Ironis, Spanduk Bakal Calon Bupati Bandung Barat Marak Gunakan Billboard Sosialisasi Program Daerah
Sabtu, 06 Mei 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 146 kali
Billboard sosialisasi program Dinas Sosial bagian atasnya ditutui spanduk bakal calon bupati Bandung Barat di Jalan Raya Cililin Sindangketa

BANDUNG BARAT, Medikom – Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih hampir satu tahun lagi, namun berbagai spanduk bakal calon bupati sudah menjamur di jalan-jalan protokol di KBB. Spanduk ada yang dipasang menggunakan bambu dan ada juga yang dipasang di bilbord yang permanen dengan ukuran yang bervariasi.

Bahkan ada  beberapa spanduk  yang dipasang di billboard (papan iklan-red) soasialisasi program dari berbagai dinas yang ada di KBB. Salah satunya billboard Dinsos KBB tentang proram penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditutupi oleh spanduk salah satu bakal calon bupati KBB.
Menyikapi maraknya sepanduk bakal calon bupati KKB, Lembanga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi Iwan Hermawan mengatakan kepada Medikomonline di komplek Perkantoran KBB Mekarsari Ngamprah, Selasa (2/5/2017), pilkada KBB masih lama, tetapi spanduk bakal calon bupati sudah marak bertebaran di Jalan Jalan Protokol KBB untuk mempromosikan diri.
Ironisnya kata Iwan, ada beberapa bakal calon bupati yang melakukan pelangaran Perda KBB dan bahkan ada sepanduk yang dipasang di billboard permanen milik pemerintah daerah. Spanduk tersebut menutupi sosialisasi program pemerintah, seperti billboard milik Dinas Sosial yang ditutui sebagian oleh sepanduk bakal calon bupati.

“Jadi sepanduk atau bilbor bakal calon bupati itu harus segera dicabut karna sudah curi start. Tahapan Pilkada juga belum ada dari KPU,” ujar Iwan.
Iwan meminta bakal calon bupati jangan memasang spanduk di fasilitas Negara, apalagi spanduk calon yang menempel di billboard milik pemerintah, seperti milik Dinas Sosial, Pertanian. “Tidak menutup kemungkinan ini terjadi di  semua billboard milik pemerintah daerah  ditempel spanduk  bakal calon bupati, sedangkan billboard milik pemerintah itu didanai dari APBD. Jadi itu jelas fasilitas negara yang tidak dibenarkan untuk kepentingan komersil atau pribadi,” kata Iwan.
Masih menurut Iwan, spanduk yang menutupi billboard sosialisasi program pemerintah itu jelas melanggar aturan. “Bakal calon bupati jangan halangi program pemerintah daerah dengan cara mengunakan billboard milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi bakal calon bupati. Jelas itu melangar aturan Perda No 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda No 29 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Perda KBB No 12 tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan,” tegas Iwan.

Lanjutnya, para bakal calon bupati nantinya kalau terpilih akan menjadi pelaksana Perda. Sementara baru bakal calon saja, mereka sudah melanggar perda. “Bagaimana nanti kalo jadi bupati?” tanya Iwan heran.
Billboard sosialisasi program dinas ke masyarakat umum bukan digunakan untuk pribadi. Iwan meminta calon bupati harus menjaga etika, estetika dalam pemasangan spanduk. “Saya pikir bakal calon bupati yang ada di KBB itu mempunyai kualitas, kapabilitas. Saya berharap bagi bakal calon bupati harus pro rakyat, bukan pro kepentingan golongan atau kelompok,” ujar Iwan.

Dengan adanya billboard sosalisasi pemerintah yang dimanfaatkan oleh bakal calon bupati itu mencerminkan bahwa calon bupati yang mengunakan faslitas billboard milik daerah itu tidak pro rakyat.
Sementara ditemui Medikom di temat terpisah baru-baru ini, Kepala Dinas Sosial  Heri Pratomo saat diminta tanggapan terkait billboard sosialisasi program PMKS milik dinas yang ditutupi spanduk oleh bakal calon bupati yang berlokasi di Jalan Raya Cililin Sindangkerta mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan  untuk melakukan kroscek ke lokasi.

“Jadi kita belum bisa berikan tanggapan karena kita belum cek ke lokasi. Kalau ternyata itu benar, kita akan koordinasikan dengan pihak Satpol PP dan Damkar, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita akan perintahkan  bidang untuk  ke lapaangan. Kita lihat dulu benar atau tidak bahwa billboard kita ditutupi,” kata Heri.

(Penulis: K.Fauzi.R/Editor: Mbayak Ginting)