Tangkap Tangan (Lagi)
Rabu, 19 Desember 2018 | 3 Bulan yang lalu

Oleh Dadan Supardan

(Wartawan Medikom)

 

Istilah tangkap tangan menjadi kian fenomenal. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gandrung “memanen” tangkapannya melalui aksi operasi tangkap tangan (OTT). Aksi tangkap tangan ini selalu saja membuat geger. Lantaran hasil tangkapannya tak lain dari para pesohor negeri, orang terhormat, pemilik jabatan mentereng, atau setidaknya bukan masyarakat biasa.

Untuk sekadar contoh, di Jawa Barat setidaknya ada enam kepala daerah yang tersandung kasus korupsi pada 2018. Yang paling anyar, Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irvan Rivano Muchtar kena OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/12/2018).

Yang menggelikan, penangkaptanganan Rivanto disambut sukacita masyarakat. Mereka berkumpul menggelar syukuran di alun-alun, usai salat Jumat. Ada pesta nasi liwet dan pemotongan ayam di pendopo. Bahkan, banyak sopir angkot menggratiskan tumpangan kepada warga.

Sebelumnya, Bupati Subang Imas Aryumningsih, terkena OTT oleh KPK pada Februari 2018. Dua bulan kemudian, giliran Bupati Bandung Barat Abubakar terkena OTT KPK. Begitupun dengan Wali Kota Depok Nur Mahmudi. Pada Agustus 2018, ia ditetapkan tersangka oleh Polresta Depok. Lalu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkena OTT KPK pada Oktober 2018. Pada bulan yang sama, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, juga terkena OTT KPK.

Melihat dereten kepala daerah yang terkena OTT, semua itu mengindikasikan betapa embisilnya mental para pejabat negara. Pertanyaan mendasarnya, berapa persen kepala daerah yang bebas dari korupsi? Rasa-rasanya agak berat untuk menjawab hanya sedikit.

Karena, jangan-jangan mereka yang tertangkap hanyalah sedang apes saja. Mereka bernasib sial teleponnya nyambung ke kantor KPK. Yang lainnya, sesungguhnya “berlomba” mengakali bagaimana menggerus uang Negara. Yang membedakan hanya pada strategi, cara, dan gaya

Bukankah sesungguhnya korupsi merupakan dua kecakapan. Kecakapan pertama bagaimana koruptor dapat menyembunyikan. Kecakapan kedua bagaimana KPK piawai membongkarnya.

Tidak baik dan tidak benar memang kalau kita menggeneralisasi satu perkara. Namun melihat alot dan mahalnya perebutan kekuasaan dan jabatan menimbulkan tanda tanya. Apa yang sesungguhnya dicari mereka? Benarkah ingin menyejahterakan masyarakat? Benarkah akan mengangkat harkat derajat rakyat? Lagi-lagi, rasa-rasanya masih jauh panggang dari api.

Makanya mumpung tengah menghadapi pemilihan presiden, carilah sosok yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pilihlah figur yang memungkinkan dapat mencerdaskan masyarakatnya.

Atau, kalaupun memberikan kesejahteraan merupakan hal yang terlalu muluk dan fiksi, pilihlah calon presiden yang akan membuat KPK berlimpah “tangkapannya”. Baik melalui tangkap tangan maupun tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

Sebab bisa jadi sesungguhnya kesejahteraan rakyat dapat digapai manakala KPK sering melakukan panen raya. Dengan demikian uang rakyat mengalir jernih pada alurnya. Pembangunan berjalan secara sehat dan sempurna. Tidak lagi terkendala oleh pejabat atau penguasa laknat. ***

(Dadan Supardan)