Hj Tengku Marini SE Ingin Menumbuhkembangkan Program-program yang Hilang
Sabtu, 01 Desember 2018 | 9 Hari yang lalu | Di baca sebanyak 90 kali
Hj Tengku Marini SE, Ketua DPC Partai Berkarya Kabupaten Cirebon

CIREBON, Medikomonline – Berawal dari keingintahuannya akan kebenaran dari partai yang didirikan oleh keluarga Cendana, maka Hj Tengku Marini SE berkenan datang atas undangan yang diberikan rekannya dua tahun lalu. Ditemui dan berbincang dengan Medikomonline di teras belakang rumahnya yang asri, Jumat (30/11/2018), ia memaparkan panjang lebar awal mula bergabung di Partai Berkarya.

“Di lokasi sosialisasi agak bingung tapi tetap tenang melihat orang-orang yang datang tidak ada yang dikenalnya dan sebelum memulai sosialisasi ada yang mengusulkan untuk mengangkat Ketua terlebih dahulu supaya jalannya sosialisasi dan pembentukan pengurus DPC Partai Berkarya bisa berjalan dengan lancar,” urai Hj T Rini memulai perbincangan.

Akhirnya penunjukan ketua mengarah pada dirinya dan akhirnya disepakati untuk Ketua DPC Hj Rini. Orasi awalpun dia lakukan dengan meminta segenap yang hadir untuk turut serta mengembangkan partai di wilayah Kabupaten Cirebon secara kebetulan yang hadir mewakili perwakilan dari 20 kecamatan yang ada. Dirinya belum pernah ikut terlibat aktif dalam partai apapun selama ini, tapi untuk organisasi tingkat nasional Hj Rini saat ini menjadi Ketua Permata di Jakarta. Organisasi yang mengumpulkan warga Aceh (Persatuan Warga Aceh Jakarta) di Jakarta dan salah satu ketua di Madukara (Majelis Adat Budaya Kraton Nusantara) yang membawahi bidang kebudayaan dari hampir seratus kerajaan se Nusantara. Pasalnya Hj Rini merupakan salah satu keturunan ningrat Aceh dan ternyata salah satu putri dari ulama yang sedang ngetren sebagai oposon rezim saat ini, KH Tengku Zulkarnaen, Sekjen MUI.

Lebih lanjut Hj Rini menjelaskan kalau dirinya berminat dengan partai yang didirikan keluarga pak Harto karena dirinya merasa banyak program yang dikerjakan saat kepemimpinan beliau bisa dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat sampai di tingkat bawah, seperti ekonomi kerakyatan, koperasi, transmigrasi dan trilogi pembangunan yang langsung mengena dan dirasakan masyarakat. Salah satu program yang akan dikembangkan dengan mendirikan koperasi-koperasi dan klompencapir di tingkat desa yang saat ini sudah tidak dijalankan lagi. 

Saat memberikan sambutan awal dirinya menegaskan pada warga yang hadir sosialisasi kalau dirinya baru bisa aktif di bulan Maret karena sudah ada jadwal kegiatan yang harus dijalankan bersama keluarganya di bulan Januari dan Februari, dan meminta mereka untuk membantu melaksanakan agenda partai yang tidak sempat dikerjakan dirinya.

Kepengurusan dibentuk satu minggu kemudian dan sebelum dibentuk kepengurusan dari pusat dan disampaikan kalau kepengurusan ada beberapa gerbong, dan ada gerbong yang memang sudah lengkap akhirnya diundang ke rumahnya dia untuk diajak dialog dan bergabung untuk menyatukan gerbong yang terpisah. Akhirnya dicapai kesepakatan untuk tetap menunjuk Hj Rini sebagai Ketua DPC dan dirinya meminta ketua dari gerbong yang lain untuk menjadi sekretarisnya. Setelah adanya kesatuan pengurus dan dibentuk kepengurusan yang tetap hingga saat ini lalu bareng ke DPP untuk memberikan susunan kepengurusan untuk dilegalkan dan mendapat SK DPC.

Saat verifikasi faktual sudah terbentuk 38 kepengurusan di tingkat kecamatan se Kabupaten yang berjumlah 40 kecamatan. Walau waktunya hanya sedikit tapi sudah membentuk 40 kepengurusan tingkat kecamatan dan yang di-SK-kan baru ada 38 saja dan yang 2 kecamatan kepengurusan sudah ada dan lengkap personelnya. Untuk di tingkat ranting Hj Rini selaku Ketua DPC meminta para caleg untuk membentuk kepengurusan di tingkar desa yang juga berfungsi sebagai tim suksesnya. Dirinya juga menjadi Caleg untuk DPRD tingkat Propinsi Jabar Dapil XII, Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu. Dari 7 Dapil di wilayah Kabupaten dengan 50 kursi anggota DPRD, kader Partai Berkarya mengajukan 33 caleg yang tersebar di 7 dapil. Saat perekrutan awal yang dijadikan anggota dan dicari kader-kader militan dan sewaktu bertemu dengan warga ada yang meminta foto dari almarhum Pak Harto yang memang sudah jarang dilihat.

Untuk caleg-caleg dari provinsi dan pusat saat sosialisasi dan verifikasi partai belum ada yang terjun ke masyarakat tapi untuk saat ini sudah mulai terjun dan bersosialisasi khususnya caleg DPR RI sepertai Sultan Jorgie dan Mayjen Purn Yayat Sudrajat yang menjadi caleg di dapil VIII ini. Kalau untuk dirinya sebagai Caleg Provinsi Dapil XII sering diminta hadir oleh caleg-caleg untuk tingkat Kabupaten dan Kota Cirebon. Kalau Kabupaten Indramayu hanya sekali-kali saja hadir karena kalau diikutin juga dengan Indramayu akan terlalu lelah juga.

Untuk  parliamentary threshold yang disyaratkan 4 persen hanya berlaku untuk DPR RI saja sementara tingkat kabupaten/kota dan provinsi tidak terkena dampak dari 4 persen tersebut. Tapi Mas Tomi selaku Ketua DPP saat ini konsern dan fokus untuk memperoleh 4 persen parliamentary threshold tersebut dan yang di daerah yang notabene suara ada di daerah hanya mendukung saja dengan program-program yang jelas dari para caleg DPR RI untuk masyarakat.

Hj T Rini sendiri untuk menarik massa melakukan sosialisasi dan membantu warga untuk mendirikan koperasi. Seperti waktu adanya pesta laut di daerah Gunung Jati, dirinya berembug dengan warga dan anggota koperasi yang memang sudah tidak berjalan lagi dan dirinya meminta untuk diaktifkan lagi kalau perlu mendirikan koperasi baru, dengan kelengkapan aspek legalitasnya yang dibantu kader partai yang juga caleg di dapil tersebut.

Sampai saat ini yang dibantu sebatas kelengkapan aspek legalitasnya saja karena di DPP ada juga program Maritim Berkarya dan ada koperasinya juga. Dirinya selaku Ketua DPC hanya membuka jaringan di bawah tingkat masyarakat saja. “Karena bantuan tidak akan turun langsung ke pribadi tapi melalui organisasi yang ada,” urai Hj Rini mengakhiri perbincangan.

(Penulis: Hatta/Editor: Dadan)