Penegak Hukum Pun Anugerahkan Penghargaan kepada Dedi Mulyadi
Rabu, 08 November 2017 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 39 kali
Penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik

PURWAKARTA, Medikomonline.com–Selama menjalankan tugas sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi banyak menorehkan prestasi. Ia dinilai sebagai bupati yang berhasil dan kaya akan inovasi. Penghargaan tidak saja datang dari unsur eksekutif. Jajaran penegak hukum pun tertarik untuk memberikan penghargaan atas kebijakan dan kinerja Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Pada tahun 2017 ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat menganugerahkan penghargaan 'Honorary Police' kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Dedi dianggap mumpuni dalam menyelaraskan program keamanan dan ketertiban sehingga mampu menciptakan rasa aman dan suasana toleransi di tengah masyarakat.

Penghargaan bergengsi ini langsung diserahkan oleh Kapolda Jawa Barat di halaman Mapolda Jabar, Jalan Soekarno - Hatta, Kota Bandung awal tahun lalu. Dalam keterangan persnya, Kapolda Jabar mengatakan, selama ini, tokoh yang mendapatkan penghargaan tersebut telah membantu tugas pengayoman yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

"Tokoh-tokoh ini mempunyai jasa besar dalam membantu kepolisian, kontribusi mereka nyata sehingga suasana aman dan tertib itu berhasil tercipta. Sebelumnya juga telah melalui tahapan seleksi ketat oleh Tim Khusus dari Polda Jawa Barat. Kriteria berbudaya, mampu menjaga toleransi kebegaramaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme menjadi poin penilaian," katanya.

Ucapan terima kasih karena dianugerahi penghargaan, diungkapkan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat itu.

Bagi pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda itu, penghargaan ini merupakan motivasi untuk lebih menekankan toleransi dan kebhinnekaan dalam kebijakan yang ia tuangkan di Purwakarta.

"Kami akan terus bekerja membangun masyarakat yang menghormati keragaman, budaya, bahasa dan Agama sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila," katanya.

Sebelumnya, Dedi juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai daerah yang memiliki nilai tertinggi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Nilai sebesar 96,40% diperoleh Kabupaten yang juga sempat meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016. Penghargaan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Purwakarta. Pasalnya pada tahun 2015 lalu, daerah ini sempat dicap sebagai daerah yang lamban dalam memberikan LHKPN. *

(Daup H)