Penempatan Transmigran Harus Lewat Kerjasama Antar Daerah
Selasa, 21 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 271 kali
Ilustrasi Transmigrasi/net

BANDUNG, Medikomonline.com - Di era otonomi daerah,  kebijakan penempatan transmigrasi harus melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD). Kerja sama itu menghubungkan antara pemerintah daerah asal transmigran dan wilayah penempatan/daerah tujuan transmigran. Oleh karena itu, di bidang transmigrasi peran pemerintah daerah (Pemda) lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Hal ini diungkapakan Kepala Bidang Penempatan  dan Perluasan Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar Drs Johny Darma MM  melalui Kepala Seksi Transmigrasi  Muhamad Qorib SSos MAP kepada Medikom baru-baru ini. Lewat mekanisme KSAD ini, program transmigrasi dirancang berdasadarkan  kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, sehingga Pemda asal transmigran dapat berkomunikasi dan  bekerja sama  dengan Pemda wilayah penempatan  untuk membahas soal transmigran.

KSAD diharapkan dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan daerah penempatan/penerima transmigran serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi. Dengan demikian akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan sekaligus menekan kesenjangan penduduk baik dari segi ekonomi maupun sosial.        

Sebelum penempatan transmigran pemerintah, kata Johny, ada beberapa proses yang akan dijalankan misalnya, proses penjajakan lokasi, ijin operasi dan KSAD. Adapun KSAD ini dilakukan kepala daerah pengirim/daerah asal transmigran dengan kepala daerah penerima/daerah penempatan transmigran. Pihak provinsi berperan sebagai fasilitator antara kabupaten/kota pengirim dengan kabupaten/kota  penerima transmigran.

Masyarakat Jabar yang memenuhi syarat  menjadi transmigran akan dikirim ke daerah penempatan transmigrasi, dan diharapkan ke depan dapat meningkatkan kesejahteraannya di daerah yang baru.

“Pemerintah berupaya  melakukan yang terbaik sesuai dengan prinsip transmigrasi, yakni memenuhi 2C dan 4L Clean dan Clear  serta Layak Hini, Layak Usaha, Layak Lingkungan dan Layak berkembang,” ujar Qorib.

(Penulis: Laures)