Pemilihan Wabup Bekasi Sarat Permainan Uang KPK Diminta Turun

Penulis: Dudun/Editor: Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 1132 kali

BEKASI, Medikomonline – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), diyakini kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi. OTT dilakukan KPK terkait isu yang beredar di masyarakat atas dugaan mahar calon Wakil Bupati Bekasi, hingga puluhan miliar.

“Saya meyakini, KPK pasti memantau proses pencalonan Wakil Bupati Bekasi yang sarat dengan permainan uang,” kata R Rudi Gunadi dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (LABH-GRASHI) kepada Medikomonline, Jumat, 12 Juli 2019.

Rudi mengungkapkan, proses pemilihan calon wakil bupati seyogianya harus bersih dari praktik korupsi. Memang, lanjut Rudi, dalam sebuah pertarungan kekuasaan dimanapun tidak mungkin gratis alias tanpa uang mahar.

“Begitupun dalam proses pencalonan wakil bupati, banyak pihak yang harus dikondisikan seperti partai pendukung. Selain Golkar, ada PAN, Hanura dan Nasdem. Artinya, meski dia kader Golkar tidak gratis untuk jadi wakil bupati,” katanya.

Mengenai nominal mahar, Rudi memperkirakan, bisa lebih dari Rp15 miliar. Sebab, banyak pihak yang harus dikondisikan. Mulai dari pengurus kabupaten, provinsi, dan pusat. “Semua tingkatan pengurus partai politik koalisi pasti dikondisikan, termasuk anggota DPRD masa bakti 2014-2019,” kata dia.

Untuk itu, Rudi mengharapkan, lembaga antirasuah itu agar memantau proses pencalonan wakil bupati. “Sebaiknya KPK ikut memantau proses pencalonan wakil bupati Bekasi. Apalagi saya dengar ada politisi bilang, ‘tidak ada makan siang gratis’," ujarnya.

Seperti diketahui, kasus mahar politik mulai bermunculan dipencalonan Wakil Bupati Bekasi, saat ini. Sulit untuk membantah, karena adanya mahar politik itu muncul dari pengakuan salah satu tim sukses (timses) calon wakil bupati.

Buka-bukaan timses calon wakil bupati terkait adanya mahar politik diawali dengan pengungkapan soal adanya dugaan permintaan uang miliaran rupiah dari pengurus Partai Golkar. Nilainya fantastis, hingga puluhan miliar.

“Gila! Maharnya gede banget,” kata salah satu timses calon Wakil Bupati Bekasi, yang minta namanya tidak ditulis.

Namun demikian, dia tidak mempersoalkan mahar sebesar itu, asalkan ada jaminan calonnya menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi.

“Ya, kalau calon saya jadi sih nggak apa-apa dengan mahar sebanyak itu. Persoalannya kalau tidak jadi, apakah uangnya bisa dikembalikan lagi tidak,” katanya, dengan nada bertanya.

Mantan fungsionaris Golkar ini mengaku heran dengan sikap pengurus partai berlambang pohon beringin yang berani mematok mahar cawabup sebesar itu.

“Jujur, saya sangat kaget mendengar adanya permintaan mahar untuk cawabup sebesar itu. Kok, Golkar sekarang jadi kayak gini,” ketusnya.

Meski demikian, pihaknya siap memberikan mahar di atas Rp5 miliar – seperti yang diminta pengurus Partai Golkar – kalau untuk keperluan pilkada. Pertanyaannya, kata dia, untuk apa mahar Rp5 miliar lebih itu.

“Kalau untuk pilkada saya bisa pahami buat keperluan operasional di pilkada, seperti uang saksi dan lain sebagainya. Sedangkan ini kan bukan untuk kepentingan pilkada. Ini namanya untuk beli rekom,” bebernya.

Bak, gayung bersambut. Pernyataan salah satu timses calon Wakil Bupati Bekasi itu, dikuatkan KH Dahim Arisi, Ketua Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi, yang juga calon Wakil Bupati Bekasi.

Dahim mengatakan, mahar politik dalam pemilu selama ini sulit dibuktikan atau antara ada dan tiada. Namun, kabar terbaru mengenai dugaan mahar politik calon Wakil Bupati Bekasi diungkapkan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tridaya Tambun Selatan itu.

Menurut Dahim Arisi, nilai mahar yang diminta pengurus Partai Golkar kepada calon wakil bupati, bukan Rp5 miliar melainkan Rp15 miliar. Rinciannya, Rp5 miliar untuk DPD Partai Golkar kabupaten, DPD Partai Golkar provinsi Rp5 miliar dan Rp5 miliar untuk DPP Partai Golkar.

Bahkan, kata Dahim, dari 18 calon wakil bupati yang mendaftar, ada satu calon yang siap menggelontorkan dana Rp80 miliar. “Dana sebesar itu, diantaranya disiap untuk mahar dan para anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” terang Dahim Arisi.

Lewat dana sebesar itu, mantan fungsionaris Golkar Kabupaten Bekasi ini meyakini tidak akan ada calon wakil bupati yang bisa menandinginya.

“Saya yakin tidak ada calon wakil bupati lain yang dapat menandingi kekuatan finansial calon tersebut. Apalagi, kabarnya dia juga didukung oleh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat,” beber Dahim Arisi.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kabupaten, Ahmad Budiartha membantah tudingan salah satu timses dan Dahim Arisi terkait adanya permintaan uang sebesar Rp15 miliar oleh pengurus Partai Golkar. Budiartha mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

“Saya tegaskan, soal permintaan uang mahar kepada para calon wakil bupati yang mendaftar, itu sama sekali tidak benar. Jangankan miliaran, sepeser pun kami tidak pernah meminta. Bohong itu,” Ahmad Budiartha, menegaskan.

Budiartha mengungkapkan, sejak dibukanya pendaftaran calon wakil bupati, 17 Juni – 2 Juli 2019, sampai saat ini Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menutup diri.

Mantan Bupati Purwakarta itu, lanjut  Budiartha, tidak mau ditemui apalagi menemui para calon bupati. “Setahu saya, hingga kini Pak Dedi (Mulyadi) belum pernah menemuinya. Bahkan, ada calon yang ingin bertemu pun, dia tolak. Jadi, bagaimana Golkar mau minta mahar kepada para calon wakil bupati,” ungkapnyanya.

Ahmad Budiartha mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, tidak ingin namanya rusak hanya karena mahar politik. Apalagi pada pemilu legislatif lalu, dia meraih suara terbanyak. Dan, saat ini namanya masuk nominator menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Janganlah masalah mahar ini dibesar-besarkan, kasihan Pak Dedi (Mulyadi) yang tidak tahu menahu. Apalagi dia calon menteri,” ucap Budiartha.

Meski begitu, Ahmad Budiartha membenarkan kalau ada permintaan dari pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi kepada calon wakil bupati terpilih untuk membangun kantor Golkar.

“Wajarlah kalau kita minta dibuatkan gedung Golkar yang baru, karena kita kan belum punya kantor dan sampai sekarang masih mengontrak,” pungkasnya.

Tag : No Tag