Berebut Hati Publik
Rabu, 12 September 2018 | 11 Hari yang lalu

Oleh Agil Nanggala

Dinamika Demokrasi

            Ciri negara demokrasi yang paling menonjol adalah terjaminnya hak asasi manusia (HAM), dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan rakyat bersifat mutlak dalam konsep negara demokrasi. Penyelenggara negara merupakan mandataris rakyat, sebagai dasar pembenaran menjalankan kekuasaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

            Setelah Amandemen ke-4 UUD NRI 1945, pada Tahun 2004 pemilihan Presiden Republik Indonesia tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat, sehingga rakyat bisa langsung menentukan siapa Kepala Negara yang akan menjadi pemimpinnya, selama 5 tahun ke depan. Intrik politik, tuntutan rakyat, perkembangan zaman, melahirkanlah konsep pemilu langsung Presiden sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Demokrasi berbicara bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara secara profesional, bijak, transparan, dan adil, sehingga kekuasaan kehakiman, pers, tidak bisa diintervensi dan dijadikan alat kekuasaan oleh penguasa. Upaya tersebut dimaksudkan guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Dengan penyelenggaraan kekuasaan negara yang sehat dan profesional, maka kewibawaan negara akan terasa, baik bagi masyarakat maupun bagi dunia Internasional.

            Sebagai negara yang baru mengenal demokrasi seutuhnya, wajar apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia, masih jauh dari kesempurnaan, terlebih kecerdasan masyarakat yang masih dirasa kurang, akibat belum meratanya pendidikan, menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

            Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, karena pemilu merupakan cara sah dalam meraih, mempertahankan, bahkan merebut kekuasaan, maka tidak heran apabila berbagai strategi dan jurus politik, dikeluarkan, demi meraih kemenangan dalam pemilu.

Realita

            Publik Indonesia disuguhkan dengan drama politik menjelang pemilihan Presiden. Jika tidak ada hambatan, pemilihan tersebut akan dilaksanakan pada 17 April 2019 (Detik.com, 2017), wajar apabila pemberitaan seputar pilpres selalu menghiasi kehidupan kita akhir-akhir ini.

            Tidak lengkap rasanya, jika para pasangan calon tidak membentuk tim pemenangan, baik berskala nasional, maupun kedaerahan, karena tanpa tim pemenangan, para paslon akan kepayahan dalam upaya mendulang suara terbaik publik.

            Politik jika tidak kompromi, maka konflik, tidak asing apabila setiap penyelenggaraan pemilu, selalu terjadi gesekan baik dari kalangan elit, maupun dari kalangan masyarakat itu sendiri, terlebih semenjak pelaksanaan Pilpres 2014 terjadi polarisasi politik yang kuat dalam masyarakat kita.

            Terlebih tren penggunaan media sosial, untuk mengakses berbagai informasi seputar politik, menjadi kemudahan tersendiri, sehingga masyarakat bisa langsung menilai intrik politik para politisi. Tak jarang yang kita lihat lebih kepada cacian, ironi demokrasi hari ini melahirkan jiwa-jiwa masyarakat yang kering dan terbawa arus.

            Berbagai upaya politik dilakukan oleh elit politik, demi tercapainya target raihan suara pemilu legislatif, maupun kemenangan pasangan capres yang didukung masing-masing  koalisi partai. Terdengar istilah generasi millenials, generasi spesial, lahir berkisar pada tahun 1980-2000an, mahir dalam penggunaan teknologi. Penduduk dalam kategori generasi millenials saat ini berjumlah 81 juta jiwa (Rumahmillenials, 2017).

            Tak ayal apabila generasi tersebut menjadi rebutan politisi dalam kontestasi politik di Indonesia. Untuk menarik perhatian dari generasi tersebut, politisi harus bergaya kekinian, atau zaman now.

Melihat perkembangan politik Indonesia saat ini, yang merambat pada dunia media sosial,  menjadi peluang baru bagi politisi untuk sekadar berkomunikasi dengan masyarakat, pada akhirnya berusaha menimbulkan citra politik.

 

Saling Rebut

            Dengan kemenangan politik yang ditentukan oleh suara terbanyak, tidak heran apabila masing-masing tim kampanye, berusaha menpersembahkan konsep kampanye yang kreatif dan efektif.

