Perang Bintang di Pilgub Jabar
Senin, 05 Februari 2018 | 10 Bulan yang lalu

Oleh YAYAT HENDAYANA

(Dosen Program Sarjana

Dan Pascasarjana Unpas)

 

SUDAH bisa dipastikan empat pasangan calon akan berkompetisi di ajang Pemilihan Gubernur Jabar pada tanggal 27 Juni mendatang. Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang sering disebut “Duo DM”, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruhmanul Hakim yang menamakan diri pasagan “Rindu”, pasangan Ahmad Sudradjat-Ahmad Syaikhu (“Asyik”), dan pasangan Tb. Hassanudin-Anton (Amanah) Charliyan, yang menyebut diri pasangan “Hasanah”. Di dua pasangan yang terakhir, terdapat tiga orang jendral. Sudradjat yang menjadi  cagub berpasangan dengan Ahmad Syaikhu adalah pensiunan Mayjen TNI-AD, yang cemerlang secara akademis, juga cemerlang dalam kariernya. Tak hanya karier militer, melainkan  juga  karier sipil. Jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Dutabesar RI di RRC.        Pasangan “Hasanah” adalah pasangan TNI-Polri. Tb. Hasanudin adalah pensiunan TNI yang kini menjadi anggoa DPR-RI serta menjadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Pasangannya, Anton Charliyan yang pernah menjadi Kapolda Jabar, buru-buru mengajukan pensiun dini dari Kepolosian RI sebelum mengajukan diri ke PDIP untuk dicalonkan sebagai balon gubernur atau wakil gubernur yang diusung partai dengan lambang kepala banteng bermoncong putih itu.

            Sulit ditebak siapa calon yang bakal unggul dalam kontestasi nanti. Berbagai lembaga survey tak berani menyebut nama pasangan yang bakal unggul. Semua masih “cair”, kata mereka. Mereka juga mengatakan bahwa dunia politik itu dinamis. Tentu saja mereka berdalih untuk tidak menyebut nama karena khawatir “reputasi” mereka sebagai lembaga survey tak aka memperoleh kepercayaan lagi nanti kalau prediksinya ternyata meleset. Mereka hanya mengatakan bahwa tingkat elektabilitas pasangan anu lebih unggul dari pasangan-pasangan lainnya.

            Para pengamat politik pun tak berani meramal siapa yang bakal unggul. Pilgub nanti pastilah bakal ramai, kata para pengamat itu serempak. Kita tentu berharap agar keramaian itu sebatas keramain pesta dan bukan keramaian tawuran. Pemilihan gubernur adalah sebuah pesta demokrasi dan bukan ajang untuk adu kekuatan secara fisik. Pemilihan gubernur merupakan ajang ntuk mengadu gagasan. Kalau menang tentulah karena gagasannya diterima masyarakat, kalau kalah tentulah karena gagasannya tidak bisa diterima masyarakat. Atau tentu saja pasangan yang menang itu karena partai politik yang mengusung serta mendukungnya menggerakkan mesin partainya dengan baik, sedangkan yang kalah karena mesin politiknya tidak berputar.

            Siapapun yang bakal keluar sebagai pemenang dalam kontestasi nanti hendaknya menyadari bahwa kemenangannya itu merupakan amanah, bukan hanya dari para pemilihnya melainkan juga dari seluruh masyarakat Jawa Barat. Kita tentu berharap agar pemimpin Jabar yang dihasilkan dari pilkada serempak nanti adalah pemimpin yang memahami benar apa yang harus dilakukannya bagi kepentingan rakyat. Pemimpin yang paham benar akan makna reformasi. Di masa rezim sebelumnya, pemerintah harus berdiri paling depan dalam proses pembangunan, sedangkan rakyat hanya cukup berpartisipasi saja. Di rezim reformasi hal itu harus diubah. Rakyatlah yang harus berada di barisan terdepan dalam proses pembangunan, sedangkan pemerintah harus memfungsikan diri sebagai fasilitator bagi proses pembangunan yang dilakukan oleh rakyat tersebut.

            Dalam konteks itu, dalam rezim reformasi sekarang ini pimpinan pemerintahan harus mampu menggerakkan rakyat agar inisiatifnya tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah sekarang ini, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, inisatif yang tumbuh dari rakyat sering “dicaplok” menjadi program pemerintah. Menjadi program yang seolah-olah lahir dari kecemerlangan berpikir pemerintah daerah. Tentu dengan maksud agar anggarannya tidak jatuh ke tangan rakyat, melainkan ke tangan birokrasi sendiri. Kondisi itulah yang harus diubah oleh gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti.***

 

(YAYAT HENDAYANA)