PARTAI BARU DALAM PEMILU
Minggu, 02 September 2018 | 2 Bulan yang lalu

OLEH YAYAT HENDAYANA

 

SETIAP kali mau Pemilu selalu muncul partai-partai baru. Ada yang didirikan secara sungguh-sungguh, ada pula yang terkesan tidak serius. Yang tidak serius itu didirikan hanya sekadar ikut arus eforia. Setelah pada masa Orba jumlah partai di Indonesia hanya terdiri dari tiga, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokasri Indonesia (PDI), pada masa Reformasi pembatasan itu tak ad lagi. Setiap orang boleh mendirikan partai. Sesungguhnya, di masa Orba, oleh rezim penguasa kekuatan politik dibatasi hanya dua, yaitu PPP dan PDI. Adapun Golkar, mnenurut rezim ketika itu, bukanlah partai politik. Golkar hanyalah sebuah golongan dari orang-orang yang berkarya. Rezim ketika itu mengklaim bahwa rakyat sudah muak terhadap partai politik yang cuma omong doang dan tak ada karyanya sama sekali. Padahal, bagaimanapun Golkar adalah sebuah partai politik juga. Golkar tak bisa mengelak dari posisi itu ketika Orde Baru tumbang. Golkar beruntung besar karena rezim Reformasi tak memiliki nyali untuk membubarkannya. Tidak dibubarkannya Golkar, konon berkat peran besar dari Akbar Tandjung. Tanpa Akbar Tandjung, Golkar mungkin hanya tinggal nama. Di akhir masa Orba, kekuatan politik yang diakui rezim hanya ada tiga, yaitu Golkar, PPP, dan PDI-P (PDI-Perjuangan) sebagai “kelanjutan” dari PDI. Jika salah satu dari ketiga kekuatan yang ada pada masa Orba dibubarkan, maka ketiga-tiganya harus dibubarkan pula. Logika itulah yang konon digunakan Golkar sebagai perisai untuk mempertahankan dirinya dari kemungkinan dibubarkan oleh rezim Reformasi.

            Di masa Reformasi, ketika kesempataan untuk mendirikan partai baru dibuka luas, banyak orang yang menggunakan peluang itu. Mendirikan partai untuk meraih kekuasaan, siapa tahu partai yang didirikannya diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan. Banyak orang Golkar yang sudah terpental dari tampuk kepemimpinan, masing-masing mendirikan partai. Surya Paloh mendirikan Nasdem, Wiranto mendirikan Hanura, Eddy Sudradjat mendirikan PKPI. Banyak pula orang yang tiak mempunyai “latar belakang” Golkar ramai=ramai mendirikan partai. Ada PAN, Demokrat, dan PKB. Cukup banyak partai yang didirikan di awal reformasi itu yang tetap hidup hingga sekarang. Namun banyak pula partai yang tak mampu bertahan lama, layu sebelum berkembang, karena tidak berhasil meraih dukungan rakyat. Setiap habis pemiiu selalu saja ada partai yang tereliminasi. Namun demikian, banyak pula partai yang mendadak didirikan menjelang pemilu.. Oleh banyaknya orang yang berminat mendirikan partai untuk ikut bertarung dalam pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaisatu-satunya lembaga penyelenggara pemilmenentukan persyaratan-persyaratan yang cukup berat untuk dapat dipenuhi oleh mereka yang mendirikan partai dengan “modal pas-pasan”. Ketentuan bahwa partai harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentu tak bakal mungkin mampu dipenuhi oleh orang-orang yang mendirikan partai tanpa didukung sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.

            Hasrat untuk mendirikan partai menjelang peemilu, terus berlanjut hingga menjelang Pemilu 2019 mendatang. Dari sekian banyak partai yang didirikan, banyak partai yang tidak memenuhi persyaratan sbagai partai peserta pemilu. Salah satu partai baru yang persiapannya dilakukan scara matang adalah Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Dengan menggunakan semboyan “Untuk Kesejahteraan Indonesia”, partai itu memperoleh sambutan hangat dari masyarakat. Mungkin karena rakyat sudah muak terhadap partai-partai lama yang oknum elit partai dan oknum kadernya terlibat korupsi dalam jumlah –yang menurut ukuran rakyat biasa—sungguh=sungguh sangat fantastis. Perindo yang notabene partai baru, tentu elit dan kader-kadernya belum teruji apakah terbawa arus arus partai lama atau tidak.

            Merujuk beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga peneliti, Partai Perindo pun disukai oleh orang-orang muda, mulai dari generasi milenial dan sesudahnya. Hal itu merupakan dilema bagi Perindo. Generasi milenial adalah generasi yang lebih suka tinggal di rumah ketimbang berpayah-payah ke TPS. Itulah yang terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu. Namun dari pemilu ke pemilu jumlah artisipasi pemilih terus meningkat. Pemilih-pemilih pemula semakin sadar untuk menggunakan haaknya sebagai pemilih. Mereka semakin menyadari bahwa masa depan bangsnya, setidak-tidaknya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedikit-banyaknya turut ditentukan oleh penggunaan hak pilihnya. Tentu masih harus ditunggu apakah Perindo akan mampu melewati, atau setidak-tidaknya, menjangkau ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar empat persen.***

Yayat Hendayana

Ketua Pengelola Akademi Budaya Sunda dan

pengajar pada Universitas Pasundan Bandung.

(YAYAT HENDAYANA)