Panwaslu dan Kemenag Purwakarta Gelar Sosialisasi Pilkada
Sabtu, 24 Februari 2018 | 2 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 57 kali
H Tedi A Junaedi

PURWAKARTA, Medikomonline – Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta melakukan sosilisasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta di Aula Hotel Grand Situ Buled, Kamis (22/2/2018).

Kepala  Kementrian Departemen Agama Kabupaten Purwakarta H Tedi  A Junaedi menyampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu  Partisipatif  Bersama Kementrian Agama, ada 11 Direct Program Prioritas  Kemenag. Salah satunya aspek netralitas Aparat Sipil Negara (ASN), dalam kontenstasi Pilkada dan legislatif karena ini merupakan program prioritas Kementrian Agama.

Kemenang  mengambil  inisiatif melakukan kerjasama dengan Panwaslu Purwakarta untuk memberikan pemahaman seluruh ASN Kementrian Agama dengan jenjang masing-masing,  KUA dengan ASN ke bawahnya, Guru dengan ASN ke bawahnya, Kepala Madrasah dengan ASN ke bawahnya. "Saya ingin dikontestasi Pilkada hari ini tidak ada satupun ASN di Kementrian Agama yang menjadi pelanggar undang-undang, baik UU ASN atau UU Pemilu,” kata Tedi.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Tedi mengirimkan  kepala seksi,  Kepala KUA, dan Pengawas Kepala Madrasah. Penyuluh juga semua dilibatkan untuk menyampaikan kepada teman- temannya yang tidak hadir. 

Kepala  Kementrian Agama Purwakarta tanpa tebang pilih akan memproses apabila ASN Kementrian Agama Purwakarta terlibat dalam Pilkada gubernur dan Pilkada bupati. “Apabila ada pelaporan ASN memberikan pemahaman dan menggiring kepada salah satu calon, jangankan menggiring. ada larangan "melike  saja" memberikan tanda "Jempol" saja itu ga boleh. Apalagi difoto bareng dengan para calon  itu jelas tidak boleh. Saya mengharapkan sosialisasi dapat tersampaikan kepada ASN Kemenag yang tidak bisa hadir pada saat ini,” ujar Tedi.

Dijelaskan Tedi, UU Pemilu melarang berkampanye di tempat ibadah. “Ke depannya Kemenag akan melakukan kerjsama dengan Panwas untuk melakukan sosialisasi pada DKM agar dapat pemahaman tempat ibadah tidak dipakai berkampanye,” pungkas Tedi A Junaedi.

(daup h/dadang nasir)