Debat Pilpres 2019
Selasa, 29 Januari 2019 | 24 Hari yang lalu

Oleh Agil Nanggala

          Salah satu alur dari kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, adalah penyelenggaraan debat publik, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019. Secara esensial debat merupakan wahana beradu gagasan, argumen, dalam konteks kebaikan Indonesia ke depan.

          Pentingnya penyelenggaraan debat guna menjadi salah satu instrumen dalam menentukan pilihan politik. Pemilihan umum menjadi barometer kualitas pelaksananaan demokrasi di suatu negara, wajar apabila pihak berwenang selalu menyuarakan pesan kebaikan guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

          Cerita menarik pada Pilpres 2019 ini adalah polemik seputar dibocorkannya soal debat, dengan dalih persetujuan bersama paran timses calon. Mengakibatkan debat terasa hambar, serta spontanitas kedua pasang calon dalam menjawab berbagai soal sebagai represtasi tanggapnya mengatasi berbagai persoalan bangsa menjadi hilang.

 

Kejenuhan dalam Debat

          Terjadi kesenjangan antara yang diharapkan serta realita terhadap penyelenggaraan debat Pilpres 2019, yang dinilai hambar oleh mayoritas masyarakat, akibat dari kebijakan dibocorkannya soal tersebut. Petahana dan penantang kurang menggali materi secara esensial, sehingga setelah soal dibocorkan pun fungsi debat sebagai media pendidikan politik masyarakat kurang teraplikatifkan.

          Tidak menjadi masalah apabila dalam debat terjadi dinamika yang begitu panas, dilihat dari kacamata warga negara dewasa. Hal tersebut diwajarkan karena memang ranahnya, dan menjadi tempat dalam beradu gagasan. Tetapi yang terlihat malah sebaliknya, event nasional tidak diiringi dengan level pelaksanaannya yang juga harus berskala nasional.

          Bukan demi kepentingan pasangan calon, maupun elit politik tetapi demi kepentingan Indonesia, yang harus ditempatkan di atas segalanya. Demokrasi hanya alat untuk menyejahterakan masyarakat. Sendi kebangsaan yang harus selalu diterapkan di tengah kehidupan kebangsaan yang mulai luntur solidaritas serta  rasa saling menghormatinya.

          Kejenuhan debat tersebut dapat dideskripsikan dari beberapa poin di bawah ini:

  1. Debat kurang tereksplorasi dengan baik

Dalam pelaksanaan debat beberapa waktu yang lalu, pendalaman materi menjadi sorotan masyarakat, karena berjalan monoton, seolah apa adanya, peran debat pun dalam menggali visi-misi, serta program kerja calon menjadi tidak terlaksana dengan baik.

  1. Komunikasi politik yang kurang sempurna

Debat identik dengan menyampaikan sebuah pesan, terlebih pesan politik, baik secara halus maupun bersifat sarkas. Pesan politik menjadi bahan bakar bagi pasangan calon untuk membakar semangat timses atau relawan calon, bahkan meningkatkan elektabilitas dengan menghipnotis masyarakat, melalui komunikasi politik tertentu, namun kurang terlihat dari debat beberapa waktu lalu.

  1. Tidak merepresentasikan kesigapan calon dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa

Setiap negara memiliki permasalahan yang kompleks, terlebih negaraseluas Indonesia, tentu harus memiliki pemimpin yang berkualitas, berintegritas, guna mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan cepat, karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Debat yang terlaksana beberapa waktu yang lalu, kurang merepresentasikan hal tersebut, karena pola debat yang dikembangkan cenderung tidak alamiah, serta kurang menggali kecerdasan pasangan calon baik ranah intelektual maupun emosional.

  1. Tidak merepresentasikan penyelenggaraan demokrasi berlevel nasional

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pesta demokrasi nasional, dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, wajar apabila harus melambangkan kewibawaan negara, melalui rangkaian pelaksanaan pemilu yang berkualitas sertaberkeadilan. Tetapi pelaksanaan debat beberapa waktu lalu kurang merepresentasikan hal tersebut, mulai dari materi debat yang tidak mendalam, debat yang tidak mengeluarkan berbagai kelebihan dan kekurangan calon, serta esensi debat yang menghilang. Doktrin Indonesia negara yang besar seharusnya berkorelasi dengan pelaksanaan demokrasinya, terlebih yang bersifat teknis, seperti debat publik.

 

Menjadi Jawaban Masyarakat

          Kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan harus dievaluasi, guna meningkatkan kebermanfaatan serta keefektifan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Konteks debat pemilu yang soalnya dibocorkan, harus dievaluasi secara komprehensif, demi pelaksanaan pemilu yang berkualitas serta berintegritas.

          Debat publik, terlebih ranah pemilu Pilpres, menjadi salah satu instrumen masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, tentu masyarakat menginginkan calon terbaik menurut versinya masing-masing, sehingga menjadi kewajiban KPU dalam mengakomodir kepentingan tersebut.

          Debat harus mengeluarkan segala kelebihan dan kekurangan setiap pesertanya, baik dari ranah spiritual, emosional maupun intelektual. Membuat debat terasa menarik, serta mampu menyampaikan pesan politik tertentu, sehinggsa pilihan politik masyarakat dalam pemilu menjadi kokoh dan matang,  karena pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa.

Penulis adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI 2015

(Agil Nanggala)