medikomonline.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Sukabumi menanggapi secara positif permintaan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI)" /> medikomonline.com | Koran Mingguan Medikom
Kabid Dikdas Instruksikan Bangunan Sekolah Tertib Administrasi IMB
Senin, 24 September 2018 | 27 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 59 kali
Pembangunan ruang kelas baru di SMPN 3 Kota Sukabumi. (Foto: Iyans)

SUKABUMImedikomonline.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Sukabumi menanggapi secara positif permintaan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Dewan Pimpinan Kota dan Kabupaten Sukabumi agar Dinas Dikbud  Kota Sukabumi tertib administrasi Ijin Menidirikan Bangunan (IMB).

Demikian disampaikan Drs Dikdik Kristiana MPd, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikbud Kota Sukabumi saat ditemui di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi, Jumat (21/9/2018) sekira Pukul 16:00 Wib.

Tanggapan ini disampaikan Dikdik Kristiana untuk merespons pemberitaan Medikomonline.com beberapa waktu lalu dengan judul “LAKRI Minta Dinas P dan K Kota Sukabumi Agar Tertib Administrasi IMB”.

Dikdik menandaskan, sesuai dengan intruksi Kepala Dinas Dikbud Kota Sukabumi yang telah mendelegasikan kepada Bidang Dikdas untuk segera merespons pemberitaan yang ditayangkan oleh medikomonline.com. Pihak Dinas Dikbud sudah melakukan imbauan kepada seluruh elemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Dikbud agar setiap kegiatan pembangunan baik ruang kelas baru atau rehab, sebelum dilaksanakan pembangunan tersebut harus dilengkapi dengan IMB terlebih dahulu.

Sejauh ini, tambah Dikdik, kegiatan pembangunan di lingkungan sekolah hanya mengacu kepada Juklak-Juknis dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “Yang mana untuk  kegiatan pembangunan gedung di lingkungan sekolah-sekolah, administrasi IMB tidak tertuang di dalam Juklak-Juknis tersebut, sehingga kami sedikit lalai untuk melengkapinya.  Namun dengan adanya kritik positif dari LAKRI terkait ketertiban IMB tersebut, kami menyambut baik, dan kami langsung memberikan intruksi kepada para kepala sekolah, bahwa semua kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung agar dilengkapi dengan  IMB, termasuk RKB di SMP N 3,” kata Dikdik.

Katanya, dipastikan ke depan ketertiban administrasi IMB pada setiap pembangunan di lingkungan Dinas Dikbud Kota Sukabumi akan menjadi prioritas. Bahkan diyakini bukan hanya di lingkungan Dinas Dikbud saja, mungkin di semua SKPD juga akan melakukan hal yang sama.

“Apalagi Kepala DPTMPT-SP Kota Sukabumi telah mengedarkan surat Imbauan kepada semua SKPD agar setiap kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dilengkapi IMB. Sudah barang tentu hal itu akan memberikan dampak positif terhadap ketertiban admistrasi IMB serta perizinan lainnya,” tandas Dikdik.

 

SMPN 3 Sukabumi respons kritik media

Sementara Ketua Komite SMPN 3 Kota Sukabumi  H Mulyadi sebagai  pelaksana pembangunan RKB di sekolah tersebut menyampaikan, “Selaku pelaksana kegiatan  pembangunan RKB di SMPN 3, saya secara pribadi maupun atas nama SMPN 3 Kota Sukabumi, menyampaikan terima kasih, kepada pihak LAKRI maupun kepada media elektronik medikomonline.com. Melalui pemberitaan beberapa waktu lalu, hal itu merupakan sebuah kritik yang sifatnya membangun untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Kami pun secara spontanitas meresponsnya dengan baik,” kata Mulyadi.

Lanjut Mulyadi menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan IMB RKB di SMPN 3 ke DPTMPT-SP Kota Sukabumi dan sedang diproses. Setelah nanti dilakukan survey Tim dari pihak DPTMPT-SP, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak yang membidangi perizinan, dipastikan  pada hari yang sama setelah dilakukan survey, IMB-nya juga langsung diterbitkan. “Karena administrasi lainnya yang menjadi persyaratan di dalam pengajuan IMB tersebut, sudah kami lengkapi,”  jelasnya.

Spontanitas Dinas Dikbud Kota Sukabumi untuk merespons tentang ketertiban administrasi IMB tersebut seiring dengan surat tanggapan yang diterima wartawan dari Bidang Gakda & SDA Satpol PP Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Gakda & SDA Sudrajat SH, dengan Nomor Surat 300/002/Bid.Gakda/IX/2018, pada tanggal 18 September 2018.

Sudrajat dalam surat tanggapannya menjelaskan, "Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor  9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1)  bahwa, setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB dan ayat (2), selain setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah daerah yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.” 
Namun demikian, tambah Sudrajat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Bangunan pada Pasal 3 ayat (3) dijelasakan bahwa, untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah tidak termasuk obyek retribusi (gratis).

Oleh sebabnya kata Sudrajat, berdasarkan kedua Peraturan Daerah Kota Sukabumi di atas, diharapakan ke depan setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh perorangan, badan maupun bangunan milik pemerintah agar tertib administrasi, yakni dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin-izin yang lainnya.

(Penulis: Iyan S/Editor: Mbayak Ginting )