Loading

Memprihatinkan, Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole Tidak Ada Anggaran Pembelian Bahan Kimia


Penulis: Mbayak Ginting
3 Tahun lalu, Dibaca : 1172 kali


Komisi II DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. (Foto: Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com - Komisi II DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (25/09/2020). UPTD ini berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Tobias Ginanjar Sayidina mengatakan, tidak adanya anggaran Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole untuk membeli bahan kimia yang sangat diperlukan untuk pengujian mutu dan kemanan pakan ternak sangat memprihatinkan.

Ke depan, Tobias berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa lebih meningkatkan peralatan laboratorium yang diperlukan Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak ini.

Lanjut Tobias, saat ini banyak sekali pakan ternak palsu yang berada di bawah standar yang telah ditentukan. Sehingga keberadaan UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole sangat penting untuk meminimalisir pemalsuan pakan ternak tersebut. 

Komisi II DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. (Foto: Humas DPRD Jabar)

Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Faizal Hafan Farid mengatakan, Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Ternak Cikole ini melayani pengujian mutu pakan dan keamanan dari seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu lebih diperhatikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

“Karena ini merupakan salah satu kontribusi dalam bentuk pelayanan, khususnya dalam pengujian pakan ternak, karena bagus atau tidaknya ternak dilihat dari pakannya,” katanya.

Selain itu, kata Faizal, peningkatan sumber daya manusia dan laboratorium juga harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ke depannya,  Komisi II akan mendorong agar anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2021 mendatang bisa lebih ditingkatkan. 


Tag : No Tag

Berita Terkait