Anggota Komisi V DPRD Jabar “Support” SMK Juara

Penulis: Dadan Supardan/Ginting
4 Tahun lalu, Dibaca : 1134 kali

BANDUNG, Medikomonline – Sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat terus berbenah. Lewat pogram Revitalisasi SMK, kualitas lulusan benar-benar diperhatikan agar memiliki skill yang matang dan siap kerja. Salah satunya dengan intens membangun kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI).

Langkah tersebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Ade Kaca ST. Bahkan Ade menginginkan Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan melakukan terobosan-terobosan baru. Misalnya, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mencontohkan, membuat sebuah aturan yang mengikat. Bisa berbentuk Perda atau Pergub.

Aturan tersebut sebagai prasyarat bagi pengusaha yang akan membuka investasi di Jawa Barat agar bekerja sama dengan SMK baik dalam hal pembelajaran, praktik kerja, maupun penyerapan tenaga kerja.

“Bagi pengusaha yang akan membuka investasi di Jawa Barat salah satunya misalkan ada Peraturan Gubernur yang mengharuskan agar tenaga-tenga kerja setidak-tidaknya melibatkan tamatan SMK yang ada di Jawa Barat,” tutur anggota DPRD Jabar dari Dapil 14 (Kabupaten Garut) kepada medikomonline.com di ruang kerjanya, Selasa (29/10/2019).

Apalagi di Jawa Barat mungkin perusahaan ada ratusan atau bahkan ribuan. Baik perusahaan swasta maupun BUMD milik Pemprov. Dengan demikian, keberadaan SMK yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat benar-benar efektif dan berdaya guna untuk anak didik. Selain itu, tingkat pengangguran di Jawa Barat akan berkurang.

“Tetapi ada ngga upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini dinas leading sector-nya itu sendiri. Misalkan dibuat sebuah aturan, apakah lewat Perda atau lewat Pergub,” imbuhnya.

Lebih jauh pria perlente kelahiran Garut 4 Januari 1968 ini menegaskan, berkaitan dengan perusahaan daerah milik pemprov juga semestinya dibuka. “Berapa sih kebutuhannya? Ada berapa perusahaan daerah milik pemerintah daerah. Itu dibuka saja sebagai bentuk komitmen bahwa atas SMK/SMA dan SLB yang dikelola, Pemprov Jabar ada rasa tanggung jawab yang riil. Jangan sampai pindah kelola sekolah hanya sebatas mengedepankan sisi tanggung jawab tata kelolanya saja. Saya ingin lebih dalam,” ungkapnya.

Jadi, terkait dengan dengan penyerapan tenaga kerja, Ade mengungkapkan, kuncinya pertama niatan dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua buatkan regulasi.

“Kalau kita buat regulasi, saya yakin siapapun yang akan membuka investasi di Jawa Barat pasti membaca aturan. Ketika aturannya dibaca, saya rasa berkaitan dengan pengangguran di Jawa Barat akan teratasi dengan baik,” ujar Ade.

Kalau urusan membangun sekolah, Ade menilai Pemprov Jabar sudah mampu. Akan tetapi yang paling sulit adalah menyalurkan anak didik yang sudah tamat SMA dan SMK. Hal itu harus menjadi komitmen pemprov itu sendiri. “Harus dicari terobosan-terobosan,” imbuhnya.

Pada prinsipnya, lanjut Ade, Komisi V DPRD Jabar konsen dan men-support, baik dari sisi anggaran maupun kebutuhan lainnya. Sebab untuk mencapai target visi misi Gubernur SMK Juara, Sekolah Juara harus jelas dasarnya. ***

Tag : No Tag