Hindari Perpanjangan Masa Jabatan KPU dan Bawaslu
Kamis, 30 Maret 2017 | 8 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 191 kali
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta

JAKARTA, Medikomonline.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai ada beberapa hal yang janggal terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan KPU dan Bawaslu yang diwacanakan Pimpinan Pansus Undang-Undang Pemilu DPR RI. Menurut Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta, Pansus Undang-Undang Pemilu DPR seyogianya fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi dan pengawasan anggaran. Dalam hal ini KIPP Indonesia melihat Komisi II tidak fokus pada dua tugasnya sebagai pembuat paket undang-undang politik, seperti Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

    Kaka pun menyoroti kinerja Pansus Undang-Undang Pemilu, seperti terkait dengan kontroversi studi banding ke Eropa yang justru kontra produktif dengan melakukan komparasi unequal, membandingkan sistem dan pelaksanaan pemilu tanpa memperhatikan sejarah dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

    Selain itu, pembahasan paket Undang-Undang Pemilu terkesan sangat terlambat dan bertele-tele. Hal itu mencerminkan ketidakseriusan DPR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. “Ditambah lagi adanya wacana pengisian Penyelenggara Pemilu oleh partai politik. Selain tidak produktif dan menimbulkan ketidakpercayaan publik juga akan menguras energi, karena telah dilakukan sebelumnya namun ditolak oleh pendapat masyatakat umum,” ungkap Kaka kepada Medikom baru-baru ini.

    Jangan sampai tambahnya, kinerja Komisi II DPR menimbulkan permasalahan kelangsungan demokrasi melalui hambatan dan kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

    Oleh karena itu, KIPP Indonesia, jelas Kaka menyerukan kepada Pansus Undang-Undang Pemilu untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya dalam pembahasan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu/Pilpres, serta menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu.

    Komisi II DPR juga diimau segera menindaklanjuti proses seleksi KPU dan Bawaslu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dan tidak melemparkan pernyataan yang kontraproduktif serta meresahkan publik.

    Selain itu, Kaka memandang wacana perpanjangan masa jabatan KPU dan Bawaslu perlu segera dihentikan. Lantaran selain tidak memiliki dasar hukum, potensial melanggar hokum dan akan menimbulkan kerasahan di masyarakat. Lebih jauh lagi, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menghambat proses demokratisasi di Indonesia.

    “Pansus Undang-Undang DPR diminta untuk memahami sejarah dan perjalanan demokrasi dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia, sehingga memiliki pemahaman dan sikap yang melahirkan upaya untuk terus mendorong demokrasi dan kedaulatan rakyat bukan masalah sebaliknya,” tambah Kaka.

    Kepada publik, masyarakat sipil dan media ia meminta untuk tetap memantau proses pembahasan Undang-Undang Politik dan seleksi Penyelenggara Pemilu di Komisi II DPR. Mengingat adanya potensi yang kontra produktif dari rendahnya kinerja Komisi II DPR.***

(Penulis: ***)