Surat
Rabu, 27 September 2017 | 8 Bulan yang lalu

oleh Dadan Supardan

Bagi yang merasa tersudutkan, bagai ditampar di depan keramaian saat terbit surat politik itu. Namun bagi yang merasa tersanjung, ibarat ketiban durian runtuh. Itulah imbas dari surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar terkait dengan penetapan calon kepala daerah baru-baru ini.

  Surat dimaksud, yaitu Surat Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Surat bernomor B-1297/GOLKAR/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 tersebut ditandatangani Ketua Harian H.A.M Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

  Isinya menetapkan Drs H Iing Syam Arifin sebagai calon kepala daerah Kabupaten Ciamis yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018. Surat berstempel resmi itu ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Salah satu tembusannya disampaikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis.

  Hebohlah internal Partai Golkar Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Lantaran selama ini mereka meyakini nama H Asep Herdiat Sunarya yang akrab disapa H Herdiat-lah yang dijagokan. Sidang pleno Partai Golkar Ciamis dan hasil survei salah satu lembaga survei pun mengunggulkan H Herdiat.

  Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jabar yang juga Ketua Bappilu Jabar dr Herman Sutrisno MM merasa aneh bahkan terkejut dengan keluarnya surat DPP seperti itu.  Herman mempertanyakan keputusan DPP Partai Golkar yang tidak konsisten, bahkan terkesan tidak prosedural dan tidak transparan.

  Sebab menurutnya pada rapat terakhir 4 September 2017 telah disepakati untuk menunda keputusan bagi Kabupaten Ciamis dan Purwakarta. Untuk Kabupaten Ciamis dan Purwakarta dalam rapat disepakati dipending hingga Oktober mendatang. Termasuk untuk penetapan calon Gubernur Jawa Barat. Rapat resmi itu dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Sekjen, Agun Gunandjar Sudarsa dan Nurdin Halid.

  Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Tim Pemenangan Pemilu dan Pilkada wilayah Jawa I (DKI, Jabar, Banten) sendiri merasa tidak tahu menahu soal keluarnya surat edaran tersebut. Bahkan ia menegaskan tidak pernah diajak bicara ihwal calon bupati Ciamis yang akan diusung Partai Golkar.

  “Yang jelas, saya akan tetap mendukung orang baik untuk yang terbaik yakni H Asep Herdiat Sunarya yang akrab disapa H Herdiat,” tegasnya.

  Itulah politik. Pro dan kontra adalah hal biasa. Seperti diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi Golkar Kuncoro Jati Suroso, penetapan H Iing Syam Arifien sebagai calon Bupati Ciamis dari Parati Golkar tidak perlu dikagetkan. Sebab, H Iing Syam Arifien adalah Dewan Penasehat (Wanhat) Partai Golkar dan keluarga besar Golkar.

  Masih berbicara surat dari “DPP Partai Golkar”. Kali ini lebih menghebohkan. Lantaran isi surat tak bernomor dan tanpa stempel itu menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Golkar.

  Reaksi pun bermunculan. Dari pihak DPP Partai Golkar menegaskan surat tersebut bodong. Akan tetapi walaupun surat bodong, tetap saja meniupkan kerisauan di kalangan kader Partai Golkar. Buktinya, para kader Partai Golkar Kabupaten Bandung dan Cinjur ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

  Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga tampak kesal dengan beredarnya surat bodong tersebut. Namun ia lebih memperlihatkan jiwa besarnya. Dedi dengan tegas menyatakan siap mundur dari ketua DPD manakala keberadaannya tidak membawa kemajuan bagi partai berlambang beringin. Bahkan ia juga rela tidak diusung Golkar di Pilgub mendatang.

  Di sisi lain Dedi Mulyadi juga mengungkapkan adanya permintaan uang Rp10 miliar dari orang yang mengaku dekat dengan DPP Partai Golkar agar rekomendasi bisa keluar. Nah, untuk urusan mahar politik diharapkan hanya ulah oknum belaka. Lantaran masyarakat Jawa Barat sangat menanti pemimpin pilihan yang berkelas, berkualitas, dan menjunjung moralitas.

  Dalam hal ini, layak dikeluarkan surat (asli bukan bodong) atas nama rakyat Jawa Barat. Isinya meminta kepada partai manapun agar tidak menjerumuskan lembaga pada praktik mahar politik. Sebab sudah bisa dipastikan ujung-ujungnya akan melahirkan pemimpin koruptif. ***                            

(Dadan Supardan)