Perpanjangan
Minggu, 05 Maret 2017 | 1 Tahun yang lalu

Oleh Dadan Supardan

(Wartawan Medikom)

Zaman sudah jauh berubah. Kebijakan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pun mengikutinya. Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) misalnya. Kini sudah menggunakan sistem elektronik. Selain itu, masa berlakunya seumur hidup. Tidak lagi mengenal kata perpanjangan.

    Petimbangannya jelas. Agar efisien dan ekonomis. Cetak KTP tak lagi menjadi rutinitas lima tahunan. Lo, kenapa baru diterapkan sekarang? Itu nggak terlalu penting. Yang jelas, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat 7 Bagian a telah mengatur masa berlaku KTP Elektronik seumur hidup. Selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.

    Inilah birokrasi masa kini. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Bukan birokrasi zaman sontoloyo: kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Jadi sekarang lebih terasa, kebijakan memperpanjang masa berlaku KTP tempo lalu sangatlah mengada-ngada.

    Kebijakan yang sifatnya mengada-ngada juga terjadi di sekolah. Dulu ada keharusan para siswa untuk melakukan daftar ulang. Entah sekarang masih berjalan atau tidak kebijakan irasional tersebut. Yang jelas, daftar ulang diikuti dengan kewajiban membayar sejumlah uang. Mudah ditebak: substansinya tak lebih dari sekadar persoalan fulus.

    Sejalan dengan semangat birokrasi melayani, Kementerian Perdagangan pun membuat terobosan. Baru-baru ini, Mendag telah menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surai Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap lima tahun sekali. Selain itu, pengurusan Tanda Daftar Perusahaan pun disederhanakan.

    Penghapusan perpanjangan SIUP diatur dalam Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017. Sedangkan, kemudahan urus TDP dan penghapusan biaya administrasi diatur dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017.

    Pada prinsipnya, Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan dan kemudahan berusaha kepada seluruh pelaku usaha di bidang perdagangan. Dengan demikian, akan menambah gairah masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha.

    Terkait dengan masalah perpanjangan, masyarakat juga kemungkinan menungggu kebijakan-kebijakan populis lainnya. Salah satunya barangkali berharap ada penghapusan juga atas kebijakan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) setiap lima tahun sekali. Logika sederhananya, KTP bisa tanpa pepanjangan, mengapa SIM juga tidak berlaku seumur hidup.

    Seperti diserukan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane beberapa waktu lalu. Salah satunya Neta menilai jika masa berlaku SIM ditetapkan seumur hidup akan menghindari aksi percaloan.

    Apalagi menurutnya, di banyak negara masa berlaku SIM ditetapkan seumur hidup. Tinggal masalah pengawasannya yang diperketat. Sanksi bagi pelanggar pun dibikin sangat tegas. Namun barangkali ada pertimbangan lain yang membuat SIM belum bisa diberlakukan untuk seumur hidup. Atau hanya masalah waktu saja.

    Jika semua kebijakan perpanjangan yang memberatkan masyarakat dihapus, akan sangat terasa begitu melengangkan. Ke depan kebijakan perpanjangan hanya akan terkait dengan yang sifatnya memudahkan masyarakat. Misalnya perpanjangan kebijakan pembagian rastra, program rutilahu dan sebagainya.

    Selain itu, perpanjangan akan terasa mengasyikkan. Karena hanya ada pada pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya. Yaitu perpanjangan waktu manakala tak ada yang menang di saat waktu tanding telah usai. ***

(Dadan Supardan)