Loading

Hindari Markup, DPRD Jabar Sarankan Bansos Berupa Uang Tunai


Penulis: IthinK
13 Hari lalu, Dibaca : 46 kali


Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih (Foto: Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat (Jabar) telah mengajukan Pemberian Bantuan bagi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KTRS) untuk menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ke Pusdatin Kemensos.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Yuningsih mengapresiasi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat setelah dilaksanakannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 20 Juli 2020 tersebut.

Menurut Yuningsih, pemberian Bansos tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah di masa sulit pandemic Covid19 seperti sekarang ini.

"Saya setuju (Bansos) karena memang ini bukti pemerintah hadir. Saat ini kan berarti kan penutupan total, masyarakat teriak karena kesulitan. Walaupun ini waktunya hanya tujuh belas hari," ujar Yuningsih, Minggu (18/07/2021).

Yuningsih pun kemudian menyarankan bentuk bantuan bagi masyarakat berupa uang tunai. Dirinya khawatir apabila dalam bentuk barang, resiko markup atau penggelembungan harga bisa dengan mudah terjadi.

"Bentuknya sudah jangan lagi ada bentuk barang ya. Masa susah seperti ini takutnya ada orang-orang yang picik dan kotor. Jangan sampai tertawa dan menari di atas penderitaan rakyat. Jadi lebih baik diberikan berupa uang tunai," tuturnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB ini berharap pemberian Bansos bagi masyarakat dapat tepat sasaran agar tidak memicu polemik lain yang justru membuat situasi makin pelik.

Yuningsih meminta Pemkot dan Pemkab mendata jumlah penerima Bansos yang diperoleh melalui pihak kecamatan ataupun desa secara paripurna. "Artinya didata dengan secermat mungkin agar ini tepat sasaran," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam merumuskan besaran bantuan sosial yang akan disalurkan bagi masyarakat. Anggaran yang tersedia saat ini dalam kas Pemprov Jabar musti dapat terdistribusikan secara merata sehingga tidak membuat problem baru.

"Jangan sampai nanti datanya terburu-buru lalu anggaran itu umpamanya satu gelas, tapi masyarakat yang butuh itu dua gelas, akhirnya kan ini membuat polemik. Kalau umpamanya yang dibutuhkan dua gelas, tapi anggaran yang ada satu gelas bagaimana ya setengahnya dapatnya," tutupnya. 

Tag : No Tag

Berita Terkait