Inspektorat Bergigi
Jumat, 03 Februari 2017 | 11 Bulan yang lalu

Oleh Dadan Supardan

(Wartawan Medikom)

Masih lekang dalam ingatan. Tindakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhir Oktober 2016 lalu itu menghentak dunia pendidikan. Kang Emil begitu sapaan akrabnya, memberhentikan beberapa kepala sekolah.

    Salah satu alasannya, karena para kepala sekolah ditengarai melakukan praktik pungli. Hebohlah situasi saat itu khusunya di Kota Bandung. Kebetulan kata pungli tengah awa-awal naik daun. Hal itu, seiring dengan instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas praktik pungli. Sekecil apapun.

    Ada hal yang menarik pada peristiwa tersebut. Sikap Kang Emil tidak ujug-ujug. Akan tetapi dilatarbelakangi oleh hasil proses penyelidikan yang dilakukan Inspektorat Kota. Ini dia kejutannya: ternyata inspektorat itu ada. Maksudnya, inspektorat mampu berbuat hingga menghasilkan sikap seorang pimpinan yang cukup mendasar. Dalam konteks ini, inspektorat tampak bergigi. Inspektorat juga punya nyali.

    Lalu, apa saja prestasi inspektorat selama ini. Apa saja “tangkapan” hasil pengawasannya. Rasa-rasanya adem adem saja, tuh. Atau jangan-jangan lebih banyak “main mata”. Prinsip TST (tahu sama tahu) sudah membudaya. Atau mungkin juga banyak “tangkapannya”, tetapi tak perlu terekspos ke publik. Yang penting secara substansi dapat menekan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.

    Bisa dibayangkan kalau inspektorat konsisten melakukan penyelidikan di semua lini. Sifatnya tidak sektoral atau temporer. Tidak juga berkesan ada pesanan. Lalu hasilnya direkomendasikan kepada kepala daerah. Baik yang menyangkut potensi penyimpangan yang dilakukan kepala daerah itu sendiri maupun bawahannya. Tentu akan berdampak signifikan terhadap kesehatan birokrasi. Potensi pungli dan korupsi bisa terkikis secara efektif dari dalam.

    Namun semua itu tampaknya masih sebatas angan-angan. Lantran faktanya, inspektorat belum berfungsi secara ideal. Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, selama ini KPK melihat peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah belum berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya: banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

    "Sudah ada lebih dari 60 kepala daerah, baik itu wali kota, bupati dan gubernur. Hampir dipastikan peran inspektorat tidak berfungsi dengan baik," kata Alexander Marwata dalam jumpa pers capaian dan kinerja KPK 2016 di kantornya, Senin (9/1/2017) sebagaimana dikutip dari jpnn.com.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, KPK juga menginginkan agar inspektorat di daerah independen. Kalau independen, KPK bisa kerja sama dengan lebih baik. Gayung bersambut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setuju dengan gagasan KPK.

    Seperti dikutip detik.com, Rabu (25 Januari 2017) Tjahjo menegaskan langkah tersebut perlu direalisasikan karena selama ini inspektorat daerah ditunjuk oleh Kepala Daerah. Hal itu menimbulkan rasa sungkan dari inspektorat untuk menindak aparatur Pemda.

    Jadi, penguatan inspektorat sudah saatnya dipercepat. Dibutuhkan regulasi untuk memayunginya. Dan hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah masalah independensi. Inspektorat daerah harus independen, tidak lagi di bawah kepala daerah. Selain itu, kapasitas pimpinan dan pegawai inspektorat juga harus ditingkatkan. Semuanya mesti berkompetensi sebagai auditor.

    Dengan demikian, kiprah inspektorat dapat diperhitungkan. Tidak lagi sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan. Inspektorat tidak akan seperti absen dalam mencegah maraknya penyimpangan. Bahkan menjadi alat deteksi dini. Apalagi, keberadaan inspektorat yang melekat di setiap instansi pemerintahan sangat memungkinkan untuk mengawasi secara detail penyelenggaraan pemerintahan. Ya, inspektorat jadi bergigi. ***

(Dadan Supardan)