Kepala SMKN 1 Tanggeung Diadukan, Dinas Penididikan Cianjur Belum Ada Tindakan
Jumat, 03 Februari 2017 | 10 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 108 kali

SMKN 1 Tanggeung Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

CIANJUR, Medikomonline.comAkibat tidak transparan dan oteriter dalam meminpin sekolah, Kepala SMKN 1 Tanggeung Cianjur Ir Sumariyah mendapatkan reaksi keras dari kalangan jajaran dewan guru dan tatausaha sekolah serta komite sekolah. Karena kecewa dengan kepeminpinan Sumariyah, para dewan guru dan tatausaha sekolah serta komite sekolah melayangkan surat pengaduan  kepada Kepala Dinas Pendidikan Cianjur, Inspektorat Cianjur, dan DPRD Cianjur pada tahun 2015 lalu.

“Dalam laporan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur diminta untuk mengambil tindakan sesuai dengan aduan dewan guru dan tatausaha sekolah serta komite sekolah SMKN 1Tanggeung Kab Cianjur,” ujar salah seorang dewan guru kepada medikomonline.com.

Namun sampai saat ini kepala sekolah tersebut tiadak diberi tindakan. Sebaliknya, malah dewan guru yang mendapatkan ancaman dari Akib Ibrahim yang saat itu menjadi Kabid Pembinan SMA/SMK di Dinas Pendidikan Cianjur.

Menurut salah satu anggota dewan guru yang minta agar jati dirinya tidak dimunculkan dalam pemberitan, ancaman ini diduga terkait Kepala SMKN 1 Tanggeung yang merupakan salah satu “boneka” dari Kabid pada saat itu.

Menurut Ketua Komite SMKN 1 Tanggeung, manajemen otoriter dan tertutup masih tetap dilakukan oleh Kepala SMKN 1 Tanggeung. Pihak sekolah tidak transparan dalam pengelolaan keuangan baik itu dalam pengelaon dana BOS maupun bantuan lainnya, seperti pembelian tanah untuk pengembangan sekolah yang dananya dari Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah Cianjur.

Lanjut Ketua Komite SMKN 1 Tanggeung, pihak kepala sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam pengembangan sekolah. Dalam pembelian tanah pengembangan sekolah ini pun diduga ada mark up harga tanah.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh komite sekolah, harga yang dikeluarkan oleh Pemda Cianjur berdasarkan arahan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Cianjur sebesar Rp90 ribu/m?2;. “Sedangkan harga umum di daerah tersebut jauh di bawah nilai jual objek pajak(NJOP) sebesar Rp20 ribu/m?2;,” jelas komite sekolah.

Pihaknya selaku komite sekolah mengharapkan agar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat  tidak menempatkan kepala sekolah tersebut di SMKN 1Tanggeung. Hal senada pun dibenarkan oleh para dewan guru. “Apabila Sumariyah dikukukan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, pihak komite sekolah dan dewan guru akan melakuan aksi penolakan,” ujar dewan guru dan komite sekolah.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala SMKN 1 Tanggeung di sekolah, menurut salah seorang staf tata usaha SMKN 1 Tanggeung, kepala sekolah sedang tidak ada di tempat.
Sampai berita ini diturunlan, belum ada penjelasan dari Sumariyah selaku Kepala SMKN 1 Tanggeung.

(Penulis: Oni/Editor: Mbayak Ginting)