama dari masyarakat untuk ikut serta mengoptimalkan realisasi target tagihan tersebut,” kata putra asli Bekasi ini.

Selain meminta masyarakat untuk turut serta membangun kesadaran agar membayarkan kewajiban membayar pajak, Bapenda Kota Bekasi, Karya pun melibatkan beberapa elemen untuk memaksimalkan proses penagihan tunggakan pajak.

Bapenda, katanya, melibatkan inspektorat, kecamatan, kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda di setiap kecamatan. Selain itu, pihak kejaksaan pun ikut membantu proses optimalisasi dari penagihan PBB.

“Untuk buku 4 dan 5 terdapat 12 ribu surat tagihan untuk Wajib Pajak, dan ini sudah kami distribusikan di 12 kecamatan se Kota Bekasi,” ujarnya.

Untuk memudahkan para Wajib Pajak yang sudah menunggak beberapa tahun lamanya, Pemerintah Kota Bekasi, lanjut Karya, memberikan kemudahan pembayaran pajak tanpa harus membayarkan dendanya.

“Bersamaan itu dengan adanya Perwal Nomor 48 Tahun 2018 tentang penghapusan sanksi administrasi denda, jadi setiap Wajib Pajak cukup membayarkan pajaknya saja tanpa harus membayarkan dendanya,” kata Karya.

Dengan adanya Perwal ini, Karya mengimbau kepada semua Wajib Pajak, yang sampai dengan saat ini belum membayarkan pajaknya, untuk segera melunasi kewajibannya.

“Silahkan bayar mumpung ada penghapusan denda, karena cukup bayar pajaknya aja tanpa bayar denda,” imbuhnya.

Di dalam perwal tersebut, lanjut Karya, disebutkan proses penghapusan denda kepada wajib pajak dilakukan dimulai dari 1 Oktober 2018 sampai 31 Desember 2018. “Manfaatin ini, terhitung mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2018,” pungkasnya.

(Penulis: Dun/Editor: Mbayak Ginting)