Loading

Penyebab Banjir Bandang di Citengah Bukan Bangli


Penulis: Nanang/Editor: Mbayak Ginting
16 Hari lalu, Dibaca : 52 kali


Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir berserta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang saat memberikan keterangan usai Rapat Koordinasi Pertanahan di Gedung

SUMEDANG, Medikomonline.com - Bencana banjir bandang di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan yang terjadi pada hari Rabu (4/5/2022) lalu disinyalir bukan karena alih fungsi lahan dengan adanya bangunan liar (Bangli). 

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang saat memberikan keterangan usai Rapat Koordinasi Pertanahan di Gedung Negara, Selasa (10/5/2022).

"Kita sudah analisa, isu bangunan liar bukan menjadi penyebab banjir bandang. Itu lebih disebabkan curah hujan yang tinggi ditambah longsoran di hulu sungai sehingga tidak kuat menampung (air hujan)," ujarnya.

Budi menyebutkan, meski bukan penyebab banjir, bangunan liar yang tersebut melanggar Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. "Oleh hal itu, secara persuasif dilakukan pengaturan kembali agar bangunan tidak dekat dengan badan sungai," ucapnya.

Jika masih membandel, kata dia, pihaknya tidak segan untuk bertindak tegas dengan membongkar bangunan atau bahkan mempidanakan. "Saat ini sudah dihentikan sementara  oleh Bupati karena ada nyawa yang hilang. Harus ada izin. Kalau masih ngeyel, kami tindak tegas, kita bongkar atau dipidanakan," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Budi, HGU/Eks HGU Margawindu juga bukan menjadi penyebab banjir karena selain letaknya jauh, kerapatan vegetasi tanaman yang masih didominasi oleh hutan dan kebun teh dinilai masih sangat bagus.

"Eks HGU akan kita lakukan kebijakan pertanahan. Semua akan ditata kembali untuk kepentingan Pemda Sumedang. Tentunya kita pasti  memperhatikan warga yang sudah lama tinggal di sana. Syaratnya tidak boleh dibangun masif karena itu (berada) di hulu," kata Budi.

Sementara itu, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menyampaikan, Pemda Sumedang bersama dengan pemerintah pusat akan menata lahan eks HGU di Margawindu dengan cara HPL serta melalui proses redistribusi lahan.

"Alas haknya akan kami dapatkan dulu, ada HPL dan redis. Lalu kami tata. Di atas memang sebagian eko wisata dan bangunan-bangunan non permanen yang terbuat dari kayu," ungkapnya.

Dikatakan Bupati, kerapatan vegetasi di Sungai Cihonje dan Margawindu berdasarkan citra satelit masih sangat bagus dan ke depannya akan ditata supaya menyerap air.

"Saya bersyukur kehadiran Pak Dirjen menjadi bagian solusi bersama dalam mengatasi persoalan lahan dan tata ruang di Margawindu. Konkret komitmennya akan diberikan kejelasan terkait tanah eks perkebunan," pungkasnya. 

Tag : No Tag

Berita Terkait