Dampak Tahun Politik
Minggu, 04 Maret 2018 | 8 Bulan yang lalu

Oleh YAYAT HENDAYANA

(Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Unpas)

HARUSKAH Tahun Politik berdampak ke berbagai bidang lain, khususnya terhadap bidang sosial dan ekonomi? Sejumlah pengamat berpendapat bahwa dampak Tahun Politik terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan sangatlah besar. Tahun 2018 sekarag ini disebut sebagai Tahun Politik karena pada tanggal 28 Juni mendatang akan berlangsung pilkada serempak, yaitu memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur di beberapa propinsi di tanah air serta memilih pasangan bupati/walikota di berbagai daerah. Di Jawa Barat  saja, selain memilih pasangan gubernur-wakil gubernur diselenggarakan pula pemilihan pasangan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota di 17 daerah dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ada empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang harus dipilih oleh warga Jawa Barat. Tak kurang dari tiga sampai empat paslon bupati/walikota yang harus dipilih oleh masyarakat di masing-masing daerah. Pilihan masyarakat pastilah berbeda-beda. Berbagai macam latar belakang yang menyebabkan pilihan itu berbeda. Ada yang karena ideologi, ada yang karena hubungan keluarga, ada yang karena tertarik oleh program paslon, bahkan tak sedikit yang tergiur oleh janji-janji paslon yang seringkali dilontarkan secara berlebihan oleh tim sukses masing-masing paslon.

            Tahun Politik 2018 sekarang ini akan berlanjut ke tahun 2019 yang akan datang. Pada tahun depan, tepatnya tanggal 17 April 2019 akan berlangung pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yang sekaligus juga akan memilih presiden. Presiden yang sekarang berkuasa, Ir. Joko Widodo pasti akan maju kembali untuk periode kedua. Lawannya belum tahu siapa, tapi salah saatunya yang pasti adalah Praabowo Subianto yang juga menjadi laawan Jokowi pada pemilihan presiden lima tahun yang lalu.

            Pilihan masyarakat tentulah berbeda-beda. Perbedaan ini sesungguhnya tak  harus menyebabkan pertengkaran atau bahkan permusuhan. Apalagi sampai menyebabkan timbulnya konflik horisontal. Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah mekanisme limatahunan. Lima tahun yang lalu ada pilkada, demikian pula lima tahun yang akan datang. Apabila mekanisme limatahunan yang sudah rutin itu menyebabkan timbulnya konflik horisonatl, sudah tentu luka yang ditimbulkan oleh adanya konflik itu tak bakal terpulihkan dalam waktu lima tahun. Tetapi masyarakat kita sekarang sudah cukup dewasa. Dewasa dalam menentukan pilihan, serta dewasa untuk menghindar dari kemungkinan timbulnya pertengkaran. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Tahun Polititik akan berdampak secara sosial patut dikaji kembali.

            Riak-riak kecil sebagai akibat dari perbedaan pilihan pastilah ada. Namun riak-riak itu tidaklah perlu dikhawatirkan benar. Sesungguhnya, yang seringkali membuat riak-riak itu menjadi gelombang adalah justru para elit politik, atau oknum elit politik.  Oknum-oknum elit politiklah yang sering menghembus-hembuskan nafas permusuhan di antara masyarakat yang berbeda pilihan.***

 

 

(YAYAT HENDAYANA )