Pemerintah Praktikan Demokrasi Kriminal di Pilgub Jabar
Jumat, 22 Juni 2018 | 1 Bulan yang lalu | Di baca sebanyak 111 kali
Rusmin Effendy

JAKARTA, medikomonline – Pelantikan Komjen Pol Iriawan selaku Plt Gubernur Jawa Barat bukan saja sarat muatan politis, sekaligus bukti adanya intervensi pemerintah secara masif, terstruktural untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalan Pilgub Jabar.

"Inilah bukti pelanggaran hukum secara terbuka yang dipertontonkan pemerintah dengan mengabaikan supremasi hukum. Apapun hasilnya nanti jika paslon tertentu yang menang, berarti hasil pilgub cacat hukum. Inilah yang disebut preseden terburuk dalam demokrasi lokal. Artinya, pemerintah sedang mempraktikkan demokrasi kriminal," ujar pengamat politik Rusmin Effendy ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (21/6/18).

Menurut Rusmin, sesuai radiogram Mendagri yang beredar di media sosial, usulan awal yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas adalah Sekda Jabar. Tapi dalam praktiknya kok bisa berubah.

"Berarti ada maksud tertentu dari pemerintah menunjuk Komjen Iriawan yang saat ini masih sebagai jenderal aktif dan belum mengakhiri masa dinasnya. Ini jelas-jelas pelanggaran Undang-Undang Kepolisian. Karena itu patut diduga ada kepentingan politik di balik penunjukan tersebut," tukasnya.

Rusmin menjelaskan, ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam kasus tersebut. Pertama, secara psikologis akan berdampak luas pada ketidakpercayaan publik yang melaksanakan pilkada. Ini akan menjadi resistensi politik yang sangat mengkhawatirkan soal netralitas Polri sebagai wasit dalam pilkada.

Kedua, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah semakin berkurang yang pada akhirnya bermuara pada Pilpres 2019. Artinya, pemerintah sudah mempraktikkan demokrasi kriminal untuk mempertahankan kekuasaan 2019.

Saat ini, lanjut dia, rakyat sudah tidak percaya dengan institusi kepolisian yang terkesan tebang pilih dan sering mengkriminalisasi para tokoh yang berseberangan dengan pemerintah.

"Ada perlakuan yang tidak adil dan cenderung bersikap arogan jauh dari sapta marga dan profesionalitas. Buktinya, Polri cenderung bersikap reaktif terhadap tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Sejatinya, Polri sebagai aparat keamanan menjadi wasit, bukan malah terlibat dalam pusaran permainan politik praktis pemerintah," tegas dia.

Karena itu, lanjut dia, sudah harus dipikirkan agar Tap MPR yang menempatkan Polri sebagai institusi di bawah presiden dicabut agar Polri menjadi lembaga yang independen dan kredibel.

"Penempatan institusi Polri di bawah presiden justru menjadikan Polri tidak profesional dan cenderung menjadi alat kekuasaan negara untuk membungkam lawan-lawan politik. Ini berarti transisi demokrasi yang digembar gemborkan selama ini hanya kamuflase belaka," tandasnya.

Menyinggung paslon mana yang kemungkinan menang, Rusmin memprediksikan, dari empat paslon yang ada, kemungkinan paslon tiga punya kans menang.

"Saya optimistis, jika Pilgub Jabar ini berjalan fairness dan demokrasi, paslon nomor urut tiga punya kans lebih besar menang dalam pertarungan. Bagaimana pun Jabar merupakan barometer dan indikator kemenagan parpol secara nasional," ujarnya.

(Dudun Hamidullah)