Menyikapi Korupsi (E-KTP)
Senin, 20 Maret 2017 | 10 Bulan yang lalu

Oleh Dadan Supardan

(Wartawan Medikom)

 

Seorang sahabat menulis status di FB. Intinya menanyakan atau mungkin juga menggugat: kenapa kasus dugaan korupsi pada pengadaan KTP elektronik atau e-KTP yang menggasak triliunan rupiah uang Negara tidak diikuti demo besar-besaran? Padahal, begitu kusut-mawutnya penggunaan uang Negara. Presiden Jokowi pun dibuat gerah. Lantaran gara-gara perilaku korup, uang triliunan menjadi bubrah.

   Saya langsung me-like statusnya. Lantaran dipikir-pikir iya juga, korupsi sesuper jumbo itu layak mendapat reaksi besar. Setidaknya ada semangat bersama untuk mengawal penanganannya agar memenuhi rasa keadilan. Apalagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberi sinyal bakal menguak kasus korupsi yang lebih besar daripada kasus e-KTP.

   Para penikmat uang haram tersebut harus diusut tuntas. Jika benar-benar terbukti, mesti diganjar hukuman yang setimpal. Tak peduli para pejabat tinggi atau politikus sekalipun. Namun kembali lagi ke pertanyaan awal: kok ngga ada demo (damai) besar-besaran?

   Saya pikir sang sahabat juga tidak menghendaki terjadi demo besar-besaran yang ditakutkan mengarah pada tindakan anarkis. Hanya saja heran melihat reaksi publik yang tampaknya cukup hanya dengan menggelengkan kepala. Pertanda mengamini bahwa kasus korupsi e-KTP sebagai kejadian luar biasa. Sebuah ekspresi tanpa emosi.

   Mungkin juga substansinya bukan pada demo. Akan tetapi lebih pada kekhawatiran adanya sikap apatis masyarakat terhadap perilaku korupsi (e-KTP). Tak ada sensitivitas. Seolah korupsi berada jauh di luar persoalan dirinya. Dengan asumsi, para “tikus” tidak langsung menggerogoti harta miliknya. Padahal yang dikorup itu sesungguhnya uang rakyat. Uang miliknya juga.

   Apalagi melihat sikap para pihak yang disebut diduga menerima aliran dana menakjubkan pada kasus korupsi e-KTP. Mereka tampak innocence, dingin, lalu menyanggah dan menangkis. Bahkan ketika telah berbaju warna oranye KPK pun, terkadang para koruptor masih tampak senyam senyum. Tampil selalu penuh percaya diri. Hal itu membuat masyarakat tambah datar mereaksi kasus korupsi. Meskipun kejadiannya dipublikasikan saban hari berkali-kali.

   Apalagi, mengingat kejahatan korupsi demikian masif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) jauh-jauh hari telah merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Khususnya bagi koruptor kelas kakap. Rekomendasi disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Hotel Twin Plasa, Jakarta, Sabtu 14 September empat tahun silam. MUI menilai, selama ini hukuman bagi koruptor tidak mendatangkan efek jera.

   Sikap masyarakat berbeda terbalik seratus sembilan puluh derajat, ketika berhadapan dengan pelaku kriminal pencurian lainnya. Seperti yang menimpa Krisnanda Arifin (36). Warga Jalan Pramuka, Kelurahan Kertosari, Kota Ponorogo, tersebut tewas dihajar massa. Ia dituduh mencuri buah-buahan di salah satu warung di Jalan Suromenggolo, Kota Ponorogo, Selasa (7/2/2017). Krisnanda yang diduga mengalami keterbelakangan mental itu dikeroyok massa lantaran lari saat pemilik warung meneriaki korban sebagai pencuri.

   Bukan berarti menolelir terduga pencuri buah-buahan yang mungkin saja nilainya hanya Rp23.000-an. Akan tetapi betapa genjlongnya sikap manakala dibandingkan dengan reaksi kepada para pelaku korupsi. Ada perbedaan reaksi yang signifikan. Kepada terduga pencuri buah-buahan yang bisa diasumsikan berharga sekitar Rp23.000-an, masyarakat bisa beringas dan membabi buta. Akan tetapi kepada para terduga atau tersebut pelaku korupsi berjemaah senilai Rp2,3 triliun kerugian Negara, cukup dengan geleng-geleng kepala. 

Jadi, perilaku dugaan korupsi senilai Rp2,3 triliun tak semenjijikkan terduga pencuri buah-buahan senilai Rp23.000-an. Dalam hal ini, sikap masyarakat beringas ke bawah tapi lembek ke atas. ***

(Dadan Supardan)