Juli Wahyu Pari Dunda, Pelantikan Kepala Sekolah Secara Online Sebuah Solusi

Penulis: Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 1387 kali

BANDUNG, Medikomonline – Pelantikan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala tata usaha (KTU) di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipandang sangat urgen. Menurut Koordinator MKPS SMA Jawa Barat Juli Wahyu Pari Dunda, pelantikan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan KTU dirasa sudah mendesak. Apalagi, tidak lama lagi akan menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Untuk itu, ia berharap Gubernur Jawa Barat dapat mempercepat pengisian kekosongan jabatan-jabatan tersebut. Lantaran, mereka bertugas melayani publik terkait dengan pendidikan. Bila terus tertunda, Juli mengkhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan kegalauan pada masyarakat yang akan menyekolahkan putra-putrinya.

“Hal ini diperlukan salah satunya untuk penerimaan siswa baru dan penandatanganan ijazah kelulusan siswa,” ujarnya kepada medikomonline.com, Sabtu (18/4/2020).

Ihwal kondisi yang sangat tidak memungkinkan akibat merebaknya Pandemi Covid-19, Juli menyarankan agar pelantikan digelar secara online. Pelantikan secara online, ujar Juli sesuai dengan Surat Edaran Kepala BAKN.No.10/SE/IV/2020. “Jadi, pelantikan kepala sekolah secara online adalah sebuah solusi,” imbuhnya.

Dikatakan, Pemerintah melalui Kepala BAKN telah mengeluarkan Surat Edaran no.10/SE/ IV/ 2020. Hal tersebut dipandang Juli sebagai kebijakan yang apresiatif terhadap kelangsungan pemerintahan agar tetap berjalan. Dampaknya sangat positif terkait dengan banyaknya jabatan kosong di OPD selama ini. Dengan demikian, fungsi pengendalian dan tanggung jawab akan optimal.

Oleh karena itu, tambah Juli, Pemerintah Pusat yang sudah begitu tanggap harus diikuti oleh pemerintah daerah agar sinergitas pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik untuk kepentingan bersama.

Regulasi dari Kepala BAKN diharapkan Juli, dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong di OPD. Terutama di Dinas Pendidikan. Khususnya kekosongan kepala sekolah, pengawas dan kepala tata usaha serta jabatan struktural, harus segera terisi.

“Saya selaku Ketua MKPS SMA Jawa Barat, berharap Kepala Dinas Pendidikan sebagai otoritas pendidikan di Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan Gubernur dan BKD untuk merealisasikan Surat Edaran BAKN tersebut,” ungkapnya. 

Tag : No Tag