Polusi Politik
Senin, 11 Juni 2018 | 2 Bulan yang lalu

Oleh Agil Nanggala

Dalam negara demokrasi tentu setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sebagai konsekuensi logis negara jika menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Hal tersebut memengaruhi konstelasi politik dalam sebuah negara, sehingga setiap individu bisa membentuk partai politik, dengan verifikasi KPU tentunya. Ini menandakan komitmen dari sebuah negara, untuk menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negaranya, dengan dalih supaya masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembangunan melalui kegiatan politik.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang unik. Mereka menggunakan media sosial untuk melihat bahkan memperhatikan kondisi politik dalam negerinya. Ini menandakan masyarakat kita sudah cerdas dalam menilai perilaku politik pejabat negeri. Indikasi lain, kegiatan politik mulai masuk dalam ranah media sosial, membuat masyarakat kita menjadi masyarakat pencaci dan berjiwa munafik. Kegiatan politik memang tidak ada hentinya untuk dibahas, perilaku politik menjadi konsumsi publik, karena tarik ulur kepentingannya memang menarik, terlebih sifat politisi yang seolah memiliki sifat heroik.

Pemilihan umum merupakan hal yang ditunggu-tunggu berbagai elemen masyarakat, terlebih politisi, karena pemilihan umum merupakan cara sah secara konstitusi dalam merebut bahkan mempertahankan kekuasaan. Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan politisi dapat memainkan kebijakan, dan menanggung hajat hidup orang banyak. Pemilihan umum diidentikkan dengan pesta demokrasi. Bagaimana tidak, politisi mereduksi seolah kemenangan politik dalam pesta demokrasi adalah kemenangan rakyat.

Pemilihan umum ramai dengan pemasangan spanduk, baligo, pamflet, iklan dan alat peraga calon lainnya. Kita melihat setiap lima tahun sekali, hal tersebut selalu menghiasi lingkungan kita dan sekitarnya. Seolah wajah mereka menjadi harapan baru, bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Inilah pesta demokrasi di mana semua peserta saling berlomba dalam mendulang suara terbaik publik. Beribu spanduk, pamplet, dan kaos sang calon dicetak, dan dipasangkan di berbagai tempat yang menjanjikan. Ini adalah usaha supaya citra politik mereka meningkat. Tidak bisa kita mungkiri bahwa luasnya wilayah Indonesia dan sifat masyarakatnya yang heterogen, membuat politisi harus membuat strategi yang baik dalam meraih citra publik.

Fenomena yang terjadi hari ini, disadari atau tidak disadari telah menjadi keberlangsungan yang semu di mata masyarakat. Setiap hari politisi menjargonkan visi misi, dan janji pada akhirnya terlibat korupsi. Beribu spanduk dan pamflet yang telah terpasang dari pada menghiasi, cenderung membuat lingkungan menjadi semrawut. Sebagai hal yang dianggap “medan juang” oleh para politisi, sikap dan segala intrik politik mereka dianggap sebagai konsekuensi logis dalam merebut citra terbaik publik. Apapun yang masyarakat nilai yang penting mereka sudah berusaha, supaya perjuangan mereka tidak sia-sia, karena modal telah terbagi, maka kemenangan menjadi harga mati.

Di Jepang, kita mengenal patung Hachiko, sang anjing yang setia. Setiap hari anjing tersebut menunggu majikannya pulang di stasiun kereta api, sampai akhirnya majikannya meninggal di tempat kerjanya, dan tidak pernah pulang ke stasiun di mana Hachiko menunggu majikannya. Walaupun oleh keluarga, masyarakat sekitar Hachiko dipulangkan ke rumah majikannya, tetapi Hachiko selalu kembali ke stasiun tersebut, dan setia menunggu pulang majikannya, sampai akhir hayat Hachiko. Pada akhirnya fenomena kesetiaan Hachiko diabadikan menjadi patung atau tugu Hachiko di dekat stasiun kereta api.

Kontras jika dibandingkan dengan Indonesia, kita melihat politisi jika ingin dikenal oleh masyarakat maka mereka harus membuat spanduk, pamflet, atau memasang iklan dan yang lainnya. Ketika selesai pemilihan umum, maka hal tersebut telah habis masa pakai, dan terbuang sia-sia. Sifat mereka yang datang pada saat butuhnya, yakni lima tahun sekali, menjadi titik lemah mereka dalam dikenal oleh masyarakat. Inilah realita yang harus kita maknai bersama, jangan sampai pesta demokrasi hanya menjadi alat politisi dalam melancarkan maksud dan tujuannya saja, tetapi harus menjadi upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Republik Indonesia.

Politisi harus memberikan perjuangan terbaik, dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Jangan juga hanya datang pada saat butuhnya, yakni pesta pemilihan umum, atau kampanye. Seharusnya setiap hari mereka datang kepada masyarakat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena mereka merupakan orang yang peka terhadap permasalahan kehidupan sosial dan politik masyarakatnya.

Sosialisasi program politisi, jangan hanya mengandalkan alat peraga kampanye saja, karena pada akhinya akan  menjadi polusi politik. Masyarakat bisa jemu, dan pada akhinya politisi atau partai politik tidak bisa menggunakan fungsinya sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat. Sudah banyak yang lupa, karena politisi dibuai kekuasaan dunia. Jangan sampai negara ini menjadi tempat bertarung merebut kuasa, dan entah sampai kapan akhirnya.

 

Agil Nanggala

Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

(Agil Nanggala)