PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN COMMUNITY BASED CORRECTION
Kamis, 21 Februari 2019 | 1 Bulan yang lalu

Oleh: DR Hamja SH MH

 

Filosofi lahirnya konsep Community Based Correction dalam literatur hukum pidana, sudah dipahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa. Sebagai suatu sanksi hukum istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia.

Namun hukuman penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Akibatnya hukuman penjara menjadi sanksi primadona dibandingkan sanksi lainnya dalam sistem sanksi hukum pidana di Indonesia. 

Oleh karena itu sanksi pidana penjara menjadi sanksi yang paling sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Fase inilah yang merupakan bagian terpenting dan sejarah pemidanaan sebagai bagian dari pemenjaraan bagi narapidana. Karena pidana penjara pada akhirnya menggantikan sanksi pidana lainnya seperti pidana mati dan pidana badan, dimana dalam perkembangannya dianggap tidak manusiawi.

Sejalan dengan pemikiran kriminologi, wacana pergeseran pemidanaan penjara menggantinya dengan jenis pidana lain yang sifatnya non institusional. Di sini pidana perampasan kemerdekaan dianggap kontra produktif baik atas pertimbangan kemanusiaan, filosofis maupun pertimbangan ekonomis. Pemenjaraan dianggap tidak efektif untuk merehabilitasi dan mereintegrasi pelaku kejahatan terutama kejahatan tertentu, walau pemenjaraan tetap merupakan upaya terakhir (last resort) memerangi pelaku tindak kejahatan.

Bersamaan dengan itu, berkembang pemikiran-pemikiran baru mengkritisi pelaksanaan hukuman penjara seperti model Community Based Correction Restorative Justice maupun bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Intinya semua pihak (stakeholders) diharapkan terlibat mencegah dan megatasi tindak pidana tertentu, ikut bersama-sama memikirkan akibatnya di masa mendatang, lebih menuntut pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya (tidak hanya menjadi hukuman penjara), melibatkan partisipasi korban dan masyarakat umum.

Kebijakan non pemenjaraan atau deinstitusionalisasi penghukuman menjadi kebutuhan yang berkembang pada saat ini di masyarakat luas. Hasil penelitian ini pun ikut memperkuat landasan deinstitusionalisasi penghukuman, tapi bukan berarti menghapus hukuman penjara di Lapas. Keberadaan model Community Based Correction memperlihatkan kedinamisan mempertahankan kesinambungan Lapas dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal.

Selama ini Lembaga Pemasyarakatan diidentikkan dengan tempat hukuman kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Menurut Roeslan Saleh tidak ada kejahatan tanpa penjahat, dan sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan. Terlalu sederhana mengaggap kejahatan suatu kecelakaan belaka.

Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kaca mata hukum pidan menyerupai “hukum tanpa kepala”, tak jelas pandangan kemasyarakatannya. Seorang kriminal atau narapidana ada, bukan karena dibentuk secara lahiriyah tapi merupakan produk sosial di mana ia berada. Penghukuman bukanlah sesuatu yang lahiriyah tapi bagian dari konstruksi sosial dalam masyarakat.

Para praktisi lembaga pemasyarakatan sering mengungkap bahwa proses penghukuman pada tataran operasional awal mulanya dilakukan polisi, jaksa dan hakim. Namun fungsi hukuman lanjutan menjadi tanggung jawab lapas. Lapas sebagai lembaga dibebani peran melayani kepentingan masyarakat terkait dampak penghukuman. Di satu sisi, lapas diharuskan bisa menimbulkan efek jera fungsi preventif, di sisi lainnya diharapkan bisa memenuhi harapan atau tuntutan pihak korban kejahatan serta keluarganya. Petugas lapas tidak jarang dihadapkan pada peran dilematis dan paradoksal.

Kondisi Lapas di Indonesia menurut laporan penelitian sub kultur penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia memiliki beberapa persoalan yang khas. Antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung (over crowding). Semestinya kamar untuk maksimal 4 orang diisi dengan 10 orang penghuni tidur bersama bergantian. Petugas tidak begitu memikirkan pembinaan mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, penjaja makanan berkeliling demi menambah kebutuhan lauk pauk narapidana/tahanan. Persoalan-persoalan ini bagai fenomena gunung es, tidak terdeskripsikan secara baik dan menyeluruh, dan tertutup pandangan institusional tentang lapas.

Tetapi seiring perubahan tersebut, di mana pidana penjara telah menjadi pilihan utama dalam mempersiapkan terpidana yang kelak akan kembali ke masyarakat, timbul keberatan dari pemikir hukum pidana mengenbai penerapan sanksi pidana penjara kepada narapidana.

 

Keberatan pertama dari Herman G. Moller yang menyatakan sebagai berikut:                  

 

  1. Tujuan pidana penjara ialah menjamin pengamanan narapidana dan juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
  2. Bahwa hakikat dan fungsi penjara tersebut seringkali menyebabkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi narapidana yang berada di dalam penjara, yaitu berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.

 

Selanjutnya Clemmer seorang sosiologi dari Prancis menyatakan keberatannya dengan beranggapan bahwa penjara merupakan dinding dengan sel-sel, jeruji, dan kunci-kunci, umumnya mereka tidak melihat penjara sebagai system informasi yang disebut sebagai subkultur narapidana (inmate subculture). Akibatnya semakin lama orang di dalam penjara, maka ia akan berpotensi menjadi terpenjara. Dampaknya terhadap narapidana itu sendiri ialah ia akan melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar penjara.

Sejalan dengan itu Peter Hoefnageis menyatakan penerapan pidana akan mengakibatkan stigmanisasi terhadap narapidana. Hal ini disebabkan karena identitas seseorang narapidana akan terganggu di dalam masyarakat.

Stigmatisasi tersebut akan menghasilkan sanksi negatif bagi masyarakat, akibatnya narapidana akan mendapatkan dampaknya berupa kehilangan pekerjaaan dan disingkirkan dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, pemikiran pemenjaraan bukan bermaksud untuk penjeraan bagi narapidana, tetapi juga merupakan usaha bagi rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana sebagai warga binaan.

Dengan disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakata, maka sistem pemenjaraan yang bertujuan untuk pembalasan dan rumah tahanan berangsur-angsur dipandang yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana.           

Konsep rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bertujuan untuk membuat narapidana menjadi masyarakat yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan.  

Dalam mewujudkan konsep rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana, dikenal dengan konsep Community Based Correction (pembinaan yang berorientasi kepada masyarakat). Di mana hal tersebut merupakan perwujudan dari Standar Minimum Rules Of Treatment Of Prisoner (SMR tahun 1933) yang disusun oleh IPPC yang mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-Bangsa dengan resolusi tanggal 20 September 1934 Special Suplement No 123.VI.4 yang kemudian diimplementasikan kepada negara-negara anggota Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui resolusi dari Economic and Social Council  No. 663 (XXIV tanggal 31 Juli 1957).      

Gagasan pola pemasyarakatan yang sesuai dengan Standar Minimum Rules of Treatment Of Prisoners  ialah menganut pola reintegrasi sosial yang berorientasi pada pembinaan di dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan konsep Community Based Correctian.

Pemikiran konsep Community Based Correction menurut Ricard W Snarr ialah mengacu kepada pola Social Reintegration. Pola tersebut menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya menyatukan kembali (reintegration) narapidana dengan masyarakat, atau juga dapat disebut sebagai Community Based Correction. 

Pembinaan terhadap narapidana bukan hanya di luar tembok penjara (institusional treatment), tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep Community Based Correction. Pola reintegrasi sosial diharapkan mampu mengubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hal itu berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini berkembang filosofi alternatif yaitu Community Based Correction dan Restorative Justice. Kedua filosofi sangat berat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali narapidana dengan masyarakatnya.  

Maka sebagai perwujudan Community Based Correction tersebut, dibentuklah Lembaga Pemasyarakatan  terbuka berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.RR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabukak. Dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (integrate Criminal Justice System). (Editor: H Yonif)

Penulis adalah Pakar Hukum, Dosen Hukum Pidana Universitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat

(DR Hamja SH MH )