SK Honorer Disdik Sumedang Diduga Sarat Politik
Kamis, 25 Januari 2018 | 4 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 200 kali
Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Unep Hidayat memberikan keterangan kepada wartawan

SUMEDANG, Medikomonline.com - Dalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Sumedang cukup dihangatkan dengan adanya pemberian surat keputusan (SK) terhadap 3.999 tenaga honorer Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang oleh Bupati Sumedang Eka Setiawan. Kegiatan tersebut dianggap beberapa pihak sarat dengan muatan politis, seiring akan majunya petahana ini pada Pilkada 2018 mendatang. Dalam hal ini, momen tersebut diduga dijadikan kesempatan untuk menggalang dukungan.

Isu hangat ini kian memanas setelah pihak eksekutif termasuk Disdik tak menghadiri undangan DPRD untuk dilaksanakan rapat koordinasi terkait permasalahan SK tenaga honorer. Malah, beberapa anggota dewan mengutuk kinerja Eka Setiawan serta menganggap Disdik Sumedang telah membuka front dengan pihaknya.

Meski pada akhirnya pihak Disdik datang ke DPRD, pihak dewan enggan menerimanya karena dianggap telat. Karena sedianya rapat diagendakan pukul 10 pagi, sementara para pejabat Disdik baru datang sekitar pukul 12. 30 WIB.

"Dengan tidak hadirnya pihak Disdik, kami anggap mereka telah membuka front dengan DPRD. Selain itu, kami juga mengutuk kinerja Bupati Sumedang," tandas Atang Setiawan, sebelum rapat ditutup, Selasa (23/1/2018) lalu.

Di depan wartawan, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Unep Hidayat, menandaskan, keterlambatan pihaknya menghadiri undangan rapat lantaran pada waktu bersamaan sedang ada acara penyerahan SK gelombang dua di GOR Tadjimalela.

Selain itu, Unep juga berdalih, seluruh penyerahan SK itu tak ada unsur politis. Semua itu dilakukan semata-mata menindaklanjuti rekomendasi DPRD kepada bupati untuk melegalformalkan tenaga honorer. Salah satunya yaitu menaikan insentif tenaga honorer yang masih jauh dari kata layak.

"Saya kira siapapun tahu kalau saat ini belum ada penetapan calon bupati atau wakil bupati oleh KPU. Jadi, saya tegaskan sekali lagi semua ini tidak ada unsur politiknya. Kalaupun waktunya dianggap tidak tepat, lalu harus kapan lagi?" ungkapnya.

Masih dikatakan Unep, dasar pemberian SK mengacu pada Perbup No. 99 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang dari bupati kepada dinas pendidikan untuk penandatangan putusan bupati dalam hal penugasan tenaga pendidik dan kependidikan untuk pembayaran honor yang bersumber dari dana BOS tahun 2017, yang kembali direvisi dengan Perbup No. 118 tahun 2017.

"Dengan SK ini tenaga honorer akan mendapatkan tambahan insentif sebesar 15 persen dari dana BOS masing-masing sekolah," pungkasnya.

(Penulis: Teguh-Nanang/Editor: Mbayak Ginting)