Atur-Atur Bahasa Jelang Pilkada
Jumat, 22 Desember 2017 | 7 Bulan yang lalu

Oleh : Teguh Syafary (Warga Kabupaten Sumedang)

ADA yang berbeda dengan jalan-jalan di kota tahu Sumedang. Utamanya jalan-jalan di perkotaan atau tempat-tempat strategis. Biasanya pengguna jalan disuguhi baliho dengan aneka iklan produk dan jasa. Diperkirakan sejak awal tahun 2017 suasana mulai berganti. Baliho-baliho besar mulai diisi iklan diri jelang Pilkada 2018. Ya, iklan diri bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumedang.

Wajah-wajahnya pun beraneka rupa. Wajah petahana yang masih aktif menjabat dan mencoba peruntungan kembali mempertahankan tahta. Wajah yang hanya kita kenal fotonya, tetapi belum tahu karyanya. Wajah yang dulu pernah berkarya, pensiun, dan mencoba berkarya lagi. Ada pula wajah baru yang memperkenalkan diri dengan tampak malu-malu.

Mereka memiliki gayanya masing-masing. Mulai dari pose foto, pilihan baju, dan juga gaya bahasa nan mempesona. Seolah tidak ingin kalah dengan iklan ponsel ataupun alat kecantikan.  Mereka pun menggunakan pendekatan beraneka rupa. Selain metode konvensional menebar baliho di jalan-jalan, para calon bupati juga mulai menjaring simpati melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter sampai istagram. Para bakal calon bupati dan wakil bupati menyadari saat ini media sosial memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi akan lebih cepat tersampaikan tanpa sekat.  Contoh, bagaimana popularitas Ridwal Kamil yang begitu menjulang karena peran medsos ini.

Sayang, informasi yang disampaikan masih sebatas ‘bedak dan lipstik’. Wajah-wajah lama masih bicara yang itu-itu saja. Mereka belum menyampaikan prestasi dan bukti nyata atas kepemimpinannya. Atau bingung apa yang dapat dibanggakan? Wajah-wajah baru seolah sebatas menjual slogan sambil memikirkan apa yang hendak ditawarkan.

Para bakal calon masih sibuk dengan kemasan pencitraan diri belum kualitas diri. Semua menawarkan janji bin mimpi. Yah lupa, mereka kan politisi. Ada sebuah lelucon lama yang unik nan menggelitik. Jason Jones dan Shan Wareing menyampaikan, “Bagaimana caranya agar kita tahu kapan politisi berbohong?” Jawab, “Setiap kali mereka berbohong, mereka selalu menggerakkan bibir mereka.” Artinya, politisi tidak pernah berhenti berbohong dan akan selalu berbohong. Punten, eta sanes saur pribados. Saya hanya mengutip saja.

Politisi memang lihai dalam bergaya bahasa, utamanya eufimisme. Bahasa eufimisme berperan membungkus sampah jadi terlihat mewah. Meminjam kepentingan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan berduit.

Bahasa calon bupati dan wakil bupati masih banyak yang abstrak. Lukisan kali ye? Memang, bahasa politik lebih banyak berisi pendapat dan ungkapan tidak jelas bahkan sengaja dibuat tidak jelas. Bahasa politik dirancang untuk membuat dusta terdengar nyata dan benar adanya. Membuat omong kosong terdengar meyakinkan.

Terlebih jelang Pilkada, para bakal calon mulai memainkan drama. Memajang visi misi dengan rapi. Melambai tangan agar masyarakat mendekat. Bujuk rayu pun dilancarkan. Bagi yang tidak bisa ‘membaca’, yang dikatakan benar atau sebatas tipu muslihat, pasti terperdaya. Perlu wawasan agar dapat membedakan.

Para bakal calon bupati dan wakil bupati sebaiknya berbenah diri dalam memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Utamanya berbenah dalam penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Orwell mengajukan beberapa aturan penggunaan bahasa yang harus diterapkan para politisi. Aturan itu bertujuan mewujudkan komunikasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami.

Sebut saja, jangan gunakan metafora atau perumpamaan. Penggunaan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas membuat pendengar kesulitan memahami konsep yang diajukan. Jangan gunakan kata yang panjang kalau kata yang pendek mampu mengemukakan maksud yang sama. Jangan gunakan kata pasif kalau bisa menggunakan bentuk aktif. Ini terkait dengan masalah tata bahasa. Kalimat aktif mampu memberikan informasi lebih jelas dan langsung. Sedangkan bentuk kalimat pasif bersifat lebih formal, rumit, informasinya pun lebih sedikit dan jangan gunakan istilah asing, istilah ilmiah, atau jargon apabila ada padanan kata dalam kosakata sehari-hari yang maknanya sama.

     Selain aturan tersebut di atas, aturan lain yang perlu diperhatikan para bakal calon bupati dan wakil bupati, yakni janganlah sekali-kali menggoreng isu SARA. Pilkada Sumedang dapat belajar dari panasnya Pilkada-Pilkada sebelumnya yang disebabkan gorengan isu SARA. Masyarakat Sumedang sangatlah heterogen. Jangan ada yang coba-coba menyentil dengan sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan, dan golongan. Terlalu sayang mempertaruhkan persatuan hanya untuk kepentingan kekuasaan (sesaat).

     Pilkada 2018 menjadi pesta demokasi masyarakat Sumedang. Saatnya masyarakat mencermati bakal calon pemimpinnya yang ada sedari sekarang. Silakan bakal calon bupati maupun wakil bupati saling berlomba. Silakan memilah dan memilih bahasa yang tepat agar masyarakat terpikat. Silakan menunjukkan kualitas diri bukan sekadar obral janji. Sekian.

(Teguh Safari)