Lebih baik dibandingkan penggunaan sara dalam pelaksanaan kampanye, jika penggunaan sara dalam kampanye terus dibiarkan, berpeluang terwujudnya disintegrasi bangsa di Indonesia.

            Untuk memperbesar peluang kemenangan, masing-masing pasangan calon berusaha membranding bahwa mereka merepresentasikan kaum millenials, kubu pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menujuk Erick Thohir, sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional.

Masyarakat Indonesia tidak asing dengan orang yang satu ini, ketenaran beliau akibat sukses menekuni berbagai sektor bisnis, mulai dari media, hiburan sampai olahraga, terbaru nama beliau semakin bersinar setelah perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia yang megah.

            Kubu Prabowo-Sandi, diuntungkan dengan sosok cawapresnya yakni Sandiaga Uno, yang dikatakan banyak orang sebagai politisi kekinian, dan pembisnis ulung, merupakan kerabat dekat Erick Thohir.

Berbagai sektor binis telah digeluti, mengantarkan Sandiaga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, dengan logistik yang baik, dan kesuksesan beliau dari segi bisnis, terlebih pada Tahun 2017 memenangkan Pilkada DKI Jakarta, sebagai Wakil Gubernur, semakin melambungkan namanya.

             Tidak cukup dengan branding kaum milenials, demi memperkecil celah kekalahan, pasangan calon kembali melakukan klaim, pasangan idealis “Koalisi Semangka”, Nasionlis dan Religius, demi mengatasi isu sara yang kerap kali menyerang petahana, Jokowi memilih Cawapres yang kental dengan warna keagamaannya, tidak tanggung-tanggung, Ketua MUI Pusat yang langsung dipilihnya.

            Hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, sadar akan umur yang sudah tidak lagi muda, beliau memilih Sandiaga Uno, sebagai Cawapresnya, dengan alasan logistik, merepresentasikan millenials, dan Brand santri Post-Islamisme, yang diberikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman, kepada Sandiaga Uno.

            Walau paslon belum ditetapkan secara resmi oleh KPU, tetapi aroma persaingannya sudah terasa, dan kian panas, terlebih dalam tataran grassroots (akar rumput). Wajar karena bagian dari dinamika demokrasi nasional, yang mana masyarakat bisa menentukan pilihan politiknya secara leluasa.

            Upaya politik dilakukan, mulai dari mendekati komunitas motor sampai enterpreneur, menggunakan sneakers sampai menjadi runner. Baik kiranya apabila tidak dijadikan batu loncatan saja, tetapi mengakomodir segala gagasan positif dari komunitas tersebut.

            Segala tundak-tanduk politisi akhir-akhir ini, dilakukan untuk mendulang suara terbaik publik. Mereka berebut, sehingga pemasaran politiknya harus sebaik mungkin. Kita harus terbiasa dengan dinamika politik Indonesia, yang kadang menimbulkan ketidakpastian, panceklik negarawan, lalu hanya mendahulukan kepentingan golongan.

 

Suadara

            Politik adalah seni, permainan yang dilakukan dengan menarik-ulur kepentingan, upaya mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya. Sejarah bangsa yang penuh darah, tidak bisa ditawar kepentingannya, hanya demi kepentingan politik.

            Esensi dari pemilu merupakan media pendidikan politik bagi masyarakat, dengan tujuan melahirkan masyarakat yang cerdas berdemokrasi, memahami hak dan kewajibannya, agar turut serta dalam pembangunan nasional.

            Masyarakat harus paham akan esensi tersebut, agar tidak dicederai haknya, kita menyadari  kampanye adalah barometer kualitas pelaksanaan demokrasi di setiap negara. Berawal dengan rasioanlitas tersebut, kampanye harus beradu gagasan dan program, bukan saling caci dan menjelekkan.

            Indah apabila berpolitik tidak merendahkan lawan, siapa pun yang menang bukan karena lawannya lemah, tetapi karena memiliki keunggulan yang lebih, apapun kontestasinya, persaudaraan adalah yang paling utama. Nilai persatuan dan kesatuan Indonesia, yang tidak boleh luntur akibat konflik politik belaka, maka jadilah kesatria.

Penulis adalah Mahasiswa Departemen PKn FPIPS UPI Bandung      

(Agil Nanggala)