Kinerja Pansus RUU Pemilu Buruk, KIPP Minta Pemerintah Siapkan Perpu Pemilu
Kamis, 27 April 2017 | 7 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 23 kali
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta

BANDUNG, Medikomonline.com - Pemerintah sudah harus mempersiapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemilu, untuk menyikapi terlambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh Panitia Khusu (Pansus) RUU Pemilu di DPR RI.

“Jika pun pemerintah tak membentuk Perpu, maka pemerintah dan penyelenggara Pemilu dapat menggunakan Undang-undang yang ada sebagai acuan yuridis penyelenggaraan pemilu,” kata Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta dalam keterangan persnya kepada Medikomonlie, Rabu (26/4/2017).

KIPP Indonesia menilai, pemerintah perlu menyikapi kinerja Pansus RUU Pemilu dan antisipasi yang harus dilakukan terkait keterlambatan pembahasan UU Pemilu tersebut. KIPP Indonesia juga menilai kinerja Pansus  RUU Pemilu di DPR buruk.

Kaka menegaskan, pada dasarnya Pansus RUU Pemilu sudah kehilangan basis legitimasinya, karena tak dapat melaksanakan tugas legislasi menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu pada saat agenda tahapan, mulai dari verifikasi parpol dan seleksi penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan  menggunakan Undang-Undang yang dibuat oleh Pansus RUU masa bakti tahun 2009-2014.

Lanjut Kaka, sampai saat ini DPR melalui Pansus RUU Pemilu belum mampu merampungkan dan mengesahkan pembahasan RUU tersebut di DPR. Sementara itu pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan pemilu Presiden harus sudah dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

Bahkan rangkaian kegiatan tahapan persiapan Pemilu dan tahapan pemilu harus sudah dilaksanakan paling lambat sejak 30 bulan sebelum hari H pelaksanaan Pemilu.

“Dengan asumsi menggunakan hasil kesepakatan pembahasan tentang tahapan Pemilu 2019, antara Pansus RUU pemilu, Pemerintah dan KPU, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka kita bisa menghitung kapan tahapan pelaksanaan agenda terkait Pemilu tadi dilaksanakan,” ujar Kaka.

Terkait tahapan pelaksanaan pemilu tersebut, Kaka menjelaskan beberapa kegiatan yang harus dan sudang sedang dilaksanakan, yaitu:

  1. Pelaksanaan verifikasi partai politik oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 2 tahun 2011 tentang partai Politik, Pasal 51 ayat 1A, maka pelaksanaan verifikasi tersebut harus sudah selesai pada tanggal 17 Nopember 2016.
  2. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 4 ayat 5, atau paling lambat dimulai sejak 17 Juni 2017.
  3. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan bawaslu sudah ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011.
(Penulis: IthinK